Waspada Gempa dan Tsunami Jabar Selatan Bisa Terulang

Terasjabar.co – Wilayah Jabar Selatan adalah salah satu wilayah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Sumber gempa bumi di wilayah Jabar Selatan bersumber dari zona megathrust di Selatan Jawa Barat.

Menurut Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar mengatakan sumber gempa bumi tersebut dapat membangkitkan tsunami. Apalagi sejarah tsunami pernah terjadi di wilayah selatan Jabar.

“Kita harus waspada dengan adanya sejarah tersebut. Karena akan terjadi. Namun, waktunya yang tidak pernah bisa diperkirakan,” kata Rudy pada Senin (01/10/2018).

Rudy menyebutkan setidaknya ada tiga peristiwa gempa bumi tsunami di wilayah selatan Jabar. Pada 11 September 1921, tercatat ada tsunami di Pangandaran. Tapi parameter gempanya, kata Rudy, tidak diketahui. Berikutnya, masih di Pangandaran, terjadi tsunami pada 17 Juli 2006. Kekuatan gempa yang diikuti tsunami tersebut sebesar 7,7 skala richter.

“Bencana itu, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa hingga 550 orang,” ucap Rudy.

Bencana tsunami terakhir terjadi pada 2 September 2009, dengan kekuatan 7,3 SR. Sebanyak 82 orang dinyatakan menjadi korban jiwa.  Rudy mengatakan sejarah tersebut harus diantisipasi dengan upaya mitigasi.

Rudy menyebutkan pihaknya telah membuat Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi di Jabar.Selain itu, telah disiapkan juga peta KRB tsunami di empat lokasi di Pulau Jawa bagian selatan antara lain Teluk Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, dan Purworejo.

Informasi soal peta kawasan rawan bencana dan potensi kegempaan, kata Rudy, harus terus diperbarui dan dibagikan kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini, banyak berita bohong menyusul terjadinya bencana di satu tempat.

Menurut Rudy, sosialisasi mengenai penyelamatan saat bencana perlu dilakukan secara rutin. Hal itu dilakukan terutama pada masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa.

Namun, edukasi pada masyarakat, diakui Rudy, agak sulit. Contohnya untuk di wilayah KRB gempa bumi, disarankan membangun bangunan tahan gempa. Akan tetapi, tidak semua orang mampu membangun bangunan dengan memenuhi kriteria. Ini terjadi di semua tempat bencana.

Ditambah lagi, di permukiman umum tidak ada pengawasan bangunan sehingga kualitas bangunan tidak terawasi.  Demikian pula di wilayah KRB tsunami. Pemukiman yang ingin direlokasi sudah lama ada.

“Diminta untuk tidak dibangun, bentuknya, sekarang sudah banyak lagi. Apalagi dengan masalah gempa, hanya berapa persen yang akan mengikuti rekonstruksi,” ucap Rudy.