Tragedi Makan Gratis: Simbol Solidaritas yang Berujung Petaka

Oleh:
H. Irwandi, S.Sos., SE., M.Ag.
(Sosiolog, Dosen FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Tragedi yang terjadi dalam acara pesta rakyat resepsi acara pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan Maula Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di mana tiga warga dilaporkan meninggal dunia saat berdesakan berebut makanan gratis, menyisakan duka sekaligus ironi sosial yang mendalam. Peristiwa ini terjadi di gerbang barat Alun-alun Garut, Jumat (18/7/2025).

Di balik peristiwa itu, tersimpan realitas tentang relasi sosial, ketimpangan, serta nilai-nilai budaya yang sedang bergeser dalam masyarakat kita. Dalam kacamata sosiologi, fenomena ini bukan sekadar soal “makan gratis”, tetapi juga menunjukkan bagaimana relasi antara elit dan masyarakat bawah masih sangat rentan pada jebakan simbolik.

Ketika undangan dibuka untuk umum tanpa pengaturan sosial yang memadai, relasi antara pemberi hajat dan masyarakat menjadi kabur. Warga datang bukan semata untuk menghormati, tetapi juga karena dorongan ekonomi dan harapan atas bentuk solidaritas sosial yang selama ini diwariskan secara kolektif.

Secara struktural, ini menunjukkan adanya masalah pada dimensi distribusi kesejahteraan. Bahwa antrean panjang dan desakan massa demi mendapatkan makanan mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar, termasuk pangan belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem sosial-ekonomi yang ada. Dalam situasi tersebut, upacara sosial seperti pernikahan bukan hanya ritus keluarga, tetapi juga menjadi arena simbolik di mana masyarakat menumpukan harapan, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Dari perspektif struktural-fungsional, makan gratis dalam konteks budaya Sunda atau Indonesia secara umum adalah bentuk dari gotong royong simbolik, di mana tuan rumah menunjukkan kedermawanannya kepada masyarakat. Namun, saat struktur sosial dan ekonomi berubah, makna tradisional ini mengalami distorsi. Apa yang semula menjadi bentuk solidaritas berubah menjadi “ritus pertarungan” karena tidak diimbangi oleh sistem pengelolaan sosial yang adaptif.

Sementara dari sudut teori konflik, peristiwa ini dapat dilihat sebagai efek dari ketimpangan sosial yang semakin menganga. Ketika sebagian besar masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi, peluang sekecil apapun, bahkan sekadar makan gratis bisa menjadi ruang kompetisi yang brutal.

Fenomena ini juga menyoroti lemahnya sistem manajemen sosial dalam acara publik, terlebih yang diinisiasi oleh tokoh publik. Tidak adanya kontrol massa, distribusi terstruktur, atau sistem keamanan berbasis komunitas membuat acara menjadi rentan terhadap kekacauan.

Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi kolektif, bahwa kemiskinan, kesenjangan, dan tata kelola sosial yang lemah bisa membunuh. Acara makan gratis mestinya menjadi simbol silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Namun jika tidak diatur dengan baik, ia bisa berubah menjadi petaka kemanusiaan.

Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka adat harus mengevaluasi ulang praktik-praktik sosial semacam ini. Jangan sampai solidaritas berubah menjadi sumber luka, hanya karena kita gagal membaca realitas sosial di sekitar kita.