Soal Koalisi KSP Moeldoko-Yusril, Sugianto Nangolah: Akui Saja Yusril Berjuang Demi Rupiah, Jangan Berkoar Demi Demokrasi

Terasjabar.co – Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH., mengungkapkan penunjukkan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan langkah ambisius yang sudah direncanakan 3 bulan lalu.

“Kami tidak terkejut, kalau dalam mencapai ambisinya yang besar KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yursil,” katanya, Senin (3/10/2021).

Sugianto mengatakan, Yusril dan Moeldoko memiliki karakteristik yang sama, yaitu ambisius dan egomaniak. “Dengan kata lain, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya”, kata Sugianto.

Pembicaraan Moeldoko dan Yusril, kata Sugianto, terjadi melalui rapat daring melalui Zoom pada awal Agustus 2021. Strateginya, Moeldoko sebagai dalang, Yusril adalah wayangnya, dengan pemeran pembantunya adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Menurutnya, setiap kontrak profesional pasti ada bayarannya, dan hal itu wajar. Sehingga, ia meminta agar Yusril mengakui dirinya membantu Moeldoko demi rupiah, jangan mengaku berkoar demi demokrasi.

“Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD ART Partainya (Partai Bulan Bintang), itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung,” ucapnya.

Sebelumnya, polemik antara Partai Demokrat versi AHY dengan Demokrat Kubu Moeldoko yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, terus berlanjut. Kubu Moeldoko menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY yang dinilai cacat.