Kasus DBD Renggut 14 Nyawa di Jawa Barat

Terasjabar.co – Angka kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hingga 28 Januari 2019 tercatat ada 2.204 orang yang terjangkit demam berdarah dengue (DBD). Sebanyak 14 orang di antaranya meninggal dunia.

Kasus terbanyak berada di Kota Depok (319 kasus), Kabupaten Bandung (236 kasus), Kota Cimahi (200 kasus), Kabupaten Bogor (198 kasus) dan Kabupaten Sumedang (193 kasus).

Adapun jumlah kematian tertinggi berada di daerah Kota Bogor (3 orang), Kabupaten Bandung (3 orang), Kota Depok (2 orang), Kabupaten Cianjur (2 orang) dan Kota Bekasi (2 orang).

Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes Jabar Widiyawati menuturkan, peningkatan angka kasus DBD disebabkan faktor cuaca serta kebersihan lingkungan.

Sejak memasuki musim penghujan, Dinkes Jabar sudah menyebar surat edaran ke kota/kabupaten untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD.

“Seperti bisa kita buat surat edaran untuk waspada mulai dari awal musim hujan itu sejak Oktober untuk mengantisipasi dan mengingatkan,” ujar Widiyawati saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (31/1/2019).

Dinkes Jabar juga terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah tentang pemberantasan sarang nyamuk.

“Kita juga lakukan sosialisasi ke berbagai sektor terkait pencegahan DBD pemberantasan sarang nyamuk, satu rumah satu Jumantik itu poin yang harus dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan DBD tak bisa bergantung pada tenaga kesehatan di daerah. Perlu adanya kesadaran masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungannya.

“Faktor kebersihan lingkungan sangat besar. Perlu satu gerakan di masyarakat tidak mungkin petugas kesehatan menangani sendiri. Banyak kasus di daerah perkotaan karena bergantung mobilitas masyarakat dan mungkin kebersihannya kurang, juga faktor kelembaban udara,” tuturnya.

Meski ada peningkatan jumlah kasus, sambung Widiyawati, Pemprov Jabar belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Menurut dia, banyak indikator yang mesti dipertimbangkan untuk menetapkan status KLB.

“Gak bisa menentukan semudah itu. Indikatornya banyak sekali kita harus lihat sebarannya. Jadi kita juga harus melihat kriteria dan yang menetapkan harus kepala daerah. Kita belum ngomong soal KLB tapi peningkatan status di beberapa kabupaten/kota,” jelasnya.