Jejak Historiografi Politik Umat Islam Bangsa Indonesia (UIBI) dan Perang Iran-Israel

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik/Penulis Buku Tetralogi Islam Bernegara)

Terasjabar.co – Konflik antara Iran dan Israel-AS merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks terhadap masa depan dunia politik global, bahkan menjadi klaim atas nama benturan (class of civilization) peradaban Islam dan Barat. Dalam sudut pandang kepentingan Islam di Indonesia semakin kompleks karena telah bercampur dengan tafsir eskatologi dan tafsir politik berdasarkan al Quran dan as sunnah.

Konflik Iran-Israel telah menjadi subjek kajian yang luas, sebagian besar literatur berfokus pada dinamika regional, peran aktor non-negara, atau strategi kekuatan besar. Ada yang menganalisis konflik ini sebagai “ultra-ideological conflict” yang sulit diselesaikan, terlebih dengan keterlibatan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok yang mengubahnya menjadi kontestasi kekuatan global.

Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas umat islam bangsa indonesia yang secara nominatif terbesar menghadapi dilema strategis; Pertama, ketika kebijakan politik luar negeri Indonesia berseberangan dengan aspirasi kepentingan Islam; Kedua, jejak dosa politik rezim orde lama dan orde baru terhadap Islam dan umat islam yang terbukti ‘islamphobia dan diksriminatif’ pro AS. Ketika, persatuan elit tokoh dan ulama umat yang rentan terhadap konflik dan perbedaan teologi-mazhab ( Sunni-Syiah); Keempat, rezim Megawati-Jokowi (2002-2024) yang telah menimbulkan ‘pembajakan konstitusi’ dengan terbitnya UUD 1945 versi 2002.Kelima, kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi sumber persoalan rumit tersendiri yang berdampak politik signifikan terhadap stabilitas politik nasional.Hal ini menunjukkan bahwa konflik Iran–Israel bukan sekadar isu eksternal, tetapi berimplikasi langsung pada stabilitas, ketahanan, dan kepentingan nasional Indonesia, baik dalam aspek energi, perdagangan, maupun diplomasi.

Memahami kompleksitas konflik Iran–Israel dan implikasinya bagi Indonesia memerlukan refleksi historis dari pengalaman umat islam, baik di era VOC, kolonial Hindia Belanda, dan era revolusi nasional islam bernegara (1945-1949). Negeri ini, pasca VOC bubar disebut Hindia Belanda adalah jajahan Belanda, sekutu AS. tatkala Jepang menduduki Indonesia (1943-1945), elit pemimpin nasional Indonesia, tokoh ulama dan umat islam berjuang untuk sebuah kemerdekaan yang berdaulat. Dalam masa tahun 1945-1949, terjadi dua kubu perlawanan atas Belanda dengan tujuan yang selevel, yaitu untuk mendirikan kekuasaan politik negara dan pemerintahan.

Di saat kekalahan Jepang atas Sekutu akibat bom atom atas dua kota Hiroshima-Nagasaki, maka para elit nasional saat itu seperti kubu Soekarno-Hatta, Sjahrir-Tan Malaka, serta SM Kartosuwirjo berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan berdirinya bangsa Indonesia dan negara, serta umat islam bangsa Indonesia (UIBI).

Dengan memanfaatkan lembaga BPUPKI buatan Jepang tercapailah kesepakatan (konsensus) nasional lewat Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Namun, nasib sejarah Indonesia berubah total setelah adanya tragedi 15 (lima belas) menit penghapusan 7 (tujuh) kata dalam Mukaddimah UUD 1945 dan beberapa pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kepentingan Islam sehari setelah pembacaan Teks Proklamasi ‘45.

Keberhasilan elit nasional sekuler (Soekarno-Hatta) dalam mengubah haluan ideologi politiknya menjadi ‘kotak pandora’ bagi kebijakan politik pemerintahannya untuk bersikap pro-Sekutu, diantaranya politik islam di Hindia Belanda yang digagas Snouck Horgronye ternyata dijalankan oleh pemerintahan RI. Lain daripada itu, kekalahan perang dengan Sekutu (Inggris), memaksa Sutan Sjahrir untuk melakukan politik diplomasi yang merugikan Indonesia sendiri, sehingga terjadinya perjanjian Linggarjati (1947), perjanjian Renville (1948), hingga berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB, 1949) dengan kesepakatan serahterima dan pengakuan kedaulatan atas Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) bukan kepada Negara RI – Yogyakarta.

