Politik Historiografi Atas Buku Ensiklopedi

Oleh:
Nunu A. Hamijaya

Terasjabar.co – Dalam dua bulan terakhir, penulis berkesempatan menjadi moderator FGD bagi sebuah karya literasi monumental yang telah dipersiapkan bahan-bahannya selama 20 tahun. Penyusunnya Rachmat Taufiq Hidayat (RTH, 63 th) salah seorang murid dan pelanjut Ajip Rosidi setelah wafatnya. Judulnya “Ensiklopedi Sastra Nusantara (ESN)” terdiri dari 5 jilid dengan lebih dari 3000 halaman. Rencananya akan terbit lauching pada Oktober 2026. Sejumlah profesor, doktor, akademisi, editor, dan praktisi di dunia literasi, sastra, dan penerbitan terlibat dalam FGD 3 sesi, Mereka adalah Prof. Dr. Maman S. Mahayana (UI), Prof. Dr. Mikihiro Moriyama (Nanzan University, Jepang), Prof. Dr. Retty Isnendes (UPI), Prof. Dr. Susi Yuliawati (Unpad), Dr. Ruhaliah, M.Pd. (Perpustakaan Ajip Rosidi), Dr. Hawe Setiawan (Unpas), Dr. Safrina Noorman (UPI), Dr. Teddi Muhtadin (Unpad), Seri ketiga para editor /CEO Penerbit, yaitu Sari Meutia (Mizan), Poerwanto (Pustaka Jaya), Ready Susanto (Kiblat).

Keterlibatan sebagai moderator, rupanya memantik saya untuk melihat kehadiran sebuah ensiklopedi dari bidang yang sudah sepuluh tahun terakhir saya geluti, yaitu politik historiografi. Pertanyaan sederhana saja, adakah hubungan antara politik dan ensiklopedi? Jika politik adalah tentang bagaimana kekuasaan dikelola dan dipertahankan, maka ensiklopedi adalah salah satu medium pengetahuan yang digunakan untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan tersebut. Adapun politik historiografi atas ensiklopedi adalah bagaimana kekuasaan mengendalikan dan mengontrol terhadap isi dan beredar terbitnya sebuah ensiklopedi di tengah masyarakat.

Contoh adanya politik historiografi atas ensiklopedi, misalnya terjadi pada sebuah kamus berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II (Kemendikbud: 2021) dapat menjadi isu politik yang sensitif ketika narasi di dalamnya dianggap tidak akurat atau tidak adil. Pemicu utama kemarahan publik, khususnya dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), adalah tidak ditemukannya nama Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari dalam jajaran alfabetis tokoh (tidak ada entry khusus atas nama beliau). Padahal, beliau adalah pendiri NU sekaligus Pahlawan Nasional yang memiliki peran sangat masif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Di tengah hilangnya nama-nama besar pejuang kemerdekaan, publik dikejutkan karena kamus tersebut justru memuat profil tokoh-tokoh sayap kiri/komunis Indonesia seperti Semaoen, Darsono, hingga D. N. Aidit. Bahkan, nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H. J. van Mook, ikut tercantum di dalamnya. Ketimpangan pemilihan tokoh ini memicu kecurigaan politik bahwa ada upaya terstruktur untuk membelokkan sejarah bangsa.

Buku Ensiklopedi dan Peradaban Umat-Bangsa-bangsa

Di era digital yang dibanjiri hoaks, ensiklopedi menyajikan informasi berbasis fakta yang telah terverifikasi, menjaga memori kolektif tetap objektif dan tidak mudah dimanipulasi. Kehadiran ensiklopedi menjadi fondasi penting dalam ingatan kolektif bangsa yang maju karena berfungsi sebagai penjaga warisan pengetahuan, standar kebenaran objektif, dan pemersatu identitas budaya. Ensiklopedi memastikan memori sejarah dan pencapaian peradaban terdokumentasi dengan baik, sehingga generasi penerus dapat belajar, berinovasi, dan melangkah maju tanpa kehilangan akar budayanya.

