Soal PJ Bupati Bekasi, Pemprov Jabar Konsultasi Ke Kemendagri

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan menunggu keputusan hakim sebelum menunjuk Penjabat Bupati Bekasi, pasca Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/10/2018).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan penunjukan penjabat bupati yang ditangkap sampai saat ini masih menunggu keputusan hukum dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga dapat melakukan sejumlah langkah untuk mempertahankan struktur pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

“Nanti kita akan dapat informasi yang sudah jelas, kalau sudah jelas sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018, sudah ada mekanismenya. Dan saya sudah minta kepada Biro Pemerintahan untuk segera berkonsultasi menyikapi hal ini dan bagaimana langkah ke depan supaya di Jabar cukup sampai di Kabupaten Bekasi, tidak terulang di daerah lain,” katanya, Selasa (16/10/2018).

Mengenai proses pembangunan Meikarta, Iwa mengatakan masih menunggu perkembangan kasus tersebut karena belum ada kejelasan secara teknisnya.

“Nanti saya coba pantau perkembangannya. Sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, saya kira aturan yang jadi pegangan kita,” tandasnya.