BP4 Jawa Barat Siap Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi Nasional untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia Emas 2045

Terasjabar.co – Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas kelembagaan dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BP4 Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 3–5 November 2026 di Hotel Luminor, Jakarta, dengan mengusung tema “Bersama Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia Emas 2045.”

Rakornas yang mempertemukan jajaran pengurus BP4 dari berbagai daerah di Indonesia tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum BP4 Pusat, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., pada Selasa (3/11/2026). Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan pentingnya penguatan peran BP4 sebagai lembaga yang tidak hanya menangani persoalan keluarga ketika konflik telah terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan perkawinan secara berkelanjutan.

Menteri Agama turut mengingatkan dua tantangan penting yang dihadapi kehidupan keluarga Indonesia, yakni masih tingginya angka perceraian dan kecenderungan menurunnya minat masyarakat untuk menikah. Kondisi tersebut menuntut BP4 untuk menghadirkan pendekatan yang lebih adaptif, preventif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Empat Delegasi BP4 Jawa Barat Hadiri Rakornas Nasional

BP4 Provinsi Jawa Barat mengirimkan empat perwakilan pengurus untuk mengikuti rangkaian kegiatan Rakornas tersebut, yaitu: Prof.Dr.H.Encup Supriatna, M.Si., Ketua BP4 Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Toto Supriyanto, M.Ag., Sekretaris BP4 Provinsi Jawa Barat. Dr. H. Kadar Nurjaman, S.E., M.M., Bendahara BP4 Provinsi Jawa Barat. Prof. Dr. Hj. Lilis Sulastri, S.Ag., M.M., CPHRM., CHRA., Bidang Pendidikan dan Pelatihan BP4 Provinsi Jawa Barat. Dr. H. Faizal Fikri, M.Ag., Bidang Penasihatan dan Konseling Perkawinan BP4 Provinsi Jawa Barat.

Keikutsertaan delegasi BP4 Jawa Barat merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperluas kemitraan, serta memperkuat kontribusi BP4 dalam pembangunan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyelaraskan agenda strategis BP4 di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam penguatan layanan pembinaan perkawinan, peningkatan kompetensi mediator, pendidikan keluarga, dan pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Prof. Lilis Sulastri: Ketahanan Keluarga Harus Dibangun melalui Pendidikan, Kepemimpinan Adaptif, dan Kolaborasi

Dari perspektif akademik dan manajemen kelembagaan, Prof. Dr. Hj. Lilis Sulastri, Guru Besar Ilmu Manajemen sekaligus pengurus Bidang Pendidikan dan Pelatihan BP4 Jawa Barat, memandang bahwa tantangan pembangunan keluarga pada era modern membutuhkan transformasi pendekatan dan penguatan kapasitas organisasi. Menurutnya, perubahan sosial, tekanan ekonomi, transformasi digital, serta pergeseran nilai dan pola komunikasi antargenerasi telah menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

“Keluarga hari ini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Tantangannya bukan hanya persoalan ekonomi atau konflik antara suami dan istri, tetapi juga perubahan nilai, komunikasi digital, ketahanan emosional, dan kemampuan keluarga beradaptasi dengan dinamika zaman. Karena itu, BP4 harus hadir bukan sekadar ketika perkawinan berada di ambang perceraian, melainkan sejak keluarga dipersiapkan, dibangun, hingga mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan,” ungkap Prof. Lilis.

Lebih lanjut, Prof. Lilis menekankan pentingnya perubahan paradigma BP4 dari pendekatan yang cenderung reaktif menuju kelembagaan yang lebih progresif, edukatif, dan preventif. Penguatan tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan pranikah berbasis kebutuhan generasi muda, literasi keluarga, penguatan kompetensi komunikasi pasangan, pendidikan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pembinaan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan.

Dalam kerangka manajemen modern, Prof. Lilis juga menilai bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup hanya diukur melalui banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi harus terlihat melalui perubahan nyata dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“BP4 ke depan perlu mengembangkan tata kelola berbasis dampak atau impact-based governance. Program pembinaan keluarga harus memiliki arah, indikator keberhasilan, serta keberlanjutan yang jelas. Kita tidak cukup hanya menghitung berapa kali penyuluhan dilaksanakan, tetapi harus mampu menilai sejauh mana program tersebut meningkatkan kesiapan menikah, kualitas komunikasi keluarga, kemampuan menyelesaikan konflik, dan ketahanan rumah tangga,” jelasnya.

