Rencana Program Belum Juga Terealisasi, DPRD Kota Bandung Tagih Janji PT BII
Terasjabar.co – DPRD Kota Bandung menekan PT Bandung Infra Investama (BII) untuk segera memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung. Hingga saat ini, PT BII belum kunjung merealisasikan rencana program sejak jajaran direksi dibentuk Desember 2017.
Kesimpulan itu muncul saat PT BII diundang untuk melaporkan perkembangan terakhir kinerja perusahaan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (14/9/2018).
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih mengatakan, PT BII wajib segera merealisasikan pekerjaan yang telah dijanjikan. Soalnya, anggaran penyertaan modal awal sudah dikucurkan sebagai biaya praoperasi.
“Mereka janjinya akan memberikan investasi Rp 1 triliun untuk mengerjakan proyek ducting, tanpa biaya dari APBD Kota Bandung. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada perkembangan. Makanya kami panggil mereka untuk paparan,” kata Nenden.
Menurut dia, DPRD Kota Bandung tidak pernah menghambat persiapan PT BII dalam menjalankan rencana kerja. Saat ini, proyek terdekat yang bisa direalisasikan perusahaan pelat merah Kota Bandung itu ialah pembangunan jaringan kabel serat optik bawah tanah (ducting).
Nenden menjelaskan, Komisi B DPRD Kota Bandung akan selalu menyetujui rencana kerja PT BII sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Sejumlah izin untuk melaksanakan pemindahan kabel udara ke bawah tanah itu masih diproses.
Pembangunan jaringan serat optik tertanam di bawah tanah sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Bandung. Apalagi, pertumbuhan penggunaan jaringan telekomunikasi bagi keseharian masyarakat terus meningkat.
Dalam pemanfaatannya di masa mendatang, kata dia, proyek besar ini akan banyak mendatangkan keuntungan bagi pemkot dan warga.
Selain memberi ruang estetika kota yang bebas kabel, seluruh kota akan terkoneksi sehingga layanan kepada warga lebih mudah dan lebih baik. Dalam waktu dekat, dewan akan kembali memanggil PT BII untuk mendalami hambatan dan evaluasi persiapan proyek ducting.
“Ducting ini juga untuk kepentingan warga. Selain untuk meningkatkan keamanan jaringan telekomunikasi agar tidak mudah diakses atau terganggu. Ke depan ada perluasan jaringan wifi gratis yang sekarang masih minim,” katanya.
Pemerintah telah menggelontorkan Rp 5 miliar untuk PT BII. Namun, anggaran itu nyaris habis untuk biaya operasional dan gaji karyawan. Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengatakan, PT BII harus “berlari” untuk menjaring investasi dan pemasukan, terutama bagi PAD Kota Bandung. PT BII jangan kehabisan bahan bakar sebelum proyek dimulai. Soalnya, pemkot sebagai pemilik 70 persen saham PT BII akan terkena imbasnya.
“Kami ingin pelaksanaan proyek ini cepat. Aturan diikuti dan hasilnya bisa mengembangkan ekonomi lokal. Kami sebagai mitra kerja tak ingin PT BII ada apa-apa nanti,” ujarnya.
Direktur Utama PT BII Eko Hari Karyanto mengakui bahwa proses perizinan tinggal selangkah lagi. Mereka telah mengantongi beberapa izin termasuk legal opinion dari Kejati dan BPKP yang menyatakan bahwa pengerjaan ducting dengan total 1.176 kilometer se-Kota Bandung bisa segera dilakukan. Investor penyedia Rp 1,3 triliun pun sudah ada.
”Jadi PT BII tidak mengeluarkan dana apa pun. Ini memang harus segera. Kalau tidak, investor bisa beralih,” tuturnya.
Semoga BII mampu menjalankan amanah nya.dengan rumit nya investasi /ROI dan operasional system’ telekomunikasi yg menyangkut banyak stakeholder nasional dan multinasional termasuk lokal.
Menggiring system’ jaringan yg sudah berjalan memerlukan optimize yg cukup besar energi nya dan harus dilaksanakan bersama-sama dgn stakeholder telekomunikasi yg beroperasi di kota bandung.
(harus ada task force bersama) demi kota Bandung tercinta.semoga. (B.Paksa)