dr. Hj. Ratnawati Tekankan Penguatan Pengawasan DPRD Jabar untuk Pemerintahan yang Lebih Akuntabel
Terasjabar.co – Upaya memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan kembali ditegaskan DPRD Jawa Barat. Lewat agenda pengawasan di sejumlah daerah, legislatif menekankan pentingnya kontrol yang terstruktur guna memastikan setiap program publik dijalankan sesuai mandat dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK. saat menggelar kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Indramayu dan Cirebon, pada Jumat (21/11/2025).
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Ratnawati menjelaskan DPRD wajib menilai pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai acuan hukum program pembangunan. Menurutnya, efektivitas regulasi menjadi fondasi keberhasilan kebijakan.
“Perda dan Pergub adalah rujukan utama. Pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari tujuan awal yang sudah ditetapkan bersama,” katanya.
Pengawasan anggaran daerah juga menjadi perhatian. DPRD memantau kesesuaian APBD dengan program kerja, efisiensi penggunaan keuangan, dan potensi penyimpangan. Setiap tahun, legislatif menelaah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan gubernur.
Dalam ranah kebijakan strategis, Ratnawati menegaskan pemantauan dilakukan terhadap keputusan gubernur terkait pembangunan, pelayanan publik, kerja sama daerah, hingga kebijakan yang disesuaikan kondisi wilayah.
“Setiap kebijakan strategis harus memiliki dampak nyata. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah tidak keluar dari jalur prioritas pembangunan,” ucapnya.
Ia menambahkan landasan pengawasan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah sekaligus pengendali kebijakan politik.
Proses pengawasan dijalankan melalui rapat kerja komisi dengan perangkat daerah, kunjungan lapangan pada sejumlah proyek, serta pembahasan Raperda dan pandangan umum fraksi.
DPRD juga memanfaatkan forum RDP dan RDPU untuk menyerap masukan masyarakat dan kelompok kepentingan. Melalui berbagai mekanisme tersebut, Ratnawati menilai pengawasan menjadi alat penting menjaga arah pembangunan tetap sesuai aspirasi warga.
“Tugas kami menjaga agar setiap langkah pemerintah provinsi selalu berada dalam koridor kepentingan publik,” pungkasnya.






Leave a Reply