1 NEGERI, 3 PROKLAMASI: Studi Kasus Politik Historiografi Indonesia 1945-1950

Oleh
Nunu A. Hamijaya
(Sejarawan Publik)

Terasjabar.co – Ada satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat serius dalam historiografi Indonesia: Apakah negara yang berdiri pada 1945 merupakan negara yang secara konstitusional dan historis persis sama dengan negara yang kita kenal sekarang?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi makna Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Justru sebaliknya.

Saya ingin mengajak pembaca membaca kembali perjalanan kenegaraan Indonesia melalui dokumen, tanggal, konstitusi, dan perubahan entitas negara, bukan semata-mata melalui narasi sejarah yang sudah lama kita terima. Dari sinilah tesis “1 Negeri 3 Proklamasi” saya berangkat.

Tesis ini bukan mengatakan bahwa Indonesia tiga kali merdeka dalam pengertian sederhana. Yang hendak diuji adalah sesuatu yang lebih mendasar: Apakah antara 1945 dan 1950 terjadi perubahan-perubahan entitas kenegaraan yang selama ini disederhanakan oleh historiografi menjadi satu garis lurus bernama “Republik Indonesia”?

17 Agustus 1945: Proklamasi kemerdekaan”

Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu merupakan deklarasi politik yang sangat menentukan. Tetapi secara kelembagaan, peristiwa penting berikutnya terjadi pada 18 Agustus 1945. Pada hari itu PPKI mengesahkan UUD 1945 dan memilih Soekarno sebagai Presiden serta Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Karena itu, dalam konstruksi 1 Negeri 3 Proklamasi, saya membedakan: 17 Agustus 1945 → Proklamasi kemerdekaan, dengan 18 Agustus 1945 → pembentukan dan pengesahan perangkat konstitusional negara Republik Indonesia.

Ini penting karena sebuah negara tidak hanya dapat dibaca dari teks proklamasinya. Ia juga harus dibaca melalui: konstitusi, lembaga negara, wilayah, pemerintahan, dan hubungan internasionalnya.

Tetapi sejarah tidak berhenti pada 18 Agustus

Di sinilah persoalan historiografis mulai muncul.Jika kita membaca sejarah Indonesia secara retrospektif dari masa sekarang, kita mudah menganggap bahwa negara yang dibentuk pada 1945 terus berjalan tanpa perubahan sampai menjadi Republik Indonesia sekarang.

Padahal antara 1945 dan 1950 terjadi perubahan konstitusional dan kenegaraan yang sangat besar. Salah satu titik baliknya adalah Perjanjian Renville. Renville mengubah situasi politik dan teritorial Republik Indonesia, termasuk penarikan pasukan Republik dari sejumlah wilayah berdasarkan garis demarkasi yang disepakati. Dari perspektif saya, Renville harus dibaca bukan hanya sebagai episode diplomasi Indonesia-Belanda, tetapi sebagai salah satu mata rantai perubahan status dan ruang kekuasaan Republik. Dan di sinilah tesis 1 Negeri 3 Proklamasi mulai menemukan persoalan pokoknya.

Republik Indonesia Yogyakarta

Dalam konstruksi buku 1 Negeri 3 Proklamasi, saya menggunakan istilah Republik Indonesia Yogyakarta untuk menunjuk entitas Republik yang bertahan setelah perubahan akibat Renville dan kemudian berada dalam konfigurasi kenegaraan yang berbeda dari Republik Indonesia awal 1945. Istilah ini perlu dijelaskan dengan hati-hati.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa historiografi akademik telah sepakat menyebutnya sebagai negara baru bernama “RI Yogyakarta”. Justru sebaliknya. Istilah ini merupakan kategori analitis yang saya ajukan untuk diuji.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah: Jika sebuah negara mengalami perubahan wilayah, dasar hubungan internasional, struktur pemerintahan, dan kemudian masuk ke dalam suatu federasi yang dibentuk melalui kesepakatan internasional, apakah kita boleh begitu saja menganggap identitas kenegaraannya tidak mengalami perubahan?

