DPRD Jabar Minta Pemerintah Evaluasi Manajemen Sumber Daya Air

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan harus ada evaluasi dari dampak kekeringan yang terjadi setiap tahun. Berdasarkan data hingga Agustus 2018, ada 13.173 hektare sawah di Jawa barat terdampak kekeringan.

Anggota Komisi II DPRD Jabar R Yunandar Eka Perwira mengatakan, kejadian kekeringan sawah selalu menjadi masalah berulang setiap tahun. Padahal Jabar merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya air terbesar di Indonesia.

“Jadi ini sesungguhnya di manajemen sumber daya airnya. Seharusnya dengan kelimpahan air ini, kita bisa mengatur distribusi yang bagus penyimpanan air, bagaimana ini manajemennya,” kata Yunandar, Kamis (29/8/2018).

Menurutnya, selama ini petani maupun pihak pemerintah hanya mengandalkan air dari waduk yang ada. Misalnya, keberadaan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, hanya mampu mendistribusikan airnya ke sebagian wilayah di sekitarnya yakni Indramayu dan Cirebon.

Jika belajar terhadap negara maju yang berada di Benua Eropa, kata dia, pembangunan infrastruktur sumber daya air disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada.

“Contoh yang paling banyak dilanda kekeringan biasanya di kawasan tadah hujan, itu terbesar ada di Indramayu. Data luasan lahan sawah, yang tidak ada irigasi ada di Indramayu,” ungkap Yunandar.

Dia menuturkan, kawasan Pantura dukungan pembangunan irigasi tidak tumbuh signifikan setiap tahunnya. Irigasi di sana bukan ditambah, tetapi yang terjadi hanya rehabilitasi irigasi yang ada.

“Artinya harus dipikirkan sejak jauh hari. Kita bicara dua atau tiga tahun ke depa,  yah hari ini harus dibenahi,” ucapnya.

Yunandar menduga, Pemerintah tidak membangun irigasi dikarenakan sumber airnya harus dari mana. Kejadian itu seperti hanya mengandalkan kepada alam. Padahal itu harus diupayakan dan bisa menggunakan teknologi.

Ia mencontohkan kembali sumber air yang minim seperti di kawasan timur tengah. Apabila air didapat, itu setelah mengebor ratusan meter. Bahkan bisa jadi bukan air yang keluar tetapi minyak.

“Sehingga terobosan mereka dengan teknologi air laut. Mereka bangun instalasi untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Itu untuk segala hal termasuk pertanian,” jelasnya.

Yunandar menegaskan, sudah seharusnya Pemerintah membuat terobosan untuk mengurangi dampak kekeringan setiap tahun. Jika di negara timur tengah menggunakan air laut, kata dia, di Indonesia bisa membangun embung-embung kecil.

“Kawasan di Indramayu bisa diupayakan membangun embung-embung yang lebih kecil, karena kalau membangun waduk pasti akan memerlukan dana begitu besar untuk lahan yang luas. Mungkin akan ada masalah lagi ketika harus memindahkan desa,” ujarnya.

Kendati demikian, pembangunan tersebut diupayakan harus dari sekarang. Baik embung maupun sumur bor, intinya sumber air untuk menghadapi kemarau panjang bisa diantisipasi.

“Kalau dari aturan di Perda tentang Air Bawah Tanah untuk pertanian maka dibolehkan menggunakan cadangan air bawah tanah sedalam apapun termasuk artesis jika air permukaan memang sudah tidak ada di sana,” pungkasnya.