Skor IQ dan Kelayakan Seorang Pemimpin Publik

Oleh:
Sofyan Said

Terasjabar.co – Ada satu fakta yang menurut saya perlu dipahami secara serius oleh setiap orang yang berbicara tentang kepemimpinan, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah masyarakat dan bangsa: kecerdasan manusia tersebar secara tidak merata.

Berdasarkan data empiris dan statistik mengenai distribusi kecerdasan manusia, baik dalam suatu masyarakat maupun dalam populasi dunia, sebaran skor IQ secara umum digambarkan dalam bentuk kurva normal atau bell curve. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar manusia berada di sekitar nilai rata-rata, sementara semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil proporsinya di dalam populasi.

Dari distribusi tersebut, kita dapat memahami bahwa orang dengan kecerdasan sangat tinggi merupakan kelompok yang relatif langka. Dalam kerangka statistik yang saya gunakan, seseorang dengan IQ 130 ke atas jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki IQ 146 ke atas. Dan semakin tinggi lagi skor IQ seseorang, semakin kecil pula jumlah orang yang berada pada tingkat tersebut.

Dalam konteks inilah saya tertarik menghubungkannya dengan sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.: “Sesungguhnya manusia itu seperti unta. Dalam seratus unta, belum tentu engkau mendapatkan seekor pun yang benar-benar layak untuk dijadikan tunggangan”.

Hadis tersebut memberikan sebuah perumpamaan yang menurut saya menarik untuk direnungkan. Dalam suatu populasi yang besar, tidak semua individu memiliki kualitas tertentu dalam tingkat yang sama. Ada kualitas yang umum dimiliki, tetapi ada pula kualitas yang sangat langka.

Dalam konteks pembicaraan mengenai kecerdasan, kelompok dengan kemampuan intelektual yang sangat tinggi merupakan kelompok yang jumlahnya relatif sedikit. Karena itu, jika kita berbicara mengenai kepemimpinan publik, keberadaan orang-orang dengan kapasitas intelektual luar biasa semestinya tidak diabaikan.

Memahami Distribusi Kecerdasan Manusia

Jika distribusi IQ digambarkan melalui kurva normal, maka secara sederhana populasi dapat dibayangkan berada dalam beberapa kelompok.

Kelompok dengan IQ di bawah 55 merupakan bagian yang sangat kecil dari populasi, sekitar 0,1 persen. Kelompok IQ di atas 55 hingga 70 sekitar 1,9 persen. Selanjutnya, kelompok IQ di atas 70 hingga 85 sekitar 14 persen.

Kelompok terbesar berada pada rentang IQ 85–115, yakni sekitar 68 persen dari populasi. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu IQ 85–100 sekitar 34 persen dan IQ 100–115 sekitar 34 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan sekitar 84 persen populasi berada dalam rentang dari kelompok dengan kemampuan intelektual rendah hingga kelompok yang dapat disebut sebagai normal agak pintar.

Di atasnya terdapat kelompok IQ 115–130 yang secara statistik sekitar 14 persen. Kelompok ini dapat disebut sebagai pintar atau smart.

Jika seluruh kelompok dari IQ terendah hingga IQ 130 dijumlahkan, maka sekitar 98 persen populasi berada dalam rentang tersebut.

Kemudian terdapat kelompok IQ 130–145 yang proporsinya jauh lebih kecil, sekitar 1,9 persen. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai cerdas atau superior.

Di atasnya lagi terdapat kelompok IQ 145–160 yang sangat langka, yang dalam kerangka pemikiran saya dapat disebut sebagai Fathonah atau genius. Sedangkan IQ di atas 160 merupakan kelompok yang semakin langka dan dapat disebut sebagai super genius.

Saya menggunakan istilah Fathonah di sini untuk menekankan kualitas kecerdasan yang sangat tinggi, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan penalaran, kreativitas, imajinasi, dan pemecahan masalah.

Catatan: angka dan klasifikasi IQ tersebut merupakan kerangka statistik yang saya gunakan untuk menjelaskan gagasan ini. Dalam psikometri modern, klasifikasi dan estimasi pada tingkat IQ ekstrem dapat berbeda bergantung pada jenis tes, norma, dan metode pengukurannya.

Jangan Pernah Menyamakan Pendidikan dengan Kecerdasan

Ada satu hal yang menurut saya sangat penting dan harus ditegaskan: “Never confuse Education with Intelligence” atau jangan menyamakan pendidikan dengan kecerdasan.

