Pandangan Umum Fraksi Bahas Perubahan APBD Jabar 2026, Zulkifly Chaniago Soroti Kualitas Belanja Infrastruktur

Bandung, 1/9/26 — DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/9/2026). Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, catatan, serta sejumlah masukan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi menjadi bagian dari proses politik anggaran untuk mencermati kembali arah pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi IV, Zulkifly Chaniago, menilai perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memastikan setiap belanja daerah benar-benar memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

“Perubahan APBD jangan hanya dilihat sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” ujar Zulkifly dalam keterangan yang disiapkan untuk rilis.

Menurutnya, sektor infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, alokasi anggaran perlu memperhatikan aspek pemerataan, kualitas pekerjaan, keberlanjutan pembangunan, serta kondisi infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan prioritas di berbagai wilayah Jawa Barat.

Zulkifly juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya air, penanganan persoalan sampah, mitigasi bencana, serta pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan.

“Pembangunan harus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, ketika ada penyesuaian anggaran, kita perlu melihat mana program yang memang mendesak, mana yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan bagaimana memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, proses pembahasan perubahan APBD juga harus menjadi ruang untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. DPRD, kata Zulkifly, perlu memastikan bahwa anggaran yang telah disepakati nantinya tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan keluaran dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan anggaran bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Infrastruktur yang dibangun harus berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga perubahan anggaran dapat semakin terarah dan mendukung prioritas pembangunan Jawa Barat.