Saeful Bachri Tegaskan Pentingnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan demi Meningkatkan Pelayanan Publik
Bandung, 18 Januari 2026 – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, DPRD berperan dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Saeful Bachri, menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Sebagai anggota Komisi II, Saeful Bachri menyampaikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan terhadap sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup komisi, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan investasi, perdagangan, koperasi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengawasan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dan BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap masukan, aspirasi, maupun pengaduan dari masyarakat perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi pelaksanaan program pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil dapat terus disempurnakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Saeful Bachri berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang konsisten dan konstruktif, ia optimistis kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat akan terus meningkat, sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.






Leave a Reply