Ini pertanyaan yang harus dijawab melalui dokumen. Bukan melalui keyakinan.

27 Desember 1949: lahirnya RIS

Titik perubahan berikutnya jauh lebih jelas secara dokumenter.Pada 27 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri dan Konstitusi RIS mulai berlaku. RIS berbentuk federasi; Republik Indonesia sendiri tetap ada sebagai salah satu negara bagian dalam RIS.

Di sini kita menghadapi fakta yang tidak boleh disederhanakan: Antara 27 Desember 1949 dan 17 Agustus 1950 terdapat dua entitas yang sama-sama menggunakan nama “Republik Indonesia”: RIS sebagai negara federal dan Republik Indonesia sebagai negara bagian di dalam RIS.

Catatan resmi portal peraturan bahkan mencatat bahwa sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 terdapat dua entitas Republik Indonesia: Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai Presiden dan Negara Bagian Republik Indonesia dengan Assaat sebagai Presiden. Ini adalah fakta yang sangat penting bagi historiografi. Sebab ia menunjukkan bahwa istilah “Republik Indonesia” tidak selalu menunjuk pada satu entitas negara yang identik sepanjang 1945–1950.

Lalu di mana posisi KMB?

Konferensi Meja Bundar di Den Haag menghasilkan kesepakatan yang berujung pada pembentukan RIS dan penyerahan kedaulatan kepada RIS pada 27 Desember 1949. Konstitusi RIS sendiri menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara merdeka dan berdaulat berbentuk federasi.

Di sinilah tesis saya mengajukan pertanyaan yang agak tidak nyaman: Jika pada 27 Desember 1949 struktur negara berubah dari Republik kesatuan menjadi Republik federal berdasarkan Konstitusi RIS dan rangkaian kesepakatan KMB, apakah secara historiografis kita masih boleh menulisnya sebagai kesinambungan sederhana dari negara 18 Agustus 1945?

Saya tidak ingin pembaca menerima jawaban saya begitu saja. Justru dokumen-dokumen tersebut harus dibandingkan.

Dan di sinilah muncul “proklamasi” kedua

Pada 7 Agustus 1949, sebelum RIS lahir, S. M. Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Dokumen Proklamasi NII secara eksplisit menyatakan: “Kami Ummat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia.”

Dokumen tersebut juga menyebut bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan ditandatangani atas nama umat Islam bangsa Indonesia oleh Imam Negara Islam Indonesia, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Ini bukan sekadar slogan. Proklamasi itu disertai 10 Pasal Penjelasan Proklamasi, yang menjelaskan konteks perang, revolusi, wilayah, tujuan, dan status NII menurut perspektif para pendirinya. Maka dalam kerangka penelitian saya, 7 Agustus 1949 merupakan peristiwa pendirian entitas politik yang mengklaim dirinya sebagai negara, bukan sekadar pemberontakan yang boleh langsung diberi label tanpa memeriksa dokumennya.

Apakah klaim itu sah?Itulah pertanyaan penelitian. Bukan sesuatu yang boleh kita putuskan terlebih dahulu.

Tiga tanggal, tiga persoalan

Dengan demikian, saya mengusulkan pembacaan:

18 Agustus 1945
Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
↓
7 Agustus 1949
Negara Islam Indonesia berdasarkan Proklamasi NII
↓
27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
RIS → Negara Kesatuan Republik Indonesia

Inilah yang saya sebut: 1 Negeri 3 Proklamasi. Namun istilah tersebut bukan berarti tiga proklamasi yang memiliki kedudukan hukum identik. Justru penelitian harus membedakan: deklarasi kemerdekaan, pembentukan negara, proklamasi negara alternatif, perjanjian internasional, perubahan konstitusi, dan perubahan bentuk negara.

