New Normal Jabar Dimulai 1 Juni, IDI Ingatkan Gelombang Kedua Kasus Corona

Terasjabar.co – Penerapan new normal di Jawa Barat akan mulai pada 1 Juni mendatang. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat meminta semua pihak mewaspadai adanya second wave (gelombang kedua) kasus Corona jika protokol kesehatan tidak efektif diterapkan saat new normal berlaku.

“Jadi kalau misalnya tidak berjalan efektif, maka yang akan terjadi peningkatan kasus COVID-19. Kurvanya meningkat tajam atau yang kita sebut second wave (gelombang kedua),” kata Ketua IDI Jabar Eka Mulyana, Kamis (28/5/2020).

Dia mengatakan bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) juga memperingatkan jangan sampai kasus Corona di Indonesia, menjadi Wuhan kedua.

“Itu ada warning. New normal akan sia-sia bila kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan tidak dilakukan,” katanya.

Eka menjelaskan, dalam menerapkan new normal atau pelonggaran suatu daerah maka setidaknya ada parameter yang harus terpenuhi.

“Kalau kondisi, kita bicara dari parameter ke parameter yang harus dipenuhi. Minimal itu ada tiga, pertama R0 (daya tular orang ke orang). R0 ini harus di bawah satu, kalau di atas satu berarti masih ada penularan orang ke orang. Bisa dilonggarkan kalau R0 nya di bawah satu,” katanya.

Sementara itu di Jabar angka RO masih di angka 1,09. Eka menggambarkan dari angka tersebut satu orang bisa menularkan dua orang. Dengan begitu tenaga medis atau profesi harus memandang dan menyikapi keputusan new normal ini dengan bijak.

“Katakanlah satu orang bisa menularkan dua orang. Dengan adanya kondisi new normal yang bisa diartikan aktivitas dibuka kembali, maka yang perlu ditekankan di sini bagaimana supaya protokol COVID-19 betul-betul bisa diterapkan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, parameter lainnya terkait sistem kesehatan daya tampung rumah sakit pasien COVID-19 kemudian kapasitas pemeriksaan PCR. “Pemeriksaan COVID-19 dengan PCR, dalam ketentuan sudah menerapkan 10 ribu sampai 12 ribu juta penduduk. Sedangkan di kita masih sekitar seribu,” jelasnya.

Selain protokol kesehatan yang harus dimaksimalkan, pergerakan masyarakat juga tetap harus dibatasi. Jika tidak berjalan efektif, maka yang dikhawatirkan kurva penyebaran bukannya melandai malah meningkat.

“Di tengah masyarakat sayangnya kedisiplinan itu banyak yang belum terlihat, terutama di pasar-pasar dan jalan. Di satu sisi, kota sebuah jalan ditutup total tapi di kota lain sebuah jalan tertutup rapat oleh bubaran ribuan karyawan pabrik yang masih beroperasi seperti layaknya kondisi normal,” ujarnya.

“Kuncinya adalah batasi pergerakan orang, misalnya dengan dibukanya mal-mal tapi bisa menerapkan protokol COVID-19. Tentu tidak hanya dari nakes atau petugas aparat, masyarakat juga dituntut untuk memenuhi aturan-aturan,” tambah Eka.