Prof. Lilis menambahkan bahwa penguatan kelembagaan BP4 juga perlu didukung oleh kepemimpinan adaptif (adaptive leadership), kolaborasi multipihak (collaborative governance), dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, BP4 Jawa Barat mendorong penguatan kemitraan dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, anak, dan pembangunan keluarga.

“Ketahanan keluarga bukan hanya urusan privat suami dan istri, tetapi merupakan tanggung jawab sosial yang membutuhkan dukungan kelembagaan. Negara, masyarakat, akademisi, dan lembaga keagamaan harus membangun ekosistem yang memungkinkan keluarga tumbuh sehat, tangguh, dan bermartabat. Di sinilah BP4 memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara nilai-nilai agama, pengetahuan, dan kebutuhan nyata masyarakat,” tambah Prof. Lilis.

Penguatan Mediasi dan Konseling Perkawinan Menjadi Agenda Strategis

Selain pendidikan dan pelatihan, BP4 Jawa Barat memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan fungsi penasihatan, konseling, dan mediasi perkawinan. Peran tersebut dipandang semakin penting mengingat berbagai persoalan rumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi membutuhkan kemampuan komunikasi, empati, pemahaman psikososial, serta keterampilan mediasi yang profesional. Melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pengadilan agama, KUA, dan lembaga terkait, BP4 diharapkan dapat memperkuat mekanisme pendampingan keluarga, baik sebelum maupun setelah munculnya konflik perkawinan. Pengembangan kapasitas mediator dan konselor juga perlu menjadi agenda berkelanjutan agar layanan BP4 mampu memberikan solusi yang tepat, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan seluruh anggota keluarga.

Rakornas Ditutup oleh Direktur Bina KUA Kementerian Agama

Setelah berlangsung selama tiga hari, rangkaian Rakornas BP4 Tahun 2026 ditutup pada Kamis, 5 November 2026, oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ibu Emi Nasaruddin Umar, selaku Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP), yang kehadirannya semakin memperkuat perhatian terhadap peran perempuan, pendampingan keluarga, dan pembentukan generasi masa depan yang berkualitas.

Rangkaian Rakornas menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara BP4 Pusat dan BP4 daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan keluarga di Indonesia.

Bagi BP4 Jawa Barat, hasil koordinasi nasional tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengembangan program yang lebih inovatif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Ke depan, BP4 Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan keluarga, meningkatkan kapasitas penasihat dan mediator perkawinan, mengembangkan layanan konsultasi yang lebih mudah diakses masyarakat, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Keluarga Sakinah, Fondasi Indonesia Emas 2045

Semangat Rakornas BP4 2026 memiliki relevansi yang sangat kuat dengan agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju tahun 2045. Keluarga bukan hanya ruang kehidupan pribadi, melainkan institusi sosial pertama yang membentuk karakter, nilai moral, kecerdasan emosional, tanggung jawab, dan integritas generasi penerus bangsa.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan infrastruktur, tetapi juga harus ditopang oleh keluarga yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual. Menutup pandangannya, Prof. Lilis menegaskan bahwa keluarga sakinah harus dimaknai sebagai fondasi strategis pembangunan peradaban bangsa.

“Indonesia Emas 2045 tidak lahir hanya dari kemajuan ekonomi, kecanggihan teknologi, atau pembangunan infrastruktur. Indonesia Emas harus tumbuh dari rumah-rumah yang menghadirkan kasih sayang, tanggung jawab, keadilan, dan keteladanan. Ketika keluarga kuat, generasi akan tumbuh dengan karakter yang kuat. Dan ketika generasi memiliki karakter, bangsa akan memiliki masa depan yang bermartabat,” pungkas Prof. Lilis.

Melalui semangat koordinasi dan kolaborasi nasional, BP4 Jawa Barat optimistis dapat terus mengambil peran aktif dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Sebab, membangun Indonesia Emas 2045 sejatinya dimulai dari membangun keluarga Indonesia yang berkualitas, harmonis, tangguh, dan berkeadaban.