PDIP Tolak Presidential Threshold Nol Persen, Achdar Sudrajat: Partai Nomer 1 Kok Takut?

Terasjabar.co – PDIP dengan tegas menolak adanya usulan Ketua KPK Firli Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah.

Hal itu disampaikan oleh salah satu politisi PDIP yakni Deddy YH Sitorus. Deddy mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus mengacu pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.

“Tidak bisa serta merta,” ujar Deddy, Senin (13/12/2021).

Deddy menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, apabila presidential threshold nol persen diterapkan, ia khawatir demokrasi Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan.

Selain itu, pihaknya juga meragukan dengan adanya presidential threshold nol persen bisa menjadikan mahar politik nol rupiah.

“Kan negara kita ini negara demokrasi gotong royong, kalau dengan nol persen itu demokrasi liberal, murni. Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Bener enggak bahwa dengan nol persen serta merta tidak ada mahar?,” ucapnya.

Penolakan PDIP itu lantas ditanggapi oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., Selasa (14/12/2021). Achdar menyebut jika PDIP merupakan partai nomer satu berdasarkan hasil lembaga survey, sehingga tidak perlu takut.

“Menurut lembaga survey PDIP itu partai no 1 kisaran 24%, kenapa kok takut?,” ujarnya.

Achdar bahkan menyebut, pihaknya sangat mendukung penerapan presidential threshold nol persen dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, peniadaan aturan itu merupakan solusi untuk menghadirkan iklim demokrasi yang baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, demokrasi yang baik harusnya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk mengikuti perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kita harusnya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk memberikan gagasan terbaik dalam memimpin negeri ini dan tidak dibatasi melalui presidential threshold,” katanya.

Ia menilai presidential threshold yang tinggi, seperti sekarang sebesar 20 persen membuat iklim demokrasi memburuk.

“Bagaimana tidak, semua orang berlomba-lomba mendekati dan membeli partai hanya untuk bisa mencalonkan diri. Ambang batas ini juga hanya akan menghadirkan satu dua tiga calon sehingga melahirkan kubu-kubu yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.