DPRD Jabar Peringatkan Pinjaman Daerah Rp 2 Triliun Jangan Bebani Gubernur Berikutnya

Terasjabar.co – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Romli, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar rencana pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun ke Bank BJB dihitung secara cermat. Ini penting agar tidak menjadi beban finansial bagi kepemimpinan gubernur periode berikutnya.

Romli menekankan, meski pinjaman daerah diperbolehkan secara regulasi, masa pelunasannya diharapkan tidak melampaui masa jabatan gubernur saat ini.

“Prinsipnya pinjaman itu diperbolehkan oleh perundang-undangan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah bersama DPRD menghitung ulang agar tidak melewati batas masa jabatan gubernur dan tidak membebani pemerintahan selanjutnya,” kata Romli di Bandung, Jumat (7/3/2026).

Peringatan ini muncul berkaca pada kondisi fiskal daerah saat ini, di mana Pemprov Jabar masih harus mencicil kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan pada era kepemimpinan Ridwan Kamil.

Pinjaman untuk Proyek Strategis

Rencana pinjaman ini diambil oleh Pemprov Jabar di bawah Gubernur Dedi Mulyadi, dengan proyeksi untuk menutup kekurangan fiskal daerah sekaligus mengakselerasi proyek strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menuntaskan visi misi gubernur.

Mengenai mekanisme teknis soal pinjaman ini, Romli mengungkapkan bahwa surat pengajuan resmi dari Pemprov Jabar telah diterima oleh pimpinan dewan, namun pembahasan internal secara formal belum dimulai. Ia juga menegaskan, kendati Pemprov Jabar merupakan pemegang saham mayoritas di Bank BJB, proses pembiayaan ini wajib mengedepankan prinsip profesionalisme perbankan dan tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun guna menyelamatkan sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk Jalur Puncak II dan pembangunan flyover, di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp 3 triliun.

Langkah ini diambil melalui skema kredit sindikasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD dalam jangka panjang, dengan target pelunasan tuntas pada tahun 2030.

“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.

“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.