Historiografi Indonesia mencatat adanya pernyataan dari pihak tokoh umat dan ulama di Jawa Barat, bahwa “Kalau pemerintah RI tidak sanggup membatalkan Renville, lebih baik pemerintah kita ini kita bubarkan dan membentuk lagi pemerintahan baru dengan corak baru. Di Eropa dua aliran sedang berjuang dan besar kemungkinan akan terjadi perang dunia III, yakni aliran Rusia lawan Amerika. Kalau kita di sini mengikuti Rusia, kita akan digempur Amerika begitu juga sebaliknya. Dari situ, kita harus mendirikan negara baru, yakni Negara Islam. Timbulnya Negara Islam ini, yang akan menyelamatkan negara” (S. M. Kartosuwiryo-Kamran, 10-11 Februari 1948, Konferensi Tjisajong, lihat buku “Antara Tjisajong dan Bangka: Revolusi Islam Bernegara, 1945-1949, karya Nunu A Hamijaya, dkk.)

Dalam perkembangannya, Pemerintahan Soekarno-Hatta dengan perdana menteri yang berganti-ganti dalam rentang tahun 1950-1959 menghadapi dua lawan politiknya yaitu kubu Islam prinsipalis (SM Kartosuwiryo/ NII) dan kubu islam kooperatif (Masyumi); serta sosialis Sutan Sjahrir-Soemitro Djojohadikusumo yang belakang menjadi PRRI/Permesta. Soemitro Djojohadikusumo ayahnya Prabowo Soebianto, Presiden saat ini (2024-2029) terlibat dalam gerakan PRRI pada 1957-1958 melawan pemerintahan Soekarno. Ia bertindak sebagai Menteri Ekonomi PRRI, menggalang dana dan senjata dari luar negeri (termasuk dukungan CIA), dan hidup dalam pelarian selama 10 tahun sebelum kembali ke Indonesia pada era Soeharto. Sementara itu, M. Natsir (PM pertama, 1950) bergabung dengan PRRI pada awal 1958 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan semakin condong ke komunisme.

AS dan PRRI/Permesta: Misi yang Gagal

Pasca berubahnamanya menjadi NKRI (1950) yang disebut-sebut Hatta sebagai Proklamasi Jilid II, keberpihakan politik Indonesia yang cenderung ke Kiri ( Uni Sovyet) berimplikasi kepada sikap politik AS melalui CIA dengan gerakan kontra intelejennya. Hal ini mendapatkan momentumnya dalam pergolakan di di Sumatera Barat yang menamakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan di Sulawesi yang dipelopori oleh Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergolakan ini tidak dapat disangkal lagi setelah peristiwa ditembaknya pesawat bomber PRRI/Permesta yang diawaki oleh seorang pilot CIA bernama Allen Pope oleh pilot AURI Kapten Udara Ignatius Dewanto. Pope yang pada saat itu tengah menerbangkan pesawat bomber B-26 Invader dalam sebuah misi pemboman, menjadi sebuah duri dalam daging bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di wilayah itu bahkan di mata dunia. Pola keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika politik di Indonesia terlihat sangat jelas.

Misi rahasia AS untuk menggulingkan Soekarno terbongkar. Selama menerbangkan pesawat pengebom, Pope sudah banyak membunuh rakyat Indonesia. Awalnya RI menjatuhkan hukuman mati kepada Pope, tapi akhirnya dia dibebaskan.Proses pembebasan Pope juga berlangsung licik. AS memanfaatkan kelemahan Soekarno dengan meminta seorang wanita cantik bekas pramugari Pan American Airways yang mengaku sebagai istri Pope untuk memaafkannya setelah apa yang dia lakukan. Dengan menggunakan air mata sebagai senjata, wanita itu berhasil meluluhkan hati Soekarno. Setelah Pope sembuh dari sakit yang dideritanya, dia akhirnya dibebaskan justru oleh orang yang akan dibunuhnya, yaitu Presiden RI Soekarno.

Dengan peristiwa tersebut, AS berusaha untuk meredamnya melalui kunjungan Senator John F. Kennedy (JFK) pada tahun 1957. Namun, pada tahun yang sama, Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi K.Y. Voroshilov berkunjung ke Indonesia. Berikutnya, pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khuschev. Sementara itu, Presiden Soekarno berkunjung ke Washington D.C. dan bertemu JFK di Gedung Putih pada 24 April 1961. J.F.Kennedy sempat berjanji akan datang ke Indonesia pada musim semi tahun 1964, dan Soekarno bahkan sudah menyiapkan guest house. Namun, rencana ini batal karena Kennedy dibunuh pada 22 November 1963.

Kekalahan Masyumi, KAA (1955) dan Investasi AS

Dengan kekalahan Masyumi dalam Pemilu 1955, memperkuat legitimasi politik Soekarno untuk lebih dekat dengan poros Barat dan China. Momentum Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung telah memberikan mandat politik regional bagi Soekarno untuk menggalang kekuatan negara-negara bekas jajahan Barat menyuarakan sikap politik Non Blok. Presiden Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok pada 30 September hingga 14 Oktober 1956. Dalam lawatan selama 17 hari ini memperkuat hubungan diplomatik Soekarno bertemu Mao Zedong dan Zhou Enlai serta disambut meriah oleh ratusan ribu rakyat China.

Sejak gagalnya pemberontakan G/30-S PKI (1965) yang masih menimbulkan perdebatan akademik yang belum tuntas tentang siapa sesungguhnya dalang tunggal dibalik tragedi tersebut, maka rezim Orde Baru dibawah Soeharto-lah yang membuka kran pertama bagi masuknya investor AS terhadap pengelolaan tambang-tambang emas dan sejenisnya di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi atas status NKRI yang sejatinya adalah negara berdasarkan perjanjian KMB (1949) yang terikat dengan perjanjian pro-Barat melalui investasi pinjaman modal lewat IGGI, CGI, dan IMF.

Dengan payung hukum tertinggi Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. UU PMA sekaligus menjadi titik awal masuknya investasi asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU PMA, pada tanggal 5 April 1967 dilakukan penandatanganan kontrak karya (KK) Penanaman Modal Asing yang pertama kalinya, yaitu antara Freeport Sulphur Company(FCS/PT. Freeport Indonesia. Inc), milik Amerika, dengan Pemerintah Indonesia.

Gema Revolusi Islam Iran (1979) : Makar dan Jilbab

Di Indonesia, pengaruh Revolusi Syiah Iran telah memprovokasi para penganut ajaran Syi’ah untuk melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah. Gerakan perlawanan yang dilakukan menunjuk pada tindakan makar dan terorisme. Mereka membentuk kelompok bernama Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini tidak ada hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, hanya nama saja yang sama.

Ada dua tujuan organisasi ini. Pertama, pengkaderan melalui pesantren kilat dan majelis taklim. Kedua, mengorbankan revolusi di Indonesia.Gerakan Ikhwanul Muslimin ini memanfaatkan peristiwa tragedi berdarah Tanjung Priok tanggal 12 September 1984 dan isu Kristenisasi.Tokoh utama Ikhwanul Muslimin adalah Ibrahim Jawad, Husein Al-Habsyi, dan Lutfi Ali. Dalam rapat pembahasan makar, salah satu tema sentral yang digagas adalah pilihan perjuangan dengan mencontoh Revolusi Iran. Terungkap adanya empat tahapan dalam melaksanakan perjuangan tersebut. Pertama, mobilisasi massa. Kedua, imamah atau pengangkatan imam. Ketiga, referendum syariat Islam. Keempat, proklamasi Negara Islam. (Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H: 2020).

Gerakan Jilbab dan SIkap Politik Orde Baru

Menurut Samsul Maarif, jilbab baru mulai dikenal pada tahun 1980 an, salah satunya karena pengaruh dari Revolusi Iran 1979. Sebaran berita kemenangan Ayatullah Khomeini yang berhasil mendirikan Republik Islam Iran, telah berhasil mendorong munculnya solidaritas dunia Islam, termasuk Indonesia.

Sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto melihat gerakan penggunaan jilbab oleh para perempuan Indonesia saat itu dari kaca mata politik, lalu meresponnya secara negatif. Gairah penggunaan jilbab itu telah dicurigai sebagai kebangkitan gerakan radikalisasi Islam. Oleh karena itu, surat keputusan Menteri P & K, saat itu Daoed Joesoef, bernomor 052/C/Kep/D.82, mengenai Seragam Sekolah Nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri. Surat itu diteken pada 17 Maret 1982.

Maraknya perlawanan yang muncul sepanjang (1982-1990) memaksa Pemerintah RI melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan dan Menengah nomor 100/C/Kep/D/1991 memperbolehkan kembali penggunaan jilbab. Sejak saat itu, jilbab menjadi atribut yang banyak dipakai oleh para perempuan muslimah Indonesia.

Dari Soeharto hingga Joko Widodo: Kunjungan ke Iran

Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran pada 1993 atas undangan Presiden Iran saat itu, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.Setahun kemudian, Oktober 1994, Di Istana Negara, Oktober 1994, Presiden Soeharto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Iran Ali Hashemi Rafsanjani.

Di era reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan ke Teheran pada 2004 saat menghadiri Konferensi D-8 sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Iran. Dalam lawatan itu, Megawati bertemu Presiden Iran saat itu, Mohammad Khatami, serta Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran pada Maret 2008. Dalam kunjungan tersebut, SBY bertemu Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, serta Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terakhir, Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran pada 13-15 Desember 2016. Dalam lawatan tersebut, Jokowi bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani, Ketua Parlemen Iran, serta Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Jejak historiografi politik Indonesia dengan Iran dan Amerika memberikan banyak pelajaran bagi umat islam bangsa Indonesia, khususnya para elit tokoh umat dan ulama. Hal yang paling krusial adalah mengambil sikap benar berdasarkan kepentingan dan tujuan Islam bernegara diatas kepentingan golongan atau duniawi (status, jabatan, harta). Telaahan atas kebijakan politik dalam dan luar negeri Pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto tidak termasuk dalam tulisan ini.