Pendidikan adalah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, wawasan, dan kompetensi. Kecerdasan adalah kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menalar, menghubungkan berbagai informasi, belajar, beradaptasi, dan memecahkan persoalan.

Seseorang dengan IQ sekitar 110, misalnya, apabila mendapatkan kesempatan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan keterampilan yang memadai, dapat mencapai jenjang pendidikan maupun profesi yang sangat tinggi. Ia dapat menjadi sarjana, magister, doktor, profesor, perwira tinggi, birokrat, profesional, pengusaha, maupun menduduki berbagai posisi strategis lainnya.

Namun, gelar akademik dan jabatan profesional tidak otomatis menunjukkan bahwa kemampuan problem solving seseorang akan sama dengan orang yang memiliki kapasitas intelektual lebih tinggi.

Sebab, pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi pendidikan tidak identik dengan kapasitas intelektual.

Karena itu, kita harus membedakan antara apa yang seseorang ketahui dan seberapa jauh seseorang mampu berpikir.

Semakin tinggi kapasitas intelektual seseorang, dalam kerangka yang saya gunakan, semakin besar pula peluangnya untuk menunjukkan kemampuan penalaran yang kompleks, menghasilkan gagasan baru, berpikir kreatif, membangun imajinasi, dan menemukan solusi terhadap persoalan yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Mengapa Kecerdasan Penting bagi Pemimpin?

Pertanyaan penting berikutnya adalah: mengapa kecerdasan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih pemimpin? Jawabannya karena memimpin bukan pekerjaan sederhana.

Seorang pemimpin publik berhadapan dengan persoalan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keamanan, teknologi, geopolitik, lingkungan, perubahan sosial, digitalisasi, birokrasi, dan berbagai persoalan lain yang saling berhubungan.

Persoalan publik juga hampir tidak pernah memiliki satu jawaban sederhana.

Seorang pemimpin harus mampu memahami masalah, menemukan akar persoalan, membaca berbagai kemungkinan, mengantisipasi risiko, memperkirakan konsekuensi kebijakan, menyusun alternatif, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Semua itu membutuhkan kapasitas problem solving yang kuat.

Karena itu, menurut saya, kecerdasan tidak boleh menjadi aspek yang diabaikan dalam proses seleksi pemimpin publik. Namun saya juga ingin menegaskan satu hal: kecerdasan saja tidak cukup.

Orang yang sangat cerdas tetapi tidak jujur dapat menjadi sangat berbahaya. Sebaliknya, orang yang jujur tetapi tidak memiliki kapasitas yang memadai dapat mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan pemerintahan yang kompleks.

Maka, yang kita butuhkan bukan sekadar orang yang pintar.

Kita membutuhkan orang yang pintar sekaligus jujur, cerdas sekaligus amanah, mampu berpikir sekaligus mampu berkomunikasi, serta memiliki kapasitas yang dibarengi integritas.

Empat Kriteria Utama Pemimpin Publik

Atas dasar itu, saya mengusulkan empat kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pemimpin publik.

Pertama, jujur. Kejujuran merupakan fondasi utama. Tanpa kejujuran, kekuasaan dapat dengan mudah berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kedua, terpercaya atau amanah. Amanah tidak hanya berarti seseorang pernah mengatakan dirinya jujur, tetapi juga memiliki rekam reputasi yang membuat masyarakat yakin bahwa ia tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin harus mampu menjelaskan gagasan, mendengar masyarakat, menyampaikan kebijakan, membangun komunikasi lintas kelompok, serta menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Keempat, memiliki kecerdasan atau kapasitas intelektual yang tinggi. Pemimpin harus mampu memahami persoalan yang kompleks, melihat hubungan antarmasalah, menemukan alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional.

Dua kriteria pertama merupakan aspek integritas dan spiritualitas, sedangkan dua kriteria berikutnya merupakan aspek kapasitas dan kemampuan problem solving. Keempatnya harus dipandang sebagai satu kesatuan.

Kecerdasan Harus Ditempatkan Secara Serius

Saya berpendapat bahwa dari empat kriteria utama tersebut, kapasitas kecerdasan tidak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan, dalam sistem seleksi yang benar-benar berbasis meritokrasi, kandidat dengan kapasitas intelektual tertinggi perlu mendapatkan perhatian serius.

