Kaleidoskop 2021: 8 Upaya Begal Politik Demokrat Moeldoko Cs

Terasjabar.co – Hampir sepanjang 2021 jadi momen ujian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Partai Demokrat. Kepemimpinan AHY dilanda kisruh internal dengan ancaman gerakan politik rebut paksa atau kudeta terhadapnya.

Sejumlah kader senior Demokrat disebut AHY terlibat dalam upaya kudeta. Bahkan, nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terseret karena dianggap ikut menginisiasi kudeta.

Langkah AHY yang memecat justru memantik perlawanan dari kader yang dipecat. Perlawanan itu hingga berujung gugatan hukum ke pengadilan dan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Langkah perlawanan terhadap AHY diawali dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB di Seli Serdang ini juga memperlihatkan sebagian kader tak menyukai kepemimpinan AHY.

Kubu AHY tak tinggal diam. Mereka menyebut KLB Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum adalah ilegal. Kisruh Demokrat memanas. Saling serang lewat pernyataan di media massa terus diumbar dua kubu.

Loyalis AHY menuduh pendukung Moeldoko sebagai kelompok abal-abal hingga pembegal politik. Dari pendukung Moeldoko menyindir kepemimpinan AHY di Demokrat hanya meneruskan dinasti politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berikut deretan manuver Moeldoko Cs yang dianggap begal politik oleh kubu AHY:

1. Catut Nama Jokowi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut ada pertemuan antara sejumlah kader senior dengan Moeldoko. Herzaky mengatakan selain bertemu di Jakarta, ada upaya sistematis mengontak pemilik suara sah KLB yakni ketua DPD dan DPC dari berbagai daerah. Dia bilang dalam pertemuan dengan Moeldoko, nama Presiden Joko Widodo dicatut. Dugaan catutan ini dengan Jokowi disebut mendukung rencana KLB dan arah Moeldoko nyapres 2024.

2. KLB Kilat

Memanasnya kisruh Demokrat ditandai perlawanan sejumlah kader senior yang dipecat AHY dengan menginisiasi perhelatan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Mereka anggap kepemimpinan AHY tidak sah dan hanya sebagai dinasti politik trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kubu AHY sebaliknya menuding KLB Deli Serdang abal-abal, tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Manuver Moeldoko Cs juga dianggap sebagai begal politik. Pun, KLB Deli Serdang yang berlangsung kilat sekitar dua jam itu secara aklamasi memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

3. Gugatan Pemecatan

Beberapa hari sebelum KLB di Deli Serdang digelar, kader senior Jhoni Allen Marbun menggugat AHY di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu karena Jhoni tidak terima dengan pemecatan terhadapnya. Gugatan Jhoni didaftarkan pada Selasa, 2 Maret 2021 dan terdaftar dengan nomor 135/pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Majelis hakim dalam putusannya pada 4 Mei 2021 menolak gugatan Jhoni. Adapun Jhoni dipecat karena terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY.

4. Daftar ke Kemenkumham

Usai menggelar KLB di Deli Serdang, Moeldoko Cs langsung tancap gas dengan beberapa hari kemudian mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Acuan pendaftaran ini dengan merujuk AD/ART partai tahun 2005.

Mereka tak mengakui AD/ART era kepemimpinan AHY hasil Kongres ke V di Jakarta pada 2020. Namun, Menkumham Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang dengan Moeldoko sebagai ketua umum. Keputusan itu disampaikan pada 31 Maret 2021.

5. Konpers di Hambalang

Kubu Moeldoko menggelar konferensi pers di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat pada 25 Maret 2021. Dengan mendirikan tenda di tengah guyuran hujan deras, Moeldoko Cs punya alasan menggelar konpers di proyek yang mangkrak tersebut.

Jubir Demokrat kubu Moeldoko, M. Rahmad menyampaikan salah satu alasan karena Hambalang jadi saksi kudeta SBY kepada Anas Urbaningrum yang saat itu jadi ketua umum. Selain itu, Hambalang juga saksi keterpurukan Demokrat lantaran sejumlah kader diduga terlibat kasus.

6. Gugat ke PTUN

Kepengurusan ditolak Menkum Yasonna Laoly, kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Jumat, 25 Juni 2021. Mereka masih tak terima karena kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dianggap tak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Demokrat.

Dalam materi gugatan, kubu Moeldoko juga ingin pendaftaran perubahan AD/ART serta perubahan susunan kepengurusan Demokrat periode 2021-2025 bisa disahkan. Adapun status Partai Demokrat dalam gugatan ini sebagai tergugat I intervensi. Menkumham Yasona selaku tergugat.

7. Gugat ke Pengadilan Tinggi

Pendukung Moeldoko, Jhoni Allen Marbun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemecatannya yang dilakukan AHY. Gugatan ke Pengadilan Tinggi DKI diajukan pada akhir Mei 2021. Jhoni menempuh langkah ini setelah gugatannya kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Mei 2021.

Namun, upaya banding Jhoni di pengadilan tinggi ini kembali kandas. Penolakan ini dibacakan pada 18 Oktober 2021 dengan Nomor 547/PDT/2021/PT DKI yang diumumkan melalui Direktori Mahkamah Agung (MA).

8. Gandeng Yusril ke MA

Babak baru kisruh Demokrat ditandai dengan empat kader yang dipecat AHY mengajukan permohonan uji materiil terhadap AD/ART Partai Demokrat era AHY. Empat eks kader Demokrat ini adalah bagian pendukung Moeldoko dalam KLB Deli Serdang.

Dalam ikhtiarnya kali ini, empat eks kader tersebut menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra. Permohonan ini kandas dan tidak diterima MA dengan alasan tidak berwenang, mengadili dan memutus objek permohonan terkait AD/ART Partai Demokrat.

Kubu AHY dengan lantang menyebut manuver Moeldoko Cs ke MA agar melegalkan begal politik yang mereka lakukan. Putusan MA yang menolak diapresiasi kelompok AHY.