Ketika Budaya Disapa, Arah Pun Dipertanyakan

Oleh:
Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Sore itu, balai warga di sebuah kampung di Jawa Barat tampak hidup. Kursi bambu tersusun rapi. Anak-anak berlarian di sela tiang kayu. Di sudut ruangan, alat musik tradisional bersandar, menunggu disentuh. Seorang tokoh masyarakat berbisik pelan, “Katanya, tahun depan acara begini akan rutin digelar”.

Ia merujuk pada rencana Sapa Warga Berbasis Budaya yang akan berlangsung sepanjang 2026. Seorang legislator Jawa Barat menggagas agenda itu sebagai ikhtiar merawat identitas lokal di tengah derasnya modernisasi. Niatnya terdengar mulia. Budaya ingin dirawat. Warga ingin disapa.

Namun, seorang ibu paruh baya di barisan belakang bertanya lirih, seolah pada dirinya sendiri, “Kalau budaya sudah disapa, lalu hidup kami kapan diperbaiki?”

Pertanyaan itu tidak menggugat niat baik. Ia hanya mengetuk kesadaran.

Budaya yang Dirayakan, Kehidupan yang Berjalan

Jawa Barat memang sedang giat menghidupkan desa dan kampung wisata. Pemerintah daerah mendorong pariwisata berbasis masyarakat, kearifan lokal, dan potensi wilayah. Sejarah lokal pun diwacanakan masuk dalam Ranperda Pemajuan Kebudayaan. Semua bergerak rapi dalam bingkai kebijakan.

Seorang pemuda penggerak desa berkata dalam sebuah diskusi kecil, “Kami bangga dengan budaya kami. Tapi kami juga ingin anak-anak kami sekolah dengan layak dan orang tua kami hidup tenang.”

Kalimat itu sederhana, tetapi sarat makna. Budaya tidak pernah berdiri sendiri. Ia hidup bersama ekonomi, pendidikan, dan keadilan sosial. Ketika kebijakan terlalu fokus pada perayaan, ada risiko lupa pada fondasi.

Di titik inilah refleksi perlu hadir, bukan untuk menolak arah, tetapi untuk menyempurnakannya.

Dialog Sunyi tentang Akar Persoalan

Dalam sebuah obrolan malam, seorang akademisi kebudayaan berkata pelan, “Budaya bisa menjadi benteng. Tetapi ia rapuh jika sistem di sekelilingnya menekan.”

Ia tidak menyalahkan program budaya. Ia menunjuk akar yang lebih dalam. Kapitalisme global telah membentuk cara hidup yang menilai segalanya dengan angka. Pasar menjadi penentu. Untung menjadi ukuran. Manusia sering tersisih.

Budaya lokal lalu diposisikan sebagai komoditas. Ia tampil indah di panggung, tetapi terdesak di kehidupan sehari-hari. Desa menjadi tujuan wisata, tetapi warganya tetap berjuang dengan biaya hidup dan akses dasar.

Masalah utama bukan kurangnya festival budaya, melainkan sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial.

Seorang guru tua pernah berkata, “Budaya itu bukan sekadar tarian. Ia cara hidup. Ia cara memandang benar dan salah.”

Jika kebijakan hanya merawat bentuk, tetapi abai pada nilai, maka budaya tinggal simbol. Ia tidak lagi menjadi penuntun arah.

Kritik ini tidak menolak kebijakan. Ia mengajak berhenti sejenak, lalu bertanya: arah mana yang ingin dituju?

Islam dan Jalan Keadilan

Islam menawarkan cara pandang yang utuh. Ia tidak menolak budaya. Ia menyaringnya dengan nilai tauhid dan keadilan. Islam menempatkan manusia sebagai amanah, bukan alat produksi.

Allah Swt. berfirman, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107). Ayat ini memberi arah bahwa kebijakan, termasuk kebijakan budaya, harus menghadirkan rahmat. Rahmat itu terasa ketika rakyat terlindungi, kebutuhan dasar terpenuhi, dan martabat manusia dijaga.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan peran negara sebagai pengurus, bukan sekadar penyelenggara acara. Para Khulafaur Rasyidin mencontohkan kepemimpinan yang menjaga tradisi masyarakat, tetapi tetap memastikan keadilan ekonomi dan perlindungan sosial berjalan seiring. Budaya hidup subur ketika sistem adil menopangnya.

Kebijakan Moderasi Jabar berbasis Budaya layak diapresiasi sebagai niat menjaga identitas. Namun, ia akan lebih bermakna jika berjalan seiring dengan keberanian menyentuh akar persoalan. Budaya perlu dilindungi. Masyarakat juga perlu dimuliakan.

Seorang warga menutup diskusi sore itu dengan kalimat yang membekas, “Kami ingin budaya kami hidup. Tapi kami juga ingin hidup kami berbudaya.”

Kalimat itu bukan kritik keras. Ia doa. Ia harapan. Mungkin di situlah tugas bersama:menyapa budaya, sambil menata arah. Bukan untuk menolak kebijakan, tetapi untuk menyempurnakannya agar benar-benar berpihak pada manusia dan nilai.