Rapuhnya Kedaulatan Energi di Bawah Kapitalisme

Oleh:
Eviyanti
(Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Gonjang-ganjing BBM yang terjadi belakangan ini menunjukkan tekanan serius pada sektor energi nasional. Pemerintah memang memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga, tetapi realitasnya BBM non-subsidi justru mengalami lonjakan. Dampaknya langsung terasa di tengah masyarakat: antrean panjang di SPBU terjadi di berbagai daerah, bahkan warga rela menunggu berjam-jam atau membeli BBM secara eceran dengan harga jauh lebih tinggi. Situasi ini diperparah oleh gangguan distribusi global, seperti tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik.

Seperti yang terjadi di SPBU Surabaya, sebagaimana dikutip oleh media online kompas.co.id, hari Selasa, tanggal 31-03-2026, Warga di Surabaya, Jawa Timur, mulai menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum, Selasa (31/3/2026) petang. Mereka terpengaruh isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai dampak serbuan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran yang meluas.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menahan dampak kenaikan harga minyak dunia dengan mengandalkan APBN untuk menambal subsidi energi. Namun, kemampuan fiskal negara sangat terbatas. Subsidi ini diperkirakan hanya mampu bertahan dalam waktu singkat, sehingga tidak menjadi solusi jangka panjang.

Langkah-langkah penghematan pun mulai diterapkan, seperti kebijakan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda empat, serta pengurangan aktivitas tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasokan dan distribusi energi tidak bisa dianggap ringan.

Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, maka inflasi akan meningkat dan berpotensi memicu gejolak sosial. Bahkan tanpa kenaikan harga pun, antrean panjang sudah terjadi di sejumlah wilayah. Sebaliknya, jika harga tidak dinaikkan, maka beban subsidi akan memperbesar defisit APBN dan mengancam stabilitas fiskal negara.

Masalah mendasarnya adalah posisi Indonesia sebagai net importir minyak. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan distribusi internasional. Ketika terjadi konflik atau ketegangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dampaknya langsung terasa hingga ke dalam negeri.

Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga harus menghadapi kenaikan harga yang menggerus daya beli. Ancaman inflasi semakin memperparah kondisi ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan lemahnya kedaulatan energi nasional. Ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti BBM membuat ekonomi dan politik negara mudah terguncang oleh sentimen global. Ini merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang tidak berorientasi pada kemandirian, melainkan pada mekanisme pasar global yang sarat kepentingan.

Dalam perspektif Islam, energi seperti minyak dan gas termasuk dalam kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada mekanisme pasar atau kepentingan swasta yang berorientasi pada keuntungan.

Kemandirian energi hanya dapat terwujud secara optimal ketika negeri-negeri muslim bersatu dalam satu kepemimpinan global, yaitu khilafah. Dengan wilayah yang luas dan kaya sumber daya, termasuk cadangan minyak besar di kawasan Timur Tengah seperti Iran dan negara-negara Arab, distribusi energi dapat dilakukan secara merata dan efisien ke seluruh wilayah.

Dengan kemandirian tersebut, negara akan memiliki posisi politik dan ekonomi yang kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global. Bahkan, negara dapat menjadi kekuatan besar yang mandiri dan berpengaruh dalam percaturan internasional.

Namun demikian, Islam juga menekankan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan energi. Penggunaan BBM dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan. Penghematan dilakukan secara tepat sasaran, bukan dengan mengorbankan pelayanan publik. Selain itu, negara juga akan mengembangkan sumber energi alternatif seperti energi nuklir dan teknologi lainnya untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.

Gonjang-ganjing BBM yang terjadi saat ini bukan sekadar akibat gejolak global, melainkan cerminan dari ketergantungan struktural yang belum terselesaikan. Solusi jangka pendek seperti subsidi dan penghematan tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah.

Diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan energi. Dalam pandangan Islam, solusi tersebut terletak pada kemandirian, pengelolaan berbasis kepemilikan umum, serta integrasi kekuatan politik dan ekonomi dalam satu sistem yang menyeluruh. Dengan demikian, krisis energi tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dicegah di masa depan.

Wallahualam bissawab