Kejujuran dan amanah memang harus menjadi fondasi. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pengawasan dan pengendalian juga dapat dibangun melalui mekanisme kelembagaan, termasuk fungsi pengawasan internal dan eksternal seperti inspektorat, auditor, dan lembaga pemeriksa.

Sementara itu, kapasitas berpikir seorang pemimpin akan sangat menentukan bagaimana ia memahami dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Karena itulah saya berpendapat bahwa kita harus berani mencari, mencalonkan, dan mendorong tampilnya orang-orang dengan kapasitas intelektual terbaik yang tersedia, tentu dengan tetap mensyaratkan integritas dan kemampuan komunikasi yang kuat.

Bahkan, untuk jabatan-jabatan publik yang menghadapi kompleksitas pengambilan keputusan sangat tinggi, saya membayangkan perlunya mempertimbangkan kandidat dengan kapasitas intelektual yang luar biasa tinggi.

Bagaimana dengan EQ dan SQ?

Ada pula pandangan bahwa pemimpin dengan EQ atau SQ tinggi akan selalu lebih baik dibandingkan pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi.

Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan pandangan tersebut.

Menurut saya, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa IQ, EQ, dan SQ merupakan konsep yang berbeda, dengan instrumen pengukuran dan konstruksi teoretis yang berbeda pula. Karena itu, saya tidak melihat bahwa kecerdasan emosional atau spiritual dapat begitu saja disamakan dengan IQ.

Yang ingin saya tekankan adalah bahwa kemampuan emosional dan spiritual tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kapasitas intelektual.

Seorang pemimpin yang ideal justru harus memiliki keduanya: kemampuan berpikir yang tinggi sekaligus kematangan emosional, moral, dan spiritual.

Sebab seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu menemukan solusi, tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan untuk menentukan solusi mana yang benar, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jika Kandidat Setara, Gunakan Kluster II

Bagaimana jika dari seleksi awal ternyata terdapat dua orang atau lebih kandidat yang memiliki kualitas relatif setara?

Maka menurut saya, perlu dilakukan seleksi lanjutan melalui Kluster II, yang terdiri atas empat kriteria.

Kelima, pendidikan tinggi.

Keenam, wawasan dan visi yang jauh, tajam, serta luas.

Ketujuh, jaringan yang luas.

Kedelapan, rekam jejak kinerja.

Pendidikan tinggi penting karena memberikan pengetahuan dan kerangka berpikir yang lebih luas.

Namun, pendidikan tidak boleh berdiri sendiri. Kita juga harus melihat visi: apakah orang tersebut mampu melihat persoalan bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi jauh melampaui masa jabatannya?

Kemudian jaringan juga penting karena seorang pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian. Ia harus mampu membangun kolaborasi dan menggerakkan berbagai sumber daya.

Tetapi dari semuanya, saya menilai rekam jejak kinerja merupakan salah satu indikator yang sangat penting. Sebab janji adalah sesuatu yang mudah dibuat. Rekam jejak adalah bukti.

Kluster III: Popularitas, Elektabilitas, Akseptabilitas, dan Dukungan Finansial

Jika setelah Kluster II masih terdapat dua orang atau lebih dengan kualitas yang relatif seimbang, barulah kita masuk pada Kluster III.

Kluster ini terdiri atas:

Kesembilan, popularitas.

Kesepuluh, elektabilitas.

Kesebelas, akseptabilitas.

Keduabelas, dukungan finansial atau “isi tas”.

Menurut saya, justru keempat indikator inilah yang selama ini sering ditempatkan terlalu tinggi dalam politik. Popularitas tidak selalu menunjukkan kapasitas. Elektabilitas tidak otomatis menunjukkan kemampuan memimpin. Akseptabilitas tidak identik dengan kemampuan menyelesaikan persoalan, dan dukungan finansial jelas bukan ukuran kecerdasan maupun integritas.

Keempatnya juga relatif mudah dipengaruhi, direkayasa, dikondisikan, atau diperkuat oleh mesin politik, media, relawan, survei, dan sumber daya finansial. Karena itu, saya berpandangan bahwa Kluster III seharusnya menjadi faktor terakhir, bukan faktor pertama.

Seorang yang benar-benar memiliki integritas, kapasitas, visi, dan rekam jejak yang baik semestinya memperoleh popularitas dan elektabilitas sebagai konsekuensi dari kinerjanya, bukan sebaliknya.

Itulah menurut saya cara yang lebih wajar dan jujur dalam membangun kepercayaan publik.

Jangan Memilih Pemimpin Hanya karena Terkenal

Kita harus berani membedakan antara orang yang terkenal dengan orang yang mampu. Popularitas hanya menunjukkan bahwa seseorang dikenal oleh banyak orang.

Kepemimpinan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar: kemampuan mengambil keputusan, mengelola organisasi, memecahkan masalah, membangun kepercayaan, menghadapi krisis, dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat. Karena itu, saya tidak ingin sistem politik kita hanya melahirkan orang yang paling terkenal.

Saya ingin sistem politik kita mampu menemukan orang terbaik. Jangan sampai orang yang memiliki kemampuan terbaik kalah hanya karena tidak memiliki modal popularitas, jaringan politik, atau kekuatan finansial. Jika itu terus terjadi, maka kita tidak sedang membangun meritokrasi. Kita hanya sedang membangun kompetisi popularitas.

Potensi Orang Genius di Indonesia

Untuk melihat betapa langkanya kelompok dengan kecerdasan ekstrem, mari kita gunakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 285 juta jiwa sebagai ilustrasi.

Berdasarkan estimasi kelangkaan yang saya gunakan dalam tulisan ini, gambaran potensinya adalah sebagai berikut:

• IQ 146: sekitar 1 dari 1.000 orang, atau secara teoritis sekitar 285.000 orang.
• IQ 150: sekitar 1 dari 2.500–10.000 orang.
• IQ 160: sekitar 1 dari 30.000–33.000 orang, atau sekitar 8.636–9.500 orang.
• IQ 170: sekitar 1 dari 650.000 hingga 1 juta orang, atau secara teoritis sekitar 285–438 orang.
• IQ 180: sekitar 1 dari 20,7 juta orang, atau secara teoritis sekitar 13–14 orang.
• IQ 190: sekitar 1 dari 1 miliar orang.
• IQ 200: sangat langka, bahkan belum tentu terdapat satu orang dalam populasi beberapa miliar manusia.
• IQ 210: lebih langka lagi.

Angka-angka tersebut harus dipahami sebagai ilustrasi statistik, bukan sensus pasti jumlah orang genius di Indonesia. Pada tingkat IQ yang sangat ekstrem, estimasi prevalensi sangat sensitif terhadap jenis tes, norma yang digunakan, dan keterbatasan pengukuran pada ekor distribusi.

Tetapi satu hal tetap menarik untuk direnungkan: Semakin tinggi tingkat kecerdasan, semakin langka orang yang memilikinya. Maka, apabila sebuah bangsa memiliki individu-individu dengan kapasitas intelektual yang luar biasa, mengapa mereka tidak dipetakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa?

Dari Kepala Daerah hingga Kepemimpinan Nasional

Dalam kerangka pemikiran saya, individu dengan kapasitas intelektual sangat tinggi semestinya dipertimbangkan untuk menduduki posisi-posisi strategis sesuai kompetensi dan integritasnya.

Untuk jabatan seperti bupati, wali kota, gubernur, ketua DPRD, ketua umum partai politik, menteri, dan pimpinan lembaga negara, kapasitas intelektual tinggi tentu menjadi aset penting.

Sedangkan untuk posisi dengan kompleksitas pengambilan keputusan yang sangat tinggi, termasuk kepemimpinan nasional, saya membayangkan perlunya standar kapasitas yang bahkan lebih tinggi.

Misalnya, jika benar terdapat individu dengan IQ 180 atau lebih yang juga memenuhi persyaratan integritas, komunikasi, visi, pengalaman, dan rekam jejak, maka mengapa kita tidak memberikan ruang yang lebih besar kepada mereka? Namun sekali lagi, IQ tidak boleh menjadi satu-satunya tiket menuju kekuasaan.

Kecerdasan harus selalu berjalan bersama kejujuran, amanah, kemampuan komunikasi, wawasan, visi, pengalaman, dan rekam jejak.

Pemimpin Terpilih Harus Didampingi Orang-Orang Terbaik

Ada satu gagasan lain yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Pemimpin yang telah terpilih sebaiknya tidak hanya didampingi oleh orang-orang yang sejak awal berada di lingkaran politiknya.

