Dedeng Yusuf Maolani Raih Gelar Doktor Ilmu Sosial Dari Program Pascasarjana Unpas

Terasjabar.co – Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Sosial (DIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Administrasi Publik, atas nama Promovendus Dedeng Yusuf Maolani, Rabu (5/4/2023).

Acara yang berlangsung di Aula Mandalasaba dr. Djoenjoenan Lantai V Gedung Paguyuban Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Kota Bandung ini diketuai oleh Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU. Adapun Oponen Ahli terdiri dari Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si. dan Prof. Dr. Bambang Heru Purwanto, M.Si. Sedangkan penguji luar adalah Guru Besar Sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. H. Encup Supriatna, M.Si.

Adapun disertasi yang disidangkan pada promosi Doktor Ilmu Sosial ini berjudul Collaborative Governance Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung) yang di promotori oleh Prof. Dr. H. Benyamin Harits, MS. dan Co-Promotor Dr. Iwan Satibi, M.Si.

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung selalu didera oleh beragam permasalahan yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung sudah dilaksanakan secara kontinyu dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat disebut sebagai collaborative governance.

“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan model collaborative governance dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung,” kata Dedeng dalam presebtasinya.

Dedeng menjelaskan hasil penelitian menemukan bahwa collaborative governance penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar stakeholder penyelenggaraan ibadah haji.

“Model collaborative governance dalam penyelenggaran ibadah haji selama ini berbentuk triple helix dimana hanya terdiri dari unsur pemerintah (Kemenag, Kantor Imigrasi dan Dinas Kesehatan), swasta (BPS BPIH), dan masyarakat (KBIHU),” jelasnya.

Menurutnya, model ini dianggap kurang efektif, sehingga perlu pelibatan stakeholder lain dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan juga pelibatan media massa sehingga kerjasama multipihak akan berpola penta helix, dimana terdapat lima stakeholder yang terlibat yakni pemerintah, PTKI, korporat/BPS BPIH, komunitas masyarakat/KBIHU, dan media massa.

“Dengan pelibatan PTKI dan media massa ditambah dengan koordinasi dan Kerjasama yang baik antar stakeholder dalam penyelenggaran ibadah haji maka akan menghasilkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” tambahnya.

IPK Dedeng Yusuf Maolani sebelum sidang terbuka adalah 3.59 dan IPK sidang terbuka 3.73. Berdasarkan hasil sidang tersebut, Dedeng Yusuf Maolani dinyatakan lulus dengan IPK akhir 3.61 dengan yudisium Sangat Memuaskan.

Usai sidang Dedeng mengaku sangat terkesan bisa melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana Unpas. Menurutnya, universitas yang paling pas di Indonesia adalah Unpas.

“Pascasarjana Unpas harus terus menjadi kampus yang “Nyantri, Nyakola dan Nyunda” demi kemajuan Jawa Barat dan Indonesia”, pungkasnya.