Dibutuhkan Sikap Bijak dan Kenegarawanan Oded untuk Segera Melantik Benny

Terasjabar.co – Wali Kota Bandung Oded M Danial diminta untuk tak mengedepankan legal standing semata, terkait belum dilantiknya Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Bandung yang definitif. Karena yang jauh lebih penting dari itu adalah, apakah sikap itu merugikan banyak kalangan atau tidak. Terlebih, ketiadaan sekda definitif telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan birokrasi.

“Sekda adalah motor penggerak organisasi perangkat daerah. Ia penyusun, pengatur dan pelaksana program. Dalam kaitan mutasi jabatan, ia adalah Kepala Baperjakat yang memberikan pertimbangan terhadap wali kota. Begitu strategisnya peran sekda dalam menyukseskan pembangunan daerah, sehingga hal-hal terkait ego karena merasa punya kewenangan, semestinya bisa dikesampingkan,” jelas pengamat hukum Dindin S. Maolani dalam rilis yang diterima, Kamis (6/12/2018).

Ia mengakui, Wali Kota Oded M. Danial punya pijakan hukum untuk melantik Sekda yang diinginkannya. Namun Wali Kota juga harus menyadari, bahwa Mendagri dan Gubernur pun punya legal standing, untuk melantik Sekda yang telah diputuskan sebelumnya.

“Apa jadinya jika Gubernur menggunakan kewenangannya untuk melantik Sekda Kota Bandung, sesuai UU Pemerintahan Daerah? Tentu saja akan terjadi ketegangan tiap saat antara wali kota dengan sekda. Jadi dituntut sikap bijak kenegarawanan Mang Oded untuk segera lantik Kang Beny,” katanya.

Di sisi lain, jika wali kota terus bertahan dengan keinginannya untuk melantik Ema Sumarna, bisa menimbulkan gugatan hukum dari Beny Bachtiar yang telah lebih dulu ditunjuk Wali Kota terdahulu (Ridwan Kamil, Red) dan direkomendasikan Kemendagri. Dindin meminta Wali Kota memikirkan pula, berbulan-bulan “nasib“ Beny digantung, jabatannya sebagai Asda di Pemkot Cimahi telah dicabut.

“Saya tak berada dalam posisi mendukung Kang Beny secara personal. Saya cuma tak ingin jalannya pemerintahan dan birokrasi jadi terganggu karena ini. Apalagi kasus ini akan jadi preseden buruk di kemudian hari, sebagai bentuk ketidaktaatan wali kota terhadap keputusan hierarki yang di atasnya, yakni Gubernur dan Mendagri,” kata Ketua Forum Diskusi Hukum Bandung (Fordiskum) ini.

Mantan Direktur LBH Bandung ini menyebutkan, Ombudsman bisa turun tangan untuk memediasi persoalan ini.

“Jangan sampai Mang Oded dikerdilkan karena ia akhirnya memutuskan untuk melantik Kang Beny. Gubernur juga bisa berdialog langsung dalam forum ini, dengan tak sekadar menunjukkan kuasanya,” katanya.

Ketika ia sudah menjalankan tugasnya sebagai Sekda, lanjut Dindin, wali kota bisa mengajukan penggantian, saat dinilai kinerja Beny mengecewakannya.

“Kinerja ini pun tak terkait persoalan teknis semata, melainkan bisa juga karena tak ada kesesuaian paham ataupun suasana kerja yang tak nyaman,” katanya.