Kemiskinan di Jawa Barat Tuntas dengan Islam

Oleh: Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Sungguh memprihatinkan, sampai Maret 2024 ada 3,89 juta penduduk miskin di Jawa Barat, angka ini setara 7,46% dari total penduduknya. Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jabar. Hal ini didasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mendefinisikan penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan, yakni Rp.524.052 per kapita per bulan, (katadata.co.id, 26/07/2024).

Berbagai cara strategis sudah dilakukan pemerintah, tetapi hingga saat ini tidak menunjukkan hasil sesuai harapan, bahkan di beberapa wilayah justru mengalami kenaikan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan tidak menyentuh akar masalah.

Kemiskinan yang menimpa rakyat bukan karena individu yang malas bekerja atau kurang bekerja keras. Sesungguhnya kemiskinan yang dialami di negeri ini merupakan kemiskinan yang bersifat struktural, yakni akibat dari keserakahan sistem kapitalisme.

Pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekarang, regulasinya justru memberikan kebebasan kepemilikan kepada para pemilik modal atau pengusaha. Mereka diberi kebebasan mengeruk sumber alam sekaligus menjualnya. Akibatnya penduduk yang ekonominya menengah ke bawah jauh lebih banyak daripara konglomerat, jurang perbedaannya semakin dalam.

Di sisi lain, jumlah lapangan pekerjaan tidak memadai, akibatnya para para lelaki sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada lowongan kerja, hanya untuk perempuan. Lebih miris lagi, upah yang didapat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini, terlebih badai PHK terjadi di mana-mana.

Negara kapitalisme berlepas tangan dari tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat, bahkan banyak regulasi yang dibuat justru menyulitkan masyarakat, seperti omnibus law, BPJS, mengurangi atau mencabut subsidi, dll. Hal tersebut menjadikan kondisi ekonomi rakyat semakin terpuruk.

Islam Mampu Menyelesaikannya

Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam mampu menyelesaikan masalah kemiskinan samapi ke akar. Beberapa aturan Islam yang harus dilakukan negara untuk menangani masalah kemiskinan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, pemenuhan kebutuhan primer masyarakat dijamin oleh negara, secara individu per individu, melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme tidak langsung dengan mewajibkan laki-laki menjalankan fungsinya dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jika suami atau wali yang bertanggung jawab tersebut tidak mampu atau memiliki keterbatasan fisik atau non fisik, kewajiban itu akan beralih pada kerabat dekat yang mampu.

Jika tidak ada kerabat dekat, atau kondisinya sama tidak mampu, maka kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan diambil alih oleh negara secara langsung. Masyarakat yang kaya juga akan didorong untuk membantu rakyat miskin di sekitarnya. Mereka melakukannya semata-mata atas dorongan keimanan.

Kedua, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yakni kepemilikikan individu, umum, dan negara.

Individu bebas mendapatkan harta dengan cara yang tidak melanggar hukum syarak. Kepemilikan umum, seperti SDA, akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat berupa subsidi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Swasta dilarang menguasai kepemilikan umum. Kekayaan negara akan dikelola secara penuh oleh negara untuk keperluan kenegaraan, seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji pegawai negara dan lain-lain.

Ketiga, negara akan mendistribusikan kekayaan secara merata kepada seluruh rakyat, seperti memberikan tanah pada siapa saja yang mampu mengelola supaya produktif.

Keempat, pembangunan ekonomi akan bertumpu pada sektor riil dan menghilangkan sektor non riil yang kental dengan riba. Dengan begitu, kekayaan yang ada berputar secara nyata di tengah-tengah masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

Semua cara tadi hanya bisa dilakukan dalam negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kafah) dan sempurna dalam segala aspek kehidupan. Sehingga masyarakat akan sejahtera, jauh dari kemiskinan struktural.