UMMAT ISLAM BANGSA INDONESIA: Dari Gagasan Politik ke Subjek Kenegaraan, 1931–1949

Oleh:
Nunu A. Hamijaya

Terasjabar.co – Pertanyaan tentang siapa subjek kedaulatan ternyata bukan persoalan yang selesai pada 1945. Ia terus hadir dalam perjalanan Republik Indonesia, termasuk ketika bangsa ini mengalami perubahan konstitusi, sistem kelembagaan, dan perubahan orientasi kebijakan ekonomi. Terutama sejak Amademen 2002 atas UUD 1945 dan perkembangan praktik bernegara sesudahnya telah melahirkan perdebatan mengenai hubungan antara kedaulatan rakyat, permusyawaratan, representasi, mekanisme pasar, dan keadilan sosial.

Dalam konteks itulah sejarah “Ummat Islam Bangsa Indonesia” memperoleh relevansi baru. Ia mengajak kita kembali melihat bagaimana sebuah komunitas membentuk dirinya sebagai subjek politik, bagaimana identitas umat bertemu dengan identitas kebangsaan, dan bagaimana kehendak politik kemudian berusaha diterjemahkan ke dalam bentuk institusi dan negara.

Dengan demikian, persoalan yang kita telusuri bukan sekadar mengapa pada 1949 muncul sebuah klaim kenegaraan atas nama “Ummat Islam bangsa Indonesia”, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebuah bangsa menentukan siapa yang menjadi subjek kedaulatannya dan bagaimana negara menerjemahkan kehendak rakyat ke dalam kehidupan politik, hukum, dan ekonomi? Tatkala pada 7 Agustus 1949 muncul pernyataan atas nama “Ummat Islam bangsa Indonesia” untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, persoalan yang hadir bukan sekadar pertentangan antara dua bentuk negara, melainkan sebuah pergulatan yang lebih dalam mengenai subjek kedaulatan, sumber legitimasi, hubungan Islam dan kebangsaan, serta bentuk negara yang dianggap mampu menerjemahkan kehendak politik masyarakat Muslim Indonesia.

Ini merupakan salah satu problem paling mendasar dalam sejarah bernegara Indonesia adalah : siapa yang berbicara ketika sebuah negara didirikan, dan atas nama siapa kedaulatan diklaim?

Dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, jawaban itu dirumuskan melalui subjek “Bangsa Indonesia”. Beberapa tahun kemudian, dalam Proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949, muncul konstruksi subjek yang berbeda: “Ummat Islam bangsa Indonesia”.

Di antara keduanya terbentang pergulatan sejarah mengenai kemerdekaan, Islam, kebangsaan, kekuasaan, hukum, dan kedaulatan.

Pilihan tulisan ini hendak menjawab : bagaimana masing-masing konstruksi politik memahami siapa subjeknya, dari mana legitimasi kekuasaannya berasal, dan negara seperti apa yang hendak dibangun? Dengan demikian, istilah “Ummat Islam Bangsa Indonesia” dapat dibaca sebagai jejak penting dari proses pembentukan subjektivitas politik umat Islam Indonesia—dari identitas sosial, menjadi kehendak politik, dan kemudian memasuki pergulatan mengenai institusi dan negara. Dan “Sejarah politik pada akhirnya bukan hanya bertanya: negara apa yang didirikan? Tetapi siapa yang merasa berhak berbicara atas nama siapa?”
Siapakah Kami ?

Ada sebuah kalimat dalam Proklamasi Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949, yang sangat pendek tetapi memiliki bobot historiografis yang besar: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.” Proklamasi itu kemudian ditutup dengan formula: “Atas nama Ummat Islam bangsa Indonesia.”
Dua kalimat tersebut selama ini dapat dibaca terutama sebagai bagian dari sejarah NII. Namun apabila diletakkan dalam rangkaian dokumen politik Islam Indonesia yang lebih panjang, ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: Siapakah “kami” yang berbicara ketika sebuah kelompok menyatakan berdirinya sebuah negara?