Ensiklopedia tertua di China dikenal dengan istilah tradisional Leishu (ensiklopedia terklasifikasi). Huanglan (鏡覽): Disusun pada tahun 222 M (Zaman Tiga Kerajaan/Dinasti Wei) atas perintah Kaisar Cao Pi. Ini secara luas diakui oleh sejarawan sebagai leishu (ensiklopedia) pertama di China, meski sebagian besar isinya kini telah hilang. Yiwen Leiju (藝文類聚): Ensiklopedia literatur dan budaya tertua yang masih utuh hingga kini. Diselesaikan pada tahun 624 M (Dinasti Tang) oleh sarjana Ouyang Xun.Taiping Yulan (太平御覽): Salah satu dari Empat Buku Besar Dinasti Song. Ensiklopedia komprehensif ini selesai disusun pada tahun 983 M.

Karya yang diakui sebagai rintisan ensiklopedia tertua dalam Kekhalifahan Islam adalah Mafātīḥ al-ʿUlūm (Kunci-Kunci Ilmu), karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi.(976 M (abad ke-4 Hijriah) pada masa Kekhalifahan Abbasiyah.Buku ini memetakan dan merangkum seluruh cabang ilmu pengetahuan yang dikenal pada masa itu, yang dibagi menjadi dua kelompok besar: ilmu-ilmu keislaman/bahasa Arab (seperti fikih, tata bahasa, dan sejarah) dan ilmu-ilmu asing/filsafat yang diterjemahkan dari Yunani, Persia, dan India (seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan alkimia).
Selain Mafatih al-Ulum, karya ensiklopedis besar lainnya yang sangat terkenal pada masa Kekhalifahan Islam adalah Rasāʾil Ikhwān aṣ-Ṣafāʾ (Risalah-risalah Persaudaraan Kesucian). Ensiklopedia filosofis yang ditulis pada paruh kedua abad ke-10 M (sekitar dekade 980-an M) ini terdiri dari 52 risalah yang mencakup matematika, logika, ilmu alam, hingga teologi.

Di Barat, Francis Bacon (Inggris) menyebutnya sebagai sebagai “Instauratio Magna” (Pembaruan Agung), sebuah upaya sistematis untuk mengklasifikasikan dan mencatat kemajuan seluruh cabang ilmu pengetahuan manusia secara terstruktur. Paul Scalich (Jerman) – lah orang yang pertama kali menggunakan kata “ensiklopedia” pada era modern (1559) untuk menggambarkan lingkaran pengajaran atau disiplin ilmu pengetahuan yang komprehensif.

Encyclopædia Britannica, Ensiklopedia ini pertama kali diterbitkan di Inggirs pada 6 Desember 1768. Buku ini awalnya disusun dan dicetak di Edinburgh, Skotlandia oleh Colin Macfarquhar dan Andrew Bell. Terbitan perdana ini hanya terdiri dari 3 jilid (volume) yang ditujukan untuk golongan kelas atas Skotlandia. Setelah mengalami beberapa kali perpindahan kepemilikan, Encyclopædia Britannica kini dikelola oleh perusahaan Inggris-Amerika.

Britannica lahir beberapa dekade setelah Act of Union 1707 yang menyatukan kerajaan Skotlandia dan Inggris. Proyek ensiklopedia ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh Scottish Enlightenment (Pencerahan Skotlandia). Dengan menaruh kata “Britannica” pada judulnya, ensiklopedia ini membantu membangun narasi identitas bersama yang baru, yaitu identitas “Britania” (Britishness). Hal ini meredam ketegangan politik internal dan memperkuat persatuan sosiopolitis antarwilayah kerajaan..

Britannica menjadi komoditas ekspor budaya global terpenting bagi Inggris. Ketika standar pengetahuan dunia merujuk pada ensiklopedia ini, secara otomatis standar nilai, hukum, sejarah, dan geopolitik yang diakui dunia adalah versi Inggris. Britannica mengkodifikasikan prinsip-prinsip politik penting Inggris, seperti sistem monarki konstitusional, supremasi hukum (rule of law), dan prinsip parlementer. Dokumentasi yang rapi mengenai tata negara ini menjadi manual bagi para administrator kolonial di seluruh dunia untuk menerapkan birokrasi yang seragam. Pola penulisan ini memastikan sistem politik Inggris diadopsi secara stabil di dalam negeri maupun di negara-negara jajahannya.

Pada abad ke-18 di Prancis, Denis Diderot dan Jean le Rond d’Alembert menyusun Encyclopédie. Proyek ini sangat politis karena mengusung ide-ide sekularisme, kebebasan berpikir, dan sains, yang menantang otoritas politik monarki absolut dan gereja saat itu. Ensiklopedia ini menjadi salah satu pemicu intelektual lahirnya Revolusi Prancis.

Kerajaan Protestan Belanda yang pernah menjajah wilayah Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda (sejak Abad ke 18, hingga 1942) menerbitkan ensiklopedi cetak paling tua dan paling ternama dalam bahasa Belanda, yaitu Winkler Prins. Edisi pertamanya disusun dan ditulis sepenuhnya oleh penulis sekaligus pendeta Antony Winkler Prins, dan diterbitkan dalam beberapa jilid antara tahun 1870 hingga 1882.

Buku Ensiklopedi Kawasan Nusantara dan Melayu

“Cantaka Parwa” adalah Kitab dari budaya Jawa-Hindu berbahasa Jawa Kuno abad ke-9 yang diakui sebagai ensiklopedia tertua di Nusantara. Isinya mencakup berbagai ilmu pengetahuan, cerita mitologi, dan wiracarita. Adapun “Candra Kirana”, adalah karya kuno dari era yang mirip dengan Cantaka Parwa, namun susunannya memiliki karakteristik yang lebih mendekati kamus.

Jika merujuk pada makna abstrak ensiklopedia sebagai “wadah dari seluruh cabang ilmu pengetahuan”, padanan kata konseptual yang paling sering digunakan dalam teks Melayu adalah Khazanah Ilmu atau Perbendaharaan Ilmu.

Sebelum istilah “ensiklopedia” dikenal dari Barat, tamadun Melayu sebenarnya sudah melahirkan karya-karya besar yang bersifat ensiklopedis (menyerap berbagai cabang ilmu).

Yang utama adalah kitab Sulalatus Salatin (secara harfiah berarti Penurunan Segala Raja-raja) atau yang lebih populer dikenal sebagai Sejarah Melayu adalah salah satu karya sastra historiografi Melayu klasik yang paling penting, indah, dan berpengaruh di dunia.

Naskah yang ditulis menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) ini mencatat silsilah, adat istiadat, undang-undang, serta pasang surut peradaban Melayu, khususnya era keemasan Kesultanan Melaka abad ke-15 hingga ke-16.

Sebagian besar sejarawan mengaitkan penyusunan atau penyuntingan ulang naskah ini dengan Tun Seri Lanang (Tun Muhammad), seorang Bendahara (Perdana Menteri) dari Kerajaan Johor-Riau pada awal abad ke-17. Ia menyusun kembali teks ini atas titah dari Sultan Abdullah Ma’ayat Syah untuk memastikan sejarah dan silsilah raja-raja Melayu tidak terlupakan oleh generasi mendatang.

Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai ensiklopedia dan politik, Sulalatus Salatin adalah dokumen politik utama pada zamannya. Kitab ini menetapkan konsep daulat (kekuasaan suci raja) dan durhaka (pemberontakan terhadap raja). Salah satu bagian paling politis di dalamnya adalah kisah Wa’ad (Perjanjian) antara Demang Lebar Daun (mewakili rakyat) dan Sang Sapurba (mewakili raja). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa rakyat berjanji akan selalu setia dan tidak akan durhaka kepada raja, asalkan raja memerintah dengan adil dan tidak pernah mempermalukan rakyatnya. Konsep ini menjadi fondasi kontrak sosial politik tradisional masyarakat Melayu.

Karya kedua adalah. “Kitab Pengetahuan Bahasa” karya Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat (Riau) pada abad ke-19. Kitab ini merupakan kamus ekabahasa Melayu pertama yang disusun secara alfabetis sekaligus berfungsi sebagai ensiklopedia yang menjelaskan konsep sosial, agama, dan budaya Melayu.

Buku yang ditulis menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) ini memiliki arti penting yang sangat besar dalam sejarah ensiklopedia Melayu karena, buku ini diakui sebagai kamus ekabahasa (satu bahasa) Melayu pertama yang pernah ada di Nusantara. Berbeda dengan kamus dwibahasa buatan kolonial (seperti Melayu-Belanda atau Melayu-Inggris), kamus ini mengartikan kata Melayu ke dalam penjelasan bahasa . Buku ini memuat lebih dari 2.000 kosakata secara mendalam beserta contoh penggunaannya, penyusunan kamus ini terhenti dan hanya merangkum kata dari huruf Alif sampai huruf Ca karena sang penulis wafat sebelum merampungkannya.

Ensiklopedi Era Pasca Kemerdekaan

Di era pasca Kemerdekaan Indonesia, orang pertama diakui sebagai pelopor dan berhasil menyusun “Ensiklopedi Umum dalam Bahasa Indonesia” pada tahun 1953 (terbit 1954) adalah Djamaludin Adinegoro. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, berukuran 14,5 x 21 cm dengan tebal 404 halaman dan memuat sekitar 2.200 entri.

Adinegoro secara mandiri mengindonesiakan berbagai istilah asing (seperti kata energi, induksi, diagnose, dan genocide) agar bisa dipahami oleh masyarakat umum.Namun, karya perdana ini belum dilengkapi gambar atau foto dan murni mengandalkan teks penjelas.

Sejarah perkembangan ensiklopedi sastra di Indonesia diawali dengan terbitnya kamus istilah sastra (1970-an), kamus istilah drama dan teater (1977) Pada era ini tahun 90-an, para peneliti sastra mulai menggabungkan entri biografi tokoh, istilah asing, dan sejarah majalah penampung karya sastra ke dalam satu buku besar.Mulai muncul Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern yang membahas dinamika aliran sastra sejak era Balai Pustaka dan Pujangga Baru hingga dekade akhir abad ke-20. Melihat data sastra yang masih tersebar, pemerintah turun tangan melakukan standardisasi nasional melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pemerintah merilis proyek buku fisik Ensiklopedia Sastra Indonesia (2013). Ini adalah era politik historiografi atas ensiklopedi nasional secara masif dan sistematis diberlakukan pihak pemerintah (penguasa).

Bagaimanapun, penulisan ensiklopedia tidak terlepas dari politik historiografi. Sebagai karya referensi yang merangkum pengetahuan, ensiklopedia sering kali mencerminkan kepentingan penguasa, bias ideologi, dan sudut pandang dominan pada zaman pembuatannya.

Ensiklopedia terikat politik Historiografi sebab penulis atau editor ensiklopedia memiliki kekuatan penuh untuk menentukan tokoh, peristiwa, atau konsep apa yang “layak” masuk sebagai lema. Proses penyaringan ini bersifat politis karena dapat menyingkirkan narasi sejarah kelompok minoritas atau oposisi.

Penggunaan diksi dalam menjelaskan sebuah peristiwa sejarah sangat dipengaruhi oleh posisi politik. Sebagai contoh, suatu peristiwa dapat dilabeli sebagai “pemberontakan” atau “perjuangan kemerdekaan” tergantung pada siapa yang memegang kendali penulisan.

Banyak ensiklopedia nasional atau proyek referensi besar dibiayai oleh negara. Hal ini menuntut konten di dalamnya sejalan dengan agenda penguatan identitas nasional, stabilitas politik, atau pembenaran atas tindakan politik pemerintah di masa lalu. Ensiklopedia disusun berdasarkan rujukan dan fakta objektif yang ada. Jika sumber primer yang tersedia sudah bias akibat sensor atau propaganda politik pada zamannya, maka produk ensiklopedia yang dihasilkan pun akan membawa bias tersebut.