Ronny Hermawan Tekankan Transparansi APBD Jawa Barat, Setiap Rupiah Anggaran Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Bandung, 13/5/26— Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ronny Hermawan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, anggaran daerah merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, sehingga penggunaannya harus direncanakan secara matang, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta diawasi agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Persoalan transparansi keuangan daerah menjadi perhatian seiring dengan publikasi berkala perkembangan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang Mei 2026. Berdasarkan laporan per 13 Mei 2026, penerimaan daerah pada hari pelaporan tercatat sekitar Rp44,52 miliar, sedangkan pengeluaran mencapai sekitar Rp210,97 miliar. Pada waktu yang sama, saldo RKUD tercatat sekitar Rp240,13 miliar. Angka tersebut merupakan posisi transaksi dan saldo pada tanggal pelaporan, bukan keseluruhan realisasi APBD tahunan.
Ronny mengatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai keuangan daerah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, transparansi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyampaian angka penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami masyarakat serta memberikan gambaran mengenai hubungan antara penggunaan anggaran dan hasil pembangunan.
“Transparansi anggaran sangat penting karena uang yang dikelola pemerintah merupakan uang publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan apa manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut,” ujar Ronny dalam rancangan keterangannya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan keseimbangan antara kemampuan penerimaan dan kebutuhan belanja. Pemerintah daerah harus mampu menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta urgensi setiap program. Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang terukur agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembangunan.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ronny memandang pengawasan terhadap sektor keuangan memiliki hubungan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Komisi III memiliki ruang untuk mengawasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pengelolaan aset, dan kinerja badan usaha milik daerah. Sementara itu, fungsi anggaran dan pengawasan DPRD secara kelembagaan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai ketentuan.
Ronny menilai besarnya nilai belanja tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program pemerintah. Setiap pengeluaran harus dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan berbagai program lainnya perlu memiliki indikator yang memungkinkan masyarakat menilai apakah anggaran telah digunakan secara efektif.
“Penyerapan anggaran memang penting, tetapi kualitas belanja jauh lebih menentukan. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara manfaatnya tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat,” katanya dalam rancangan pernyataan.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Penerimaan dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber PAD lainnya harus dikelola secara tertib dan transparan. Penguatan sistem administrasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas pengawasan dapat membantu pemerintah menjaga akuntabilitas penerimaan sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
Menurut Ronny, masyarakat di Kota Depok dan Kota Bekasi juga memiliki kepentingan terhadap kualitas pengelolaan anggaran provinsi. Berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari konektivitas, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi, memerlukan perencanaan lintas wilayah dan koordinasi antartingkat pemerintahan. Karena itu, kebijakan anggaran harus memperhatikan kebutuhan daerah secara proporsional sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.
Ronny menambahkan bahwa digitalisasi informasi keuangan dapat menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan publik. Dengan penyajian data yang jelas, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penerimaan, belanja, dan pelaksanaan program. Namun, informasi yang dipublikasikan perlu disertai penjelasan yang memadai agar tidak menimbulkan salah tafsir terhadap kondisi keuangan pemerintah.
Ia berharap keterbukaan keuangan daerah terus dikembangkan menjadi budaya tata kelola pemerintahan. Transparansi, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.
“Anggaran harus menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan perlu memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan. Itulah yang harus terus kita kawal dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Ronny dalam rancangan keterangannya.






Leave a Reply