Pertanyaan itu membawa kita keluar dari perdebatan mengenai apakah NII merupakan kelanjutan atau penyimpangan dari Republik Indonesia. Ia membawa kita kepada persoalan yang lebih dalam: bagaimana sebuah subjektivitas politik terbentuk, diwariskan, ditafsirkan kembali, dan akhirnya memperoleh bentuk institusional.

Di sinilah konsep Sanad Transformasi Konsep menjadi penting.
Sanad dalam penelitian ini bukan sanad hadis dan bukan pula silsilah politik yang mengandaikan hubungan lurus dari seorang tokoh kepada negara. Ia adalah metode untuk menelusuri perjalanan konsep melalui aktor, teks, organisasi, konteks, dan institusi: apa yang diteruskan, apa yang berubah, apa yang bercabang, dan pada titik mana gagasan memperoleh bentuk kelembagaan.

Dengan pendekatan tersebut, pertanyaan kita bukan: Siapa meneruskan siapa? Melainkan: Konsep apa yang berpindah, melalui siapa, dalam teks apa, berubah menjadi apa, dan pada titik mana ia berubah dari gagasan menjadi institusi?

Dalam artikel “Islam dan Kemerdekaan Indonesia” yang dimuat Djawa Baroe pada 15 Juni 1945, K.H. Mas Isman menulis: “Kita ini adalah Oemmat Islam Bangsa Indonesia” dan bahkan memberikan bentuk sebaliknya: “Kita ini Bangsa Indonesia Oemmat Islam.”
Dengan demikian, Proklamasi NII bukanlah tempat kelahiran pertama formula tersebut. Yang menarik justru adalah perubahan fungsi politiknya.
Pada satu konteks, “Umat Islam Bangsa Indonesia” merupakan formula identitas. Pada konteks lain, ia menjadi bahasa perjuangan. Dalam dokumen NII 1948, ia mulai tampil sebagai bahasa mobilisasi dan pemerintahan. Pada 7 Agustus 1949, ia menjadi subjek deklarasi kenegaraan.
Maka persoalan yang lebih produktif bukan: Kapan frasa itu pertama kali muncul? Melainkan: Bagaimana fungsi politik frasa itu berubah? Di situlah historiografi menjadi lebih penting daripada sekadar kronologi.

1931: KETIKA UMAT MASUK KE DALAM PROGRAM POLITIK

Untuk melihat transformasi tersebut, kita perlu bergerak mundur sebelum 1945. Program Asas dan Tandhim PSII 1931 merupakan salah satu simpul penting dalam perkembangan politik Islam modern Indonesia. Program tersebut membahas persoalan persatuan umat, kemerdekaan, pemerintahan, kehidupan sosial, dan politik; Program Tandhim menyediakan kerangka kerja organisasi dan perjuangan.
Di sini umat tidak hanya hadir sebagai kategori keagamaan. Ia mulai ditempatkan dalam sebuah arsitektur politik: umat → persatuan → ilmu → siyasah → organisasi → pemerintahan. Dengan demikian, konsep umat mulai memperoleh dimensi political agency.
Namun, kita perlu berhati-hati. Program Asas dan Tandhim 1931 tidak boleh begitu saja disebut sebagai blueprint NII 1949. Yang dapat dikatakan, ia menyediakan salah satu vocabulary normatif dan organisasional yang kemudian dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen politik berikutnya. Ini adalah perbedaan antara sanad dan genealogi linear.

