Ratnawati Soroti Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Saat Pengawasan di Cirebon

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Minggu (16/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam dialog bersama aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga setempat, Ratnawati menegaskan bahwa pengawasan diperlukan agar program pemerintah provinsi benar-benar menyentuh masyarakat hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya berbicara soal administrasi, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam menyampaikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.

“Pengelolaan pemerintahan harus memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Kita ingin program provinsi, terutama yang menyangkut pendapatan daerah, bantuan sosial, hingga peningkatan fasilitas publik, benar-benar dirasakan warga di tingkat bawah,” ujar politisi Demokrat tersebut.

Ratnawati juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menekankan bahwa tanpa koordinasi yang kuat, banyak kebijakan berpotensi tidak mencapai sasaran.

Selain itu, ia meminta aparatur kelurahan aktif memanfaatkan sistem perencanaan digital seperti SIPD agar usulan program dari wilayah Sumber memiliki peluang masuk ke prioritas pembangunan di tingkat provinsi. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh data yang valid dan proses perencanaan yang transparan.

“Kami di DPRD akan terus mengawasi dan memastikan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tidak ada hambatan birokrasi yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan pengawasan ini diakhiri dengan penyerapan aspirasi warga, yang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari akses kesehatan, fasilitas publik, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur lingkungan.

Ratnawati menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi DPRD kepada pemerintah provinsi, khususnya dalam menyusun prioritas pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan pengawasan langsung di lapangan seperti ini, DPRD Jawa Barat berharap kualitas pemerintahan daerah semakin meningkat dan pelayanan publik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.