Hadapi Kemarau Panjang, Zulkifly Chaniago Dorong Penguatan Infrastruktur Air dan Langkah Mitigasi

Bandung, (31 Juli 2026) — Potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV, Zulkifly Chaniago. Ia meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, dan potensi kebakaran hutan maupun lahan.

Menurut Zulkifly, kemarau panjang merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan yang matang. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini agar dampaknya tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun roda perekonomian daerah.

“Musim kemarau bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menyangkut ketahanan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan air dan potensi bencana. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan secara cepat, terukur, dan melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Zulkifly menilai penguatan infrastruktur sumber daya air harus menjadi prioritas. Optimalisasi waduk, embung, jaringan irigasi, saluran air, serta penyediaan sarana distribusi air bersih dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung berfungsi secara optimal, khususnya di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Menurutnya, pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas tampungan air perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Selain aspek infrastruktur, Zulkifly mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup yang lebih bijak dalam menggunakan air. Penghematan penggunaan air, pemanfaatan air hujan, serta kepedulian terhadap kelestarian daerah resapan menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan sumber daya air.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi dampak lanjutan musim kemarau, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan produktivitas pertanian, serta gangguan terhadap pelayanan air bersih di sejumlah daerah.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai program mitigasi dan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan. Yang paling penting adalah masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui langkah-langkah nyata dalam menghadapi musim kemarau,” tegasnya.

Zulkifly berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar Jawa Barat mampu menghadapi musim kemarau dengan lebih siap. Menurutnya, investasi pada infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang.