Fraksi Gerindra DPRD Jabar Nilai APBD Jabar Banyak Tergerus Proyek Pusat

Terasjabar.co – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar menilai APBD Jawa Barat saat ini banyak tergerus untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang digulirkan pemerintah pusat. Salah satunya proyek pembangunan Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady melihat pembangunan Bandara Cikembar seharusnya bisa dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat. Namun, saat ini gelontoran dana APBD Jabar untuk menyuport pembangunan bandara tersebut mengalir besar.

Menurutnya, bila melihat pembangunan bandara di beberapa provinsi atau daerah lain bisa didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Contohnya saja pembangunan Bandara Kualanamu di Medan dan beberapa pembangunan bandara lainnya.

“Bandara Cikembar ini, bandara ketiga agak besar volume APBD masuk di situ. Kita soroti soal keikutsertaan APBD masuk di situ. Kalau kita baca di Medan ada Kualanamu, di Nusa Tenggara Barat, Kulon Progo semua dari A sampai Z (pembangunannya) dibiayai pusat, kenapa di Jabar enggak bisa?” ucapnya, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/11/2018).

Dia berharap pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil bisa merespon cepat masalah ini. Jangan sampai APBD Jabar selalu tergerus untuk pendanaan proyek yang dilakukan pemerintah pusat.

“Kita itu banyak memasukkan APBD di situ, akhirnya APBD kita tergerus. Sekarang untuk Cikembar, di APBD perubahan masuk Rp25 miliar dan Rp50 miliar untuk di 2019. Artinya APBD Jabar dalam tanda kutip selalu digerus dengan volume pembebasan lahan,” ucapnya.

Padahal, kata dia, anggaran tersebut bisa digunakan untuk program yang bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Atau juga bisa digunakan sebagai tambahan anggaran bari dinas yang mendapat porsi APBD kecil.

“Kita bisa alihkan ke pekerjaan-pekerjaan lain. Ada dinas-dinas di kita dari sisi anggaran relatif kecil, contoh Dinas Sosial. Kita punya PMKS banyak, tapi berapa maksimal yang bisa diurus. Maksimal sekarang mungkin hanya 80 ribu,” katanya.

Daddy akan menunggu respon dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi, lanjut dia, mantan Wali Kota Bandung itu pernah berjanji akan mati-matian melobi pemerintah pusat agar mau mengucurkan banyak dana ke Jawa Barat.

“Gubernur sempat janji untuk loby pusat, tinggal kita tunggu saja,” ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan, agar Gubernur bisa secara maksimal mengawasi jalannya proyek-proyek besar yang sedang berlangsung di Jabar. Seperti pembangunan Tol Cisumdawu, Tol Bocimi dan beberapa proyek lainnya.

“Terkait APBD 2019 ada beberapa yang spesifik, saya soroti beberapa pekerjaan yang belum selesai sisa dari Pak Ahmad Heryawan itu menjadi tugas. Karena kepala daerah yang baru tidak boleh membatalkan kebijakan kepala daerah lama,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memahami banyak proyek yang saat ini masih belum selesai. Tapi bukan berarti mangkrak, karena anggarannya harus dibagi-bagi untuk kepentingan lain.

“Karena anggaran yang bertahap kenapa bertahap karena dibagi-bagi dengan kepentingan yang lain. Yang penting kita pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pendidikan di Jabar bisa terakomodir,” ujarnya.