Ia justru perlu memiliki semacam dewan penasihat strategis yang diisi oleh orang-orang terbaik yang berada di peringkat berikutnya dalam proses seleksi.

Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak terpilih sebagai pemimpin utama, tetapi memiliki kapasitas, integritas, wawasan, dan rekam jejak yang sangat baik. Jangan sampai mereka hilang begitu saja setelah proses politik selesai.

Saya tidak membayangkan dewan penasihat tersebut sebagai rombongan relawan atau sekadar kumpulan orang dekat. Saya juga tidak menginginkan dewan tersebut menjadi tempat kembalinya elite lama hanya karena hubungan politik. Anggotanya harus tervalidasi dan memiliki kualifikasi yang jelas. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak hanya mendapatkan dukungan dari satu otak, tetapi dapat memanfaatkan kumpulan pemikiran terbaik yang tersedia di dalam bangsa.

Kita Membutuhkan Meritokrasi Kepemimpinan

Pada akhirnya, yang saya persoalkan bukanlah sekadar IQ. Yang saya persoalkan adalah bagaimana kita menemukan manusia terbaik untuk mengelola kekuasaan publik.

Selama ini, politik terlalu sering mengukur seseorang berdasarkan popularitas, elektabilitas, kekuatan jaringan, atau kemampuan finansial. Padahal, ukuran tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas seseorang dalam memimpin. Karena itu, saya menawarkan cara pandang yang berbeda.

Kluster I harus menjadi fondasi:

1. Jujur;
2. Amanah atau terpercaya;
3. Mampu berkomunikasi;
4. Memiliki kapasitas intelektual tinggi.

Jika masih terdapat kandidat yang setara, gunakan Kluster II:

5. Pendidikan tinggi;
6. Wawasan dan visi yang jauh, tajam, dan luas;
7. Jaringan luas;
8. Rekam jejak kinerja.

Barulah apabila masih terdapat kandidat yang relatif setara, gunakan Kluster III:

9. Popularitas;
10. Elektabilitas;
11. Akseptabilitas;
12. Dukungan finansial.

Dengan urutan tersebut, kita mengubah orientasi seleksi dari siapa yang paling terkenal menjadi siapa yang paling berkualitas.

Dari politik popularitas menuju politik kapasitas.

Dari politik pencitraan menuju politik kinerja.

Dan dari politik transaksional menuju meritokrasi kepemimpinan.

Penutup: Bangsa Harus Berani Mencari Orang Terbaik

Saya percaya bahwa setiap bangsa memiliki orang-orang dengan kemampuan luar biasa.

Persoalannya adalah apakah kita mampu menemukan mereka?

Apakah kita mampu memberikan kesempatan kepada mereka?

Dan yang paling penting, apakah sistem politik kita mampu memilih mereka berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan semata-mata berdasarkan popularitas dan kekuatan finansial?

Kita tidak boleh menganggap kecerdasan sebagai satu-satunya ukuran kualitas manusia. Tidak demikian.

Jenius tanpa moral dapat menjadi bencana.

Integritas tanpa kapasitas dapat menjadi keterbatasan.

Karena itu, pemimpin terbaik adalah mereka yang memiliki integritas sekaligus kapasitas.

Jujur dan amanah.

Mampu berkomunikasi.

Memiliki kecerdasan dan kemampuan problem solving.

Berpendidikan.

Memiliki wawasan dan visi yang jauh.

Memiliki jaringan yang luas.

Dan yang paling penting, memiliki rekam jejak kinerja yang dapat dibuktikan.

Popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, dan dukungan finansial seharusnya datang kemudian sebagai konsekuensi dari kualitas dan kinerja, bukan menjadi tiket utama menuju kekuasaan.

Sebab bangsa yang besar tidak seharusnya bertanya hanya:

“Siapa yang paling populer?”

atau:

“Siapa yang paling elektabel?”

Kita harus mulai bertanya:

“Siapa yang paling jujur?”

“Siapa yang paling amanah?”

“Siapa yang paling mampu berpikir?”

“Siapa yang memiliki visi paling jauh?”

“Siapa yang memiliki rekam jejak terbaik?”

Dan pada akhirnya:

“Siapa manusia terbaik yang kita miliki untuk memimpin bangsa ini?”

Menurut saya, pertanyaan terakhir itulah yang seharusnya menjadi titik awal pembicaraan kita tentang masa depan kepemimpinan Indonesia.