1936: HIDJRAH SEBAGAI MEKANISME TRANSFORMASI

Pada 1936, S.M. Kartosuwiryo menyusun Sikap Hidjrah PSII berdasarkan keputusan organisasi. Dokumen ini memberikan arti politik yang lebih operasional terhadap konsep hijrah. Kajian tentang teks tersebut menunjukkan bahwa hijrah digunakan sebagai kerangka untuk memahami politik non-cooperation dan perjuangan PSII.
Di sini terjadi perubahan penting. Jika Program Asas dan Tandhim terutama memberikan: arsitektur normatif dan organisasional, maka Sikap Hidjrah mengubahnya menjadi: strategi perubahan. Strukturnya dapat dibaca: UMAT → KESADARAN → HIDJRAH → POLITIK → PERJUANGAN → NEGERI

Karena itu, hidjrah dalam konstruksi ini tidak cukup dibaca sebagai konsep keagamaan. Ia berfungsi sebagai operator transformasi politik.
Pertanyaan politiknya menjadi: Bagaimana umat yang berada dalam suatu tatanan yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita Islam bergerak menuju tatanan yang baru?
Pertanyaan tersebut kelak memperoleh bentuk yang berbeda ketika konteks kolonial digantikan oleh konteks Republik dan perang kemerdekaan.

1940: DARI STRATEGI KE PROGRAM TRANSFORMASI MASYARAKAT

Tahap berikutnya terlihat dalam Daftar Oesaha Hidjrah, yang berkaitan dengan keputusan Majelis Tahkim PSII 1938 dan diterbitkan pada 1940. Di sini konsep hijrah memperoleh bentuk yang lebih programatik.
Salah satu hal yang penting adalah pembedaan antara:
Masjarakat Hindia-Belanda
Masjarakat Kebangsaan Indonesia
Masjarakat Islam atau Dar-oel-Islam.
Dengan demikian, “Islam” dan “Indonesia” belum dilebur begitu saja menjadi satu kategori.

Justru keduanya ditempatkan sebagai dua konstruksi masyarakat yang hidup dalam satu ruang sejarah.
Ini merupakan temuan penting,yang menunjukkan bahwa formula “Umat Islam Bangsa Indonesia” pada 1949 tidak boleh diproyeksikan secara retroaktif ke 1940.
Yang kita temukan pada 1940 adalah: Islam ↔️ Indonesia sebagai dua identitas politik yang sedang dicari hubungan dan bentuknya. Pada tahap ini pula muncul gagasan transformasi: Mekkah-Indonesia → Madinah-Indonesia.
Literatur mengenai Kartosuwiryo membaca konsep ini sebagai transformasi masyarakat melalui program hijrah dan jihad.Maka konsep Madinah belum harus dipahami sebagai nama negara. Ia terlebih dahulu berfungsi sebagai: horizon transformasi masyarakat.

1945: DUA IDENTITAS DALAM SATU “KITA”

Tahun 1945 merupakan titik penting karena Indonesia memasuki fase negara merdeka. Tetapi yang menarik adalah bahwa integrasi antara Islam dan kebangsaan tidak hanya muncul dalam lingkungan NII. K.H. Mas Isman, dalam artikel Islam dan Kemerdekaan Indonesia pada Juni 1945, menulis: “Kita ini adalah Oemmat Islam Bangsa Indonesia” dan: “Kita ini Bangsa Indonesia Oemmat Islam.”
Ia kemudian menghubungkan perjuangan keagamaan Islam dengan perjuangan kebangsaan Indonesia dan menyerukan kerja bersama antargolongan. Ini penting karena memperlihatkan bahwa formula: UMAT ISLAM + BANGSA INDONESIA dapat muncul dalam lebih dari satu lingkungan politik.
Artinya, kemunculan formula tidak dengan sendirinya membuktikan adanya transmisi langsung dari satu aktor kepada aktor lain. Kita harus membedakan: kesamaan bahasa dari: transmisi gagasan.

1946: S.M. KARTOSUWIRYO DAN REPUBLIK

Dalam Haloean Politik Islam, yang diterbitkan dalam lingkungan Masyumi Priangan pada 1946, kita memasuki konteks yang berbeda sama sekali. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Pertanyaan politik tidak lagi hanya: bagaimana keluar dari kolonialisme? Tetapi: negara seperti apa yang hendak dibangun setelah kemerdekaan?
Pada tahap ini, pemikiran Kartosuwiryo masih bergerak dalam lingkungan politik Masyumi.

Kajian akademik Formichi menunjukkan bahwa Haloean Politik Islam masih berhubungan dengan garis kebijakan Masyumi pada masa tersebut, sementara tujuan politik umat Indonesia dirumuskan dalam hubungan dengan Republik Indonesia dan orientasi Islam.

Di sini terlihat perubahan objek politik: kolonialisme → negara merdeka. Dan karena objek politik berubah, konsep-konsep lama juga harus beradaptasi.
Ini adalah inti dari Sanad Transformasi Konsep: konsep yang sama tidak harus menghasilkan institusi yang sama ketika konteks sejarah berubah.

DARI PARTAI KE STRUKTUR: CISAYONG 1948

Tahun 1948 membawa perubahan lebih jauh.Cisayong menjadi salah satu titik penting dalam transformasi politik Islam di Jawa Barat. Ia tidak tepat dibaca hanya sebagai sebuah pertemuan organisasi.Ia merupakan titik ketika: organisasi politik → kepemimpinan → mobilisasi → struktur militer → otoritas politik mulai bertemu. Dengan demikian, terjadi perubahan medium.
Sebelumnya gagasan terutama bergerak melalui: buku → brosur → partai → pidato. Pada fase Cisayong, ia mulai bergerak melalui: konferensi → struktur kepemimpinan → tentara → pemerintahan. Inilah yang kita sebut: INSTITUTIONAL TURN

Cisayong merupakan salah satu tahap penting dalam transformasi organisasi dan otoritas politik yang kemudian berkembang menuju konstruksi NII.

1948: “UMMAT ISLAM BANGSA INDONESIA” MENJADI BAHASA PEMERINTAHAN

Pada 1948 kita menemukan bukti yang semakin kuat. Maklumat Imam No. 3, bertanggal 2 November 1948, menyerukan kepada: “tiap-tiap anggota masyarakat Ummat Islam bangsa Indonesia” serta kepada warga Negara Islam Indonesia.

Di sini formula tersebut sudah bukan sekadar identitas. Ia menjadi subjek mobilisasi.
Dokumen berikutnya memperlihatkan perkembangan lebih jauh. Maklumat Imam No. 5 merujuk langsung pada isi Maklumat No. 3, sementara dokumen-dokumen berikutnya terus menghubungkan perjuangan umat dengan struktur Negara Islam Indonesia.

Dengan demikian, terbentuk jaringan dokumen internal: Maklumat → Maklumat → Maklumat → struktur pemerintahan → Proklamasi.
Ini merupakan contoh sanad tekstual yang lebih kuat karena kita tidak hanya melihat kesamaan istilah, tetapi juga rujukan antar-dokumen dalam lingkungan institusional yang sama.

1949: KETIKA “KAMI” MENJADI SUBJEK NEGARA

Kemudian datang Proklamasi 7 Agustus 1949.Teks tersebut menyatakan: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.” dan: “Atas nama Ummat Islam bangsa Indonesia.”

Di sinilah transformasi mencapai bentuk yang paling eksplisit. Kata “umat” bukan lagi hanya komunitas. Kata “bangsa” bukan lagi hanya identitas. “Indonesia” bukan lagi hanya tanah air. Ketiganya ditempatkan dalam satu struktur: KAMI → UMMAT ISLAM → BANGSA INDONESIA → NEGARA ISLAM INDONESIA.
Secara analitis, kita dapat membacanya sebagai: identitas → subjektivitas → kehendak → deklarasi → klaim kedaulatan.

Teks Proklamasi juga menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah Hukum Islam, dan dalam penjelasannya Negara Islam Indonesia disebut sebagai ad-Daulatul Islamiyyah atau Darul Islam.
Jadi 1949 bukan sekadar artikulasi identitas. Ia adalah artikulasinya dalam bentuk klaim kenegaraan.

PETA TRANSFORMASI KONSEP

Dalam rentang 1931–1949, sejumlah konsep politik mengalami perubahan fungsi, medium, dan bentuk kelembagaan; salah satu hasil akhirnya adalah munculnya “Ummat Islam bangsa Indonesia” sebagai subjek deklarasi kenegaraan NII. Dengan demikian, “Ummat Islam Bangsa Indonesia” bukan sekadar frasa identitas dalam Proklamasi NII 1949, melainkan hasil transformasi fungsi politik sejumlah konsep—umat, bangsa, Indonesia, hijrah, Madinah, Dar-oel-Islam, pemerintahan—yang bergerak melalui teks, aktor, organisasi, pengalaman, dan institusi hingga menjadi subjek klaim kenegaraan.

APA YANG SEBENARNYA DITRANSMISIKAN?

Sanad Transformasi Konsep adalah metode untuk menelusuri bagaimana suatu konsep bergerak melalui teks, aktor, organisasi, pengalaman, dan institusi, dengan membedakan antara transmisi yang terbukti, kontinuitas struktur, percabangan, perubahan fungsi, dan kemungkinan diskontinuitas.

KONTINUITAS TIDAK SAMA DENGAN IDENTITAS

Temuan ini membawa kita kepada satu prinsip penting.Kontinuitas politik tidak berarti kontinuitas bentuk politik.Program Asas dan Tandhim 1931 tidak sama dengan Sikap Hidjrah 1936.Sikap Hidjrah tidak sama dengan Daftar Oesaha Hidjrah 1940.Daftar Oesaha Hidjrah tidak sama dengan Haloean Politik Islam 1946.Haloean Politik Islam tidak sama dengan Cisayong.Dan Cisayong tidak identik dengan NII 1949.

Namun ada kemungkinan jejak konsep, aktor, pengalaman, dan vocabulary bergerak di antara semuanya.Karena itu, sanad yang kita temukan adalah: sanad transformasional, bukan sanad linear.

REPUBLIK DAN NII: DUA CABANG DALAM RUANG SEJARAH YANG SAMA

Pendekatan ini juga membantu menghindari dua penyederhanaan.Yang pertama: NII = kelanjutan otomatis dari Republik. Yang kedua: NII = sesuatu yang sama sekali asing terhadap sejarah Indonesia.
Keduanya terlalu sederhana. Proklamasi Republik 17 Agustus 1945 menggunakan: “Kami bangsa Indonesia.” Proklamasi NII 7 Agustus 1949 menggunakan: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia.”
Perbedaan itu penting. Kedua dokumen menggunakan “kami”, tetapi mengkonstruksi subjek politik secara berbeda. Karena itu, persoalan historiografinya bukan memilih salah satu sebagai “subjek yang sebenarnya”. Pertanyaannya: Bagaimana dua konstruksi subjektivitas politik tersebut muncul, berinteraksi, berkompetisi, dan membentuk institusi dalam ruang sejarah Indonesia yang sama?

UMMAT ISLAM BANGSA INDONESIA” SEBAGAI TITIK TEMU DUA SANAD

Dari sini kita dapat kembali kepada gagasan dua sanad:
Sanad Islam Bernegara (SIB) : Umat → politik → hijrah → transformasi → pemerintahan → Dar-oel-Islam → negara
Sanad Nasionalisme Bernegara (SNB) : Bangsa → Indonesia → kemerdekaan → Republik → kedaulatan
Keduanya tidak harus dianggap identik.Tetapi pada titik tertentu sejarah memperlihatkan sebuah formula: Ummat Islam Bangsa Indonesia
Formula tersebut menunjukkan bahwa identitas Islam dan identitas kebangsaan dapat ditempatkan dalam satu subjek politik—meskipun kemudian subjek itu mengartikulasikan bentuk negara yang berbeda dari Republik.
Karena itu, formula tersebut menjadi simpul historiografis, bukan bukti otomatis bahwa kedua konstruksi negara identik.

DARI SANAD KE INSTITUSI

Selama ini sejarah gagasan sering berhenti pada: siapa yang mengatakan apa. Sanad Transformasi Konsep menambahkan pertanyaan: Apa yang terjadi setelah konsep itu dikatakan?
Apakah ia: menjadi program? Menjadi: organisasi? Menjadi: kepemimpinan? Menjadi : mobilisasi? Menjadi: pemerintahan? Menjadi: institusi? Menjadi: klaim kedaulatan?
Dengan demikian, kita memperoleh rantai: KONSEP → TEKS → AKTOR → ORGANISASI → PENGALAMAN → INSTITUSI → KLAIM NEGARA

Itulah sebabnya Cisayong dan dokumen NII 1948 menjadi sangat penting. Di sana konsep mulai memiliki tubuh institusional. Namun. sanad menjadi alat pengujian, bukan alat untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sanad Transformasi Konsep tidak untuk membuktikan sesuatu yang tidak dibuktikan oleh sumber.Setiap hubungan harus diklasifikasikan:
Transmisi — jika ada rujukan atau jejak pembawaan yang dapat dibuktikan.
Kontinuitas — jika struktur konsep menunjukkan kesinambungan.
Percabangan — jika satu medan sejarah menghasilkan jalur berbeda.
Transformasi — jika fungsi konsep berubah dalam konteks baru.
Diskontinuitas — jika hubungan tidak dapat dibuktikan atau justru terdapat pemutusan.
Dengan disiplin tersebut, sanad menjadi alat pengujian, bukan alat untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Maka “Ummat Islam Bangsa Indonesia” sebaiknya tidak dibaca hanya sebagai sebuah frasa dalam Proklamasi NII. Ia adalah simpul dalam perjalanan panjang subjektivitas politik. Pada 1931, umat berada dalam arsitektur program politik. Pada 1936, politik memperoleh strategi hijrah.Pada 1940, strategi itu memperoleh bentuk program transformasi masyarakat.Pada 1945, Islam dan Indonesia tampil dalam berbagai artikulasi hubungan umat dan kebangsaan.Pada 1946, gagasan Islam-politik berhadapan dengan persoalan Republik.Pada 1948, organisasi dan pengalaman perang mendorong proses institusionalisasi.
Dan pada 7 Agustus 1949, formula:“Kami Ummat Islam bangsa Indonesia” muncul sebagai subjek deklarasi berdirinya sebuah negara.

Dengan demikian: Yang berubah bukan hanya kata-kata. Yang berubah adalah fungsi politik konsep.
Umat bergerak dari komunitas menuju subjektivitas politik.Bangsa bergerak dari identitas menuju subjektivitas kebangsaan.Indonesia bergerak dari tanah air menuju ruang kedaulatan.Hijrah bergerak dari konsep keagamaan menuju strategi transformasi politik.Madinah bergerak dari horizon simbolik menuju simbol politik.Dar-oel-Islam bergerak dari konsep masyarakat menuju orientasi kenegaraan.Dan pada titik tertentu, semuanya bertemu dalam satu formula:UMMAT ISLAM BANGSA INDONESIA yang kemudian berbicara dengan kata: KAMI
Kata “kami” itulah yang menjadi persoalan historiografis terdalam.Karena sejarah politik pada akhirnya bukan hanya bertanya:Negara apa yang didirikan? Tetapi: Siapa yang merasa berhak berbicara atas nama siapa?

Dan dari sinilah Politik Historiografi Negara Ummat memperoleh pertanyaan yang lebih besar: Bagaimana sebuah umat membentuk dirinya sebagai subjek sejarah, mengubah kesadaran menjadi kehendak politik, mengubah kehendak menjadi institusi, dan kemudian menafsirkan negara sebagai bentuk dari kehendak tersebut?
Jawabannya tidak berupa satu garis lurus. Ia berupa sanad transformasional: GAGASAN → TEKS → AKTOR → ORGANISASI → PENGALAMAN → SUBJEKTIVITAS → KEHENDAK POLITIK → INSTITUSI → KLAIM KENEGARAAN.

Dan karena itu, sejarah “Ummat Islam Bangsa Indonesia” bukan sekadar sejarah sebuah frasa. Ia adalah sejarah tentang bagaimana “kami” dibentuk.