17 Agustus 1950: kembali menjadi negara kesatuan

Perubahan terakhir dalam rangkaian ini terjadi pada 1950. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menyatakan terbentuknya Negara Kesatuan. Kemudian UU No. 7 Tahun 1950 mulai berlaku pada 17 Agustus 1950, mengubah Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS Republik Indonesia dan mengubah bentuk negara menjadi kesatuan.

Bahkan teks Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggal 15 Agustus 1950 menyatakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik yang meliputi seluruh tanah air dan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, secara tekstual kita mempunyai perubahan yang sangat jelas:

Republik Indonesia 1945
↓
Republik Indonesia Serikat 1949
↓
Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950

Perubahan itu bukan sekadar pergantian nama. Ia menyangkut: bentuk negara, konstitusi, struktur kelembagaan, hubungan antar-entitas politik, dan dasar hukum yang berlaku.

Tetapi mengapa sejarah populer menyederhanakannya? Di sinilah saya memasukkan konsep Politik Historiografi. Historiografi bukan sekadar kegiatan menulis apa yang terjadi. Historiografi juga menentukan: peristiwa mana yang dianggap penting, kategori apa yang digunakan, dan hubungan sebab-akibat seperti apa yang dibangun.

Jika kita menulis:“Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan sejak itu terus menjadi Republik Indonesia sampai sekarang,”maka kita telah membuat sebuah garis kontinuitas.

Garis itu mungkin mempunyai dasar historis tertentu. Tetapi ia juga berpotensi menghapus diskontinuitas. Misalnya: Renville, Republik Indonesia Yogyakarta, NII, RIS, Konstitusi RIS, UU No. 7 Tahun 1950, dan perubahan bentuk negara.

Inilah yang saya maksud dengan “audit historiografi”. Saya tidak meminta pembaca mempercayai tesis 1 Negeri 3 Proklamasi. Saya justru meminta pembaca melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam ilmu sejarah:

Pertama: Baca dokumennya.

Kedua: Identifikasi siapa yang membuat dokumen itu.

Ketiga: Tentukan kedudukan hukumnya.

Keempat: Bandingkan dengan dokumen pihak lain.

Kelima: Pisahkan fakta dari interpretasi.

Keenam: Bangun kesimpulan.

*Empat lapisan yang harus dipisahkan

Dalam penelitian 1 Negeri 3 Proklamasi, saya menggunakan pemisahan sederhana:

Lapisan Pertanyaan

Fakta Apa yang benar-benar terjadi?

Dokumen hukum Apa yang ditetapkan dalam naskah resmi?

Interpretasi Bagaimana sejarawan memahami fakta tersebut?

Kesimpulan Apa yang dapat kita simpulkan setelah membandingkan semuanya?

Pemisahan ini penting. Sebab sering kali historiografi melakukan lompatan: dokumen → interpretasi → dianggap fakta. Padahal ketiganya tidak sama.

Pertanyaan Terbesar: Siapa Yang Menjadi “Negara”?

Di sinilah tesis 1 Negeri 3 Proklamasi menjadi lebih menarik.Saya tidak ingin berhenti pada pertanyaan: “Apakah NII memberontak terhadap Republik?” Saya ingin mengubah pertanyaannya menjadi: “Republik yang mana?”

Pertanyaan itu bukan permainan kata. Karena pada periode 1945–1950 terjadi perubahan nyata dalam struktur kenegaraan Indonesia. Ada Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Kemudian terdapat Republik Indonesia dalam konfigurasi pasca-Renville. Lalu ada RIS berdasarkan Konstitusi RIS. Di dalam RIS terdapat Republik Indonesia sebagai negara bagian. Kemudian pada 17 Agustus 1950 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950. Maka setiap klaim mengenai “pemberontakan terhadap Republik” harus ditempatkan pada tanggal, entitas, dan dasar hukum yang tepat.

Di sinilah NII harus dibaca ulang

Saya tidak sedang mengatakan bahwa NII otomatis sah secara hukum internasional hanya karena memproklamasikan dirinya. Itu kesimpulan yang terlalu jauh.

