Upah Minimum Provinsi Ditetapkan Kamis

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan upah minimun provinsi (UMP) 2019, Kamis, 1 November 2018 ini. UMP Jabar 2019 diperkirakan akan menyentuh angka Rp 1.668.373 setelah pemerintah pusat menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen dari UMP 2018 yang mencapai Rp 1.544.360,67. Adapun penambahan besaran UMP 2019 dari 2018 itu sebesar Rp 124.012.

Kenaikan UMP tersebut akan berlaku mulai Januari 2019 dan akan menjadi acuan untuk penetapan upah minumum kota/kabupaten (UMK) 2019 agar lebih besar dari UMP.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif mengatakan, Kamis ini pengumuman UMP akan dirilis langsung oleh Gubernur Jabar.

“UMP, tentu ini hanya data datar, UMP ini sebagai basis untuk UMK maupun UMSK. Namun ini tetap penting dan gubernur seluruh Indonesia akan mengumumkannya serentak sesuai dengaan instruksi dari Kemenaker,” ujar Ferry, Rabu (31/10/2018).

Menurut dia, UMP menjadi batas bawah saja atau jaring pengaman, karena Jabar beda dengan DKI yang menggunakan UMP sebagai acuan.

Sementara di Jabar, yang banyak ditunggu-tunggu yaitu penetapan UMK 2019 yang akan ditetapkan pada 21 November 2018 mendatang.

Menurut dia, dalam rapat terakhir dewan pengupahan provinsi membahas UMP 2019, perwakilan pekerja tidak menyetujui angka 8,03%.

“Karena memakai PP 78 2015, mereka berkehendak pakai angka yang lain,” tuturnya.

Namun meski ada penolakan, tidak ada mekanisme voting yang dilakukan di dalam rapat tersebut. Karena itu pihak Pemprov dan Apindo sepakat merekomendasikan UMP 2019 yang didasari perhitungan 8,03% dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja telah memutuskan besaran nilai kenaikan upah minumum provinsi (UMP) dan upah minumum kota/kabupaten (UMK) 2019 sebesar 8,03 persen berdasarkan surat Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.

Besaran kenaikan merupakan penggabungan nilai inflasi tahun 2018 yang mencapai 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen. Hal itu mengacu pada Pasal 44 ayat 1 dan 2 PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Nilai tersebut alami penurunan dari kenaikan UMP/UMK tahun 2018 yang mencapai 8,73 persen. Selain itu juga menurun dari penetapan UMP/UMK 2017 yang mencapai 8,25 persen.

Perwakilan serikat pekerja Jawa Barat akan menyikapi serius penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang akan ditetapkan hari ini. Mereka berencana memperkarakan SK UMP Jabar 2019 ke PTUN. Hal itu sebagai aksi nyata penolakan mereka terhadap indikator penentu kenaikan UMP sejak 2015 lalu.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, pihaknya menolak UMP kenaikkan 8,03% dikarenakan tidak sesuai dengan pasal 88 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 dimana UMP dan UMK harus ditetapkan berdasarkan KHL, pertumbuhan ekonomi dan produktifitas. Sementara angka 8,03% janya brdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional saja, sedangkan KHL dan produktifitas tidak dihitung oleh pemerintah.

“Maka atas dasar itu kita menolak UMP 2019 dan menuntut kenaikkan UMP dan UMK 25% untuk 2019. Upaya itu kami akan tempuh melalui TUN terhadap SK UMP nanti dengan menggugatnya,” ujar Roy, Selasa, 23 Oktober 2018 lalu.

Menurut dia, sebenarnya pemprov sangat bisa untuk tidak menjalankan surat edaran Kememaker yang terbit pada 15 Oktober lalu terkait kenaikan prosemtasi UMP/UMK. Pasalnya tidak sesuai dengan pasal 88 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.