Sugianto Nangolah: Omnibus Law Sangat Merugikan Buruh, Harus Dicabut!

Terasjabar.co – Gelombang aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di berbagai wiayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh hingga mahasiswa ikut serta dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law yang berlansung dari tanggal 6-8 Oktober tersebut di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Aksi yang dilakukan ribuan buruh dan mahasiswa yang berdemo menolak UU Cipta Karya, di depan Gedung DPRD Jabar tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat H. Sugianto Nangolah, SH., MH.

Kepada Terasjabar.co Sugianto mengungkapkan bahwa dirinya sangat memahami kekecewaan dari masyarakat. Dirinya menyebutkan bahwa Fraksinya di DPR RI tegas menolak Omnibus Law.

“Sikap Fraksi Demokrat di DPR RI tegas menolak dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Sikap kita, Fraksi Demokrat di DPRD Jabar juga sama, mendorong agar UU itu dibatalkan dan ini sebagai sikap politis partai. Kami di Daerah hadir disini ingin langsung mendengar aspirasi Buruh”, ucap anggota Komisi III DPRD Jabar ini, Rabu (7/10/2020).

Sugianto juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat sangat mendukung buruh dalam menolak mengenai Omnibus Law.

“Tentu saja kami sangat mendukung buruh. Masyarakat tentunya sangat ingin keadilan. Bagi kami Fraksi Demokrat, Omnibus Law sangat merugikan buruh”, tuturnya.

Namun, dirinya juga mengimbau kepada para pendemo agar menyampaikan aspirasinya dengan baik dan tidak melakukan tindakan anarkis.

“Untuk para pendemo sampaikan aspirasi dengan baik hindari anarkisme dan jaga dengan intelektual yang tinggi”, pungkasnya.

Dirinya berharap, dengan adanya aksi demo di seluruh Daerah maka para pimpinan Pusat dapat membatalkan UