Gubernur Bukan Raja: Atavisme Birokrasi dan Bahaya Kultus Individu di Jawa Barat

Oleh:
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan publik/ Alumni IKIP Bdg/Anggota MPUII/Pusat Studi Sunda-PSS Bandung)

Di tengah tuntutan modernisasi pemerintahan dan akuntabilitas publik, Jawa Barat justru mengalami kemunduran simbolik dalam praktik politik kekuasaan. Fenomena ini tercermin dari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, KDM, yang secara konsisten mencitrakan dirinya sebagai figur tunggal penggerak perubahan, seolah-olah ia adalah Raja Siliwangi modern.

Melalui video-video harian yang diunggah dan disebarluaskan, sosok KDM tidak tampil sebagai pemimpin birokratik yang bekerja berdasarkan sistem dan tata kelola kelembagaan, melainkan sebagai figur karismatik yang bertindak “atas kehendaknya sendiri”, melampaui fungsi dan peran lembaga-lembaga formal seperti Bappeda, DPRD, serta dinas-dinas teknis yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan berbasis data, partisipasi publik, dan kepastian hukum.

Atavisme Birokrasi: Menghidupkan Masa Silam di Era Modern

Atavisme adalah kembalinya pola-pola lama yang seharusnya telah ditinggalkan dalam evolusi sosial. Dalam konteks ini, gaya pemerintahan KDM mencerminkan bentuk “atavisme birokrasi”, yaitu regresi pada model pemerintahan feodalistik, personalistik, dan berpusat pada sosok tunggal pemimpin, alih-alih kolektif kelembagaan modern.

Dalam sejarah feodalisme Nusantara, termasuk narasi-narasi mitologis tentang Prabu Siliwangi, pemimpin dianggap sebagai titisan kebesaran, penguasa mutlak yang menjadi pusat kebenaran dan sumber hukum. Sayangnya, semangat ini seolah dihidupkan kembali oleh KDM dalam cara ia menampilkan dirinya di media sosial, dalam pengambilan keputusan, dan dalam pembangunan simbolik yang tidak melibatkan proses demokratis secara substantif.

Padahal, dalam sistem demokrasi modern, pemerintahan seharusnya bersandar pada prinsip checks and balances, tata kelola transparan, dan kolaborasi antara lembaga. KDM seolah melebur institusi negara ke dalam tubuhnya sendiri, sebagaimana Louis XIV pernah menyatakan, “L’État, c’est moi” — “Negara adalah saya.” Ungkapan ini justru merupakan antitesis dari semangat Revolusi Prancis yang ingin membebaskan rakyat dari absolutisme.

Bahaya Kultus Individu dalam Demokrasi Lokal

Apa yang sedang terjadi di Jawa Barat bukan sekadar gaya komunikasi, tetapi merupakan pembentukan kultus individu yang berbahaya bagi demokrasi lokal. Ketika seorang kepala daerah menjadi pusat segala keputusan, dan rakyat diarahkan untuk mencintai sosoknya alih-alih sistemnya, maka kita sedang berjalan mundur.

Kultus individu mengaburkan batas antara pemimpin dan institusi. Rakyat menjadi pengikut, bukan warga negara. Aparatur menjadi pelayan pribadi, bukan pelaksana kebijakan publik. Proses pembangunan kehilangan orientasi objektif dan menjadi sekadar panggung citra.

Gubernur bukanlah raja, melainkan pelayan rakyat. Bukan simbol absolutisme, tetapi pengelola sistem demokrasi yang berbasis hukum, data, dan musyawarah.

Pemantik Revolusi Sosial Baru di Jawa Barat?

Gaya pemerintahan yang personalistik ini bisa menjadi pemantik lahirnya kesadaran baru di tengah masyarakat Jawa Barat. Ketika rakyat mulai melihat bahwa sistem disubordinasi oleh figur, bahwa aspirasi dikalahkan oleh narasi personal, maka bibit perlawanan sosial akan tumbuh.

Dalam kerangka Revolusi Prancis, absolutisme seperti yang diklaim Louis XIV justru melahirkan badai revolusi. Rakyat menggugat dominasi individu atas negara. Jika pola serupa terus terjadi di Jawa Barat, maka kita bisa menyaksikan gelombang protes sosial dan tuntutan perubahan struktural dalam waktu dekat.

Modernisasi pemerintahan tidak bisa dibangun di atas puing-puing feodalisme baru. Masyarakat Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya karismatik, tetapi juga sadar akan batas-batas konstitusionalnya. Butuh sistem, bukan hanya simbol.

Membangun Jawa Barat, Bukan Memuja Pemimpinnya

Sudah saatnya kita memisahkan antara pencitraan dan pemerintahan. Antara sosok pemimpin dan sistem yang menopangnya. Antara narasi mitologis dan realitas pembangunan.

Jawa Barat bukan kerajaan. Gubernurnya bukan Prabu. Dan rakyatnya bukan pengikut yang harus bersujud pada narasi personal. Kita adalah warga negara yang berhak mendapatkan tata kelola yang rasional, partisipatif, dan akuntabel.

Jika kita membiarkan atavisme birokrasi tumbuh tanpa kritik, maka masa depan demokrasi lokal kita akan dikuasai oleh romantisme masa silam, bukan harapan masa depan.