Bahas KUA-PPAS 2026 di Kabupaten Bandung, Zulkifly Chaniago Dorong Penyelarasan Program Infrastruktur dan Lingkungan

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, B.E., menegaskan pentingnya penyelarasan program pembangunan infrastruktur dan lingkungan agar kebijakan anggaran tahun 2026 dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Jabar bersama mitra kerja di UPTD PPP LSADP Cinunuk, Kabupaten Bandung, dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Zulkifly menyoroti perlunya integrasi antara perencanaan teknis dan kebijakan anggaran, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta pengelolaan sumber daya air.

“Perencanaan anggaran harus berbasis kebutuhan lapangan. Kita tidak boleh membuat kebijakan yang terputus dari kondisi riil di daerah. Semua program harus terukur, efektif, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Zulkifly.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Menurutnya, proyek infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kita mendorong agar setiap proyek infrastruktur di Jawa Barat memiliki komponen pelestarian lingkungan. Infrastruktur yang kuat harus berjalan seiring dengan lingkungan yang lestari,” tambahnya.

Selain itu, Zulkifly juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga teknis agar program prioritas yang tertuang dalam KUA-PPAS 2026 dapat berjalan sesuai rencana.

“Kebijakan anggaran bukan hanya soal angka, tapi tentang arah pembangunan. Karena itu, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar hasilnya nyata dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Jabar berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan agar kebijakan pembangunan tahun 2026 berpihak pada kesejahteraan rakyat serta memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.