Proklamasi adalah klaim kedaulatan. Apakah klaim itu kemudian memenuhi unsur kenegaraan? Apakah memperoleh pengakuan? Apakah memiliki pemerintahan efektif ?Bagaimana wilayahnya? Bagaimana hubungan internasionalnya?Bagaimana hukum yang berlaku? Semua itu harus diteliti satu per satu.

Karena itu, secara akademik jauh lebih kuat mengatakan: NII merupakan sebuah proyek kenegaraan yang mengklaim kedaulatan dan memiliki struktur politik, militer, hukum, serta pemerintahan sendiri; status dan legalitas klaim tersebut merupakan persoalan yang harus diuji melalui sumber primer dan hukum internasional.

Dengan formulasi seperti ini, penelitian tidak berubah menjadi propaganda. Ia menjadi objek kajian historiografis.

Mengapa tesis ini penting? Karena kalau tesis 1 Negeri 3 Proklamasi dapat dibuktikan atau bahkan sebagian terbukti, maka kita memperoleh satu pelajaran penting: Sejarah Indonesia 1945–1950 bukan hanya sejarah kelahiran sebuah negara, tetapi juga sejarah perubahan dan persaingan proyek-proyek kenegaraan.

Ada proyek Republik. Ada proyek Negara Islam Indonesia.Ada proyek federal RIS. Kemudian terjadi konsolidasi kembali menjadi negara kesatuan. Dengan demikian, Indonesia modern tidak lahir dari satu garis lurus. Ia lahir dari kontestasi berbagai gagasan tentang negara.

Dari “sejarah tunggal” menuju “sejarah yang dapat diaudit”

Inilah sebenarnya tujuan utama saya menggunakan istilah Politik Historiografi. Saya tidak bermaksud mengganti satu dogma sejarah dengan dogma baru.Saya ingin menawarkan cara membaca: Setiap narasi sejarah harus dapat ditelusuri kembali kepada sumber yang melahirkannya. Jika sebuah buku menyebut Kartosuwiryo “pemberontak”, kita bertanya: berdasarkan dokumen apa? Jika disebut NII “memberontak terhadap Republik Indonesia”, kita bertanya: Republik Indonesia yang mana, pada tanggal berapa, dan berdasarkan dasar hukum apa? Jika dikatakan RIS hanyalah “negara boneka”, kita bertanya: bagaimana Konstitusi RIS, KMB, dan dokumen internasional menggambarkan kedudukannya?

Dan jika dikatakan NKRI 1950 hanyalah kelanjutan tanpa perubahan dari negara 1945, kita bertanya: apa yang berubah ketika UU No. 7 Tahun 1950 diberlakukan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya merusak sejarah.
Justru itulah kerja sejarah.

Penutup: Sejarah Tidak Boleh Takut Diaudit

Judul 1 Negeri 3 Proklamasi mungkin terdengar provokatif.Tetapi bagi saya, provokasi intelektual bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah pengujian. Jika dokumen membuktikan tesis itu salah, maka tesis itu harus diperbaiki. Jika sebagian terbukti, maka kesimpulannya harus dibatasi. Jika seluruh rangkaian sumber mendukungnya, maka historiografi lama harus bersedia membuka ruang bagi interpretasi baru.

Dengan demikian, 1 Negeri 3 Proklamasi bukanlah klaim bahwa Indonesia “tiga kali lahir” secara sederhana.Ia adalah sebuah pertanyaan historiografis: Apakah sejarah kenegaraan Indonesia 1945–1950 merupakan satu kontinuitas yang utuh, atau merupakan rangkaian perubahan entitas, konstitusi, dan klaim kedaulatan yang kemudian disederhanakan menjadi satu narasi nasional?

Pertanyaan itu hanya dapat dijawab dengan satu cara: kembali kepada arsip. Karena pada akhirnya, sejarah bukan milik siapa yang paling keras menceritakannya. Sejarah adalah milik fakta yang paling kuat bertahan ketika seluruh dokumen diaudit.