Respon Dinamika Terkini, Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Unpas Gelar FGD Pemutakhiran Kurikulum

Terasjabar.co – Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Program Doktor Ilmu Sosial Tahun Akademik 2025/2026 di Ruang Sidang Lantai 6, Kampus Pascasarjana Unpas, Jalan Sumatera No. 41, Kota Bandung, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan ini mengusung visi “Menjadi Penyelenggara Pascasarjana Berkualitas dengan Mendapat Pengakuan Internasional yang Dijiwai Nilai Islam dan Sunda pada Tahun 2037.”

FGD ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Pascasarjana Unpas, di antaranya Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Bambang Heru P., MS., Wakil Direktur Bidang SDM Prof. Dr. H. Atang Hermawan, SE., M.SIE., Ak., CA., Wakil Direktur Bidang Belmawabud Prof. Dr. H. Yaya M. Abdul Azis, M.Si., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si., Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Kamal Alamsyah, M.Si., para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial.

Kurikulum Harus Menyesuaikan dengan Kondisi Terkini

Direktur Pascasarjana Unpas, Prof. Dr. H. Bambang Heru P., MS., menegaskan bahwa pemutakhiran kurikulum merupakan kewajiban setiap program studi agar dapat menyesuaikan dengan dinamika zaman.

“Memang sudah jadi kewajiban tiap prodi untuk me-revisi kurikulum. Jadi pada hari ini yang ketiga di Pascasarjana untuk program doktor setelah Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Manajemen, dan sekarang pemutakhiran kurikulum oleh Doktor Ilmu Sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya menyesuaikan aturan baru. Tetapi juga harus diarahkan pada penguatan riset dan forum akademik.

“Dengan aturan yang baru itu hasilnya semakin tinggi, maka kami berharap sekali bisa diarahkan SHS ke penelitian, ke seminar-seminar, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa pemutakhiran kurikulum ini bisa menjawab tantangan global, tantangan era digitalisasi yang terus makin meningkat, jadi memang harus disiapkan,” tambahnya.

Menurut Bambang, lulusan program doktor bukan ditujukan untuk tenaga teknis, melainkan sebagai pemikir dengan nalar yang kritis dan strategis.

Ia juga menegaskan bahwa mayoritas mahasiswa program doktor di Unpas merupakan para profesional yang sudah bekerja. Mulai dari pengusaha hingga dosen.

“Dengan kurikulum ini, akhirnya para mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, beradaptasi. Itu yang terpenting dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti menghasilkan satu kurikulum yang bisa menjawab tantangan saat ini,” jelasnya.

Forum yang Penting

Sementara itu, salah seorang mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Angkatan 29, H. Irwandi, S.Sos., SE., M.Ag., menilai FGD ini memiliki arti penting dalam merespons dinamika administrasi publik baik di tingkat nasional maupun global.

“Perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat dan bersifat global, termasuk dalam bidang administrasi publik. Karena itu, pembaruan kurikulum menjadi sangat mendesak agar sesuai dengan tantangan zaman. Dengan begitu, mata kuliah yang ditawarkan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis,” ujarnya.

Irwandi menambahkan, reformasi kurikulum sebaiknya berjalan seiring dengan visi dan misi Pascasarjana Unpas, sekaligus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Jika kesesuaian itu tercapai, Prodi Doktor Ilmu Sosial sudah selayaknya melakukan reformasi kurikulum. Harapannya, program studi ini semakin maju, melahirkan alumni yang berkualitas, serta menjadi pelopor dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui pemutakhiran kurikulum ini, Pascasarjana Unpas meneguhkan komitmennya untuk mencetak lulusan doktor yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Sunda yang menjadi ciri khas universitas.