Raih Predikat WTP Ketujuh, Jawa Barat Masih Punya Beberapa Catatan dari BPK

Terasjabar.co – Setelah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kdari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan 2017, Jawa Barat masih memiliki beberapa catatan.

Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Gubernur Jabar Terima Opini WTP Ketujuh dari BPK

Pemprov Jawa Barat diberi kesempatan 60 hari sejak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk melaksanakam rekomendasi dari BPK RI.

“Namanya meriksa, enggak mungkin orang sempurna, pasti ada catatan penting, tapi tidak mempengaruhi (kewajaran laporan keuangan),” ujar Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, ketika ditemui setelah penyerahan LHP, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (28/5/2018).

                                                         

Ketika ditanya, bagian yang menjadi catatan penting, Moermahadi mengaku tidak hafal secara detil. Tetapi catatan tersebut sudah disampaikan ke Kanwil BPK Provinsi Jawa Barat dam Pemprov Jawa Barat.

“Catatan soal pengendalian anggaran ada, ketaatan peraturan perundang-undanganan ada. Menurut saya, apa yang saya lihat, tidak mempengaruhi (terhadap laporan keuangan) secara keseluruhan,” ujarnya.

Moermahadi juga mengatakan, sampai saat ini baru Pemprov Jawa Barat yang meraih Opino WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut.

Sedangkan, khusus laporan keuangan tahun 2017, kata Moermahadi, belum semua provinsi menyerahkan laporan keuangannya. Karena itu, ia belum mengetahui berapa banyak provinsi di Indonesia yang meraih Opini WTP.

Meski begitu, secara umum, menurutnya laporan keuangan dari setiap provinsi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Untuk membuat laporan keuangan mudah saja. Dia harus membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, terus bukti yang cukup, tidak ada yang fiktif, ketaatan peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian baik,” ujarnya.

Ini merupakan raihan Pemprov Jawa Barat dalam tujuh tahun berturut. Raihan ini juga menjadi Opini WTP terkahir di masa kepemimpinan Ahmad Heryawan alias Aher sebagai Gubernur Jawa Barat. Masa jabatan Aher akan habis pada 13 Juni 2018.

Bagikan :

Leave a Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 − one =

Fleksibilitas Baru Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dihadirkan Oleh Teknologi Berbasis Cloud
Efisiensi Operasional Meningkat Berkat Teknologi Analitik Modern Dengan Pemantauan Berkelanjutan
Fondasi Baru Untuk Efisiensi Operasional Terbentuk Dari Platform Digital Modern
Adaptasi Terhadap Perubahan Teknologi Dipercepat Melalui Integrasi Kecerdasan Buatan
Pengelolaan Sistem Lebih Efektif Didukung Oleh Teknologi Pemantauan Cerdas
Stabilitas Operasional Terjaga Berkat Teknologi Digital Terintegrasi Dengan Analisis Berkelanjutan
Tantangan Transformasi Digital Dihadapi Secara Efektif Melalui Infrastruktur Modern Berbasis Analitik
Kolaborasi Dan Efisiensi Operasional Diperkuat Oleh Integrasi Teknologi Berbasis Cloud
Akurasi Evaluasi Kinerja Sistem Meningkat Berkat Platform Monitoring Digital
Ketahanan Operasional Di Era Digital Meningkat Melalui Pemanfaatan Analisis Data
Optimalisasi Pola Mahjong Ways Dilakukan melalui Algoritma Probabilistik Cerdas
Dompet Digital Mengubah Kebiasaan Transaksi dalam Ekosistem Monopoly Live
Ancaman Siber Mendorong Industri Permainan Memperkuat Keamanan Infrastruktur Digital
Digitalisasi Administrasi Pangkas Waktu Verifikasi Pengguna Live Blackjack
Perilaku Pemain Modern Dikaji melalui Model Adaptasi Strategis
Media Sosial Memperkuat Hubungan Provider dengan Komunitas Penggemar Gates of Olympus
Mahjong Wins 3 Menunjukkan Pergeseran Tren Hiburan Berbasis Teknologi Modern
Analisis Distribusi Mengungkap Kendala Penayangan Crazy Time di Berbagai Wilayah
Pemetaan Digital Memperkuat Distribusi Server serta Manajemen Trafik Lightning Roulette
Peluang Baru Industri Mahjong Indonesia Muncul dari Pergeseran Perilaku Digital