KDM Ajak LPM Ikut Andil dalam Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Jawa Barat

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Ahmad Doli Kurnia Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI periode 2025-2030.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujarnya.

LPM pun bisa ikut andil dalam percepatan penyaluran pendanaan dari provinsi ke desa. LPM juga diharapkan menjaga pembangunan desa berbasis lingkungan.

Selain itu, KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- juga berharap LPM dapat meningkatkan perekonomian desa sehingga tidak ada lagi kasus perdagangan manusia karena iming-iming gaji besar di kota atau bahkan di luar negeri.

“Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” jelas KDM.

KDM juga mengajak warga Jawa Barat untuk mengurangi kebiasaan bermain judi online. Ia sangat menyayangkan kenyataan bahwa perputaran uang judi online di Jabar mencapai Rp2,5 triliun. Demikian juga dengan pinjaman online yang bernilai besar.

Hal lain yang menjadi pesan KDM adalah terkait peredaran tramadol yang sudah mencapai warung-warung di pedesaan.

“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.

Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan komitmennya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat.

Doli juga mengingatkan berbagai ancaman sosial yang dinilai mulai menggerus kehidupan masyarakat desa. Ia menyebut penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga LGBT sebagai persoalan yang harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut berpotensi melemahkan masyarakat apabila tidak dicegah sejak dini.