100 RW di Kota Bandung Belum Sepakat Kelola Sampah

Terasjabar.co – Tidak kurang dari 100 RW yang belum bersepakat dalam pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Bandung menjadi ganjalan dalam program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Bandung Oded Muhammad Danial-Yana Mulyana. Bertanggung jawab atas angka tersebut, PD Kebersihan Kota Bandung menargetkan kerja sama dengan seluruh RW tuntas secepatnya.

“Yang 100 RW ini mereka tidak bayar iuran, tidak bayar retribusi sampah. Saya sudah melakukan pertemuan dengan lurah dan camat se-Bandung, untuk menekankan jika Perwal tentang sampah mewajibkan bayar retribusi. Kendalanya bisa terjadi malas membayar, menganggap telat pengangkutan, akhirnya sampah dibakar, atau dibuang ke lahan kosong dan sungai,” kata ujar Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana Hadimin, di Bandung, Rabu, (15/8/2018).

Selama ini, kata Deni, PD Kebersihan tidak bisa memilah berdasarkan sampah yang telah dibayar atau belum. Semua sampah yang terkumpul di TPS maupun di sisi jalan harus diangkut ke TPA.

“Makanya, mereka yang tidak bekerja sama dan tidak mendapat jadwal pengangkutan, akhirnya warganya ada yang buang ke mana saja. Jadi kadang RW yang tidak MOU, ada lahan kosong, buang ke sana. Selain lahan kosong, ada juga ke sungai, ada juga yang dibakar. Kalau dengan MOU pasti dikurangi karena ada kepastian misalkan dua minggu sekali simpan kontainer,” ujarnya.

Maka, untuk meningkatkan ketertiban dalam membayar biaya jasa itu, PD Kebersihan menawarkan MOU dengan 1.567 RW yang ada di Kota Bandung. Dengan MOU itu, warga kurang mampu juga bisa terdata dan mendapat subsidi.

Melalui program pengolahan sampah sejak dari sumber dalam program 100 hari, kata dia, PD Kebersihan akan mengejar ketertinggalan sehingga 100 RW mau melakukan MOU. Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini tergolong penting.

Deni menjelaskan, produksi sampah rumah tangga bisa mencapai 1.000 ton per hari. Jumlah itu terhitung 70% dari total 1.600 produksi sampah per hari. Akan tetapi, ribuan ton pengangkutan sampah warga Kota Bandung per hari itu belum sejalan dengan ketertiban warga dalam membayar biaya jasa pelayanan kebersihan.

Penyebabnya karena ada RW yang belum MOU dengan PD kebersihan. Selama ini penagihan retribusi sampah di tingkat rumah tangga itu dikelola RW, sementara RW tidak intensif menagih kepada keluarga wajib retribusi.

Selain kendala penagihan dari RW kepada warga, kata Deni, diduga pemahaman warga itu yang membuat iuran sampah seolah tidak wajib. Sebab, tanpa ada bayaran pun pengangkutan sampah dianggap sudah merupakan kewajiban PD Kebersihan.

Dalam program 100 hari kerja itu, PD Kebersihan Kota Bandung juga mendapat peran untuk fokus pada pengelolaan sampah dari sumber. Tugas utamanya membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Pada awal bergulirnya program yang menargetkan pengurangan produksi sampah itu, kerja bersama ini akan mengawali tugas dengan mengedukasi warga untuk memilah sampah dari sumbernya. Bersamaan dengan berjalannya program, dilakukan pula penanganan biopori dan pemanfaatan biodigester.

Tugas lama PD Kebersihan dalam manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) masih dijalankan. Namun, akan ada perubahan pola untuk menekan jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).