Sugianto Nangolah: UU Cipta Kerja Hanya Menguntungkan Pemilik Modal dan Tidak Mendukung Kesejahteraan Rakyat

Terasjabar.co – Unjuk rasa penolakan Omnibus Law berakhir dengan kericuhan di depan Gedung DPRD Jawa Barat dalam dua hari berturut-turut, 6 dan 7 Oktober 2020.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH., MH. memandang UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10/2020) malam hanya menguntungkan para pemilik modal dan tidak mendukung kesejahteraan rakyat.

“Hanya kapitalis, konglomerat, dan investor yang diuntungkan dalam UU Cipta Kerja ini. Sebaliknya merugikan dan menindas kepentingan dan nasib buruh,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar ini kepada Terasjabar.co, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya, secara institusional DPRD Jabar harus bersikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversial dan menimbulkan kemarahan masyarakat ini.

“Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan pendidikan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ia pun menyorot UU Cipta Kerja ini seolah perlahan mengonversi lembaga pendidikan selayaknya perusahaan. Hal itu tercantum dalam Pasal 65 klaster pendidikan.

“Kami, khususnya Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jabar harus bersuara demi kemajuan dan kesejahteraan buruh. Pemerintah dan pengusaha tidak boleh mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan perut sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, UUD 1945 Pasal 33 tentang ekonomi kekeluargaan dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan poin lainnya masih jauh dari pelaksanaannya.

“Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” ucapnya.

Bagikan :

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *