Optimalisasi PAD dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Sugianto Nangolah Dorong Kebijakan yang Lebih Efektif

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH., MH., mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemasukan daerah, namun masih terdapat berbagai kendala yang harus segera diatasi.

“PKB merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah, tetapi realisasinya masih belum maksimal. Masih banyak kendaraan yang menunggak pajak, baik karena kurangnya kesadaran wajib pajak maupun sistem yang belum sepenuhnya efisien,” ujar Sugianto di Bandung, Senin (10/3/2025).

Ia menilai bahwa perlu ada kebijakan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif atau program pemutihan bagi wajib pajak yang menunggak dalam waktu lama.

“Program pemutihan terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Dengan penghapusan denda administrasi, banyak pemilik kendaraan yang akhirnya mau melunasi tunggakan mereka,” tambahnya.

Selain itu, Sugianto juga mengusulkan adanya sistem jemput bola melalui pelayanan pajak keliling di berbagai daerah, khususnya di wilayah pelosok yang sulit mengakses Samsat. Peningkatan sosialisasi mengenai manfaat pajak kendaraan bagi pembangunan daerah juga menjadi langkah penting agar masyarakat lebih sadar akan kewajibannya.

“Kita harus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Samsat keliling dan digitalisasi pembayaran bisa menjadi solusi agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan,” katanya.

Lebih lanjut, Sugianto mendorong pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Dinas Perhubungan, dalam menertibkan kendaraan yang belum membayar pajak. Ia menekankan bahwa peningkatan PAD dari sektor PKB akan berkontribusi besar bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat.

“Jika sektor PKB bisa dioptimalkan, maka anggaran untuk pembangunan jalan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya akan semakin meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait optimalisasi PKB agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.