UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dorong Model PATEM sebagai Blueprint Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Kearifan Lokal

Terasjabar.co – Tim Peneliti UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dipimpin Prof. Dr. Hj. Lilis Sulastri, S.Ag., M.M. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Eksploratif bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Lebak dalam rangka penyusunan model kebijakan ketahanan pangan berbasis masyarakat adat. Forum ini menjadi bagian penting dari riset strategis yang mengembangkan Model PATEM (Participatory Adat-based Territorial Ecological Management) sebagai paradigma baru pembangunan ketahanan pangan Indonesia yang adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus berpijak pada kearifan lokal masyarakat adat Baduy.

FGD menghasilkan berbagai masukan substantif dari Dinas Ketahanan Pangan yang memperkuat arah penelitian, khususnya mengenai pengembangan Prototype Lumbung Pangan Terintegrasi, penyusunan Policy Brief bagi pemerintah, serta validasi Model PATEM sebagai model pengelolaan pangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Salah satu temuan penting dalam diskusi adalah pengakuan bahwa Leuit, sebagai sistem lumbung pangan tradisional masyarakat Baduy, memiliki nilai strategis yang melampaui fungsi penyimpanan pangan semata. Leuit dipandang sebagai sistem sosial-ekologis yang mampu menjaga cadangan pangan dalam jangka panjang, memperkuat kemandirian komunitas, serta meningkatkan daya tahan masyarakat menghadapi krisis pangan, perubahan iklim, maupun gangguan rantai pasok. Sistem ini dinilai bukan sebagai pengganti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat ketahanan pangan dari tingkat komunitas.

Forum juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap lebih dari tiga puluh varietas padi lokal Baduy sebagai aset sumber daya genetik nasional. Varietas tersebut memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi lahan marginal, kekeringan, serta gangguan hama yang menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim global. Oleh karena itu, riset merekomendasikan penyusunan peta jalan inventarisasi, perlindungan hukum, sertifikasi varietas lokal, hingga penerapan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) untuk mencegah praktik biopiracy dan menjamin hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya.

Hasil FGD juga memperlihatkan adanya peluang besar untuk mengintegrasikan kalender ekologis adat dengan sistem peringatan dini modern. Pengetahuan masyarakat Baduy mengenai perilaku satwa, perubahan vegetasi, serta pengamatan rasi bintang dipandang dapat melengkapi data ilmiah dari BMKG dalam membangun sistem prediksi musim yang lebih kontekstual. Pendekatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam aspek kelembagaan, forum merekomendasikan pembentukan Tim Gugus Pangan Adat Desa sebagai wadah kolaborasi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, tokoh adat, perguruan tinggi, dan masyarakat. Model tata kelola ini dirancang untuk mengintegrasikan konservasi varietas lokal, pengelolaan cadangan pangan, adaptasi perubahan iklim, hingga digitalisasi pengetahuan tradisional secara berkelanjutan.

FGD juga memperkuat roadmap penelitian mengenai replikasi Model PATEM menuju 100 desa percontohan pada tahun 2029. Tahapan tersebut mencakup penyusunan kebijakan daerah, implementasi desa percontohan, pelembagaan model dalam program strategis pemerintah daerah, hingga penguatan pembiayaan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dunia usaha, dan masyarakat.

Menurut Ketua Peneliti, Prof. Dr. Hj. Lilis Sulastri, hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menyimpan kekayaan budaya, tetapi juga menawarkan solusi nyata terhadap tantangan ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan masa depan tidak cukup dibangun hanya melalui peningkatan produksi. Indonesia membutuhkan sistem pangan yang resilien, adaptif terhadap perubahan iklim, serta menghormati kearifan lokal sebagai sumber inovasi kebijakan. Model PATEM kami hadir sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan pengetahuan masyarakat adat”, jelasnya.

Lebih jauh, hasil penelitian diharapkan menjadi landasan penyusunan Policy Brief bagi Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pangan nasional yang lebih inklusif. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan cadangan pangan berbasis komunitas, perlindungan plasma nutfah lokal, digitalisasi pengetahuan tradisional, pengembangan insentif bagi komunitas adat, hingga integrasi model ketahanan pangan berbasis kearifan lokal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Melalui riset  Mora LPDP The Air Funds, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penelitian yang tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi menghasilkan model pembangunan yang aplikatif, berbasis bukti, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat Indonesia.