Lima Kali Berturut-Turut Raih WTP, Pemprov Jabar Dapat Penghargaan Dari Sri Mulyani

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan atas prestasi raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan 2013-2017.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9/2018), Pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018.

Wagub Uu bersyukur atas apresiasi ini dan menyebutkan bahwa raihan opini WTP, paling tidak mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas terbaik.

“Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran,” katanya usai menerima penghargaan.

“Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD,” katanya dalam rilis yang diterima Terasjabar.co.

Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh.

Sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP, hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya, serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia mengatakan dengan penghargaan ini semoga dapat terus meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tahun 2018 dapat meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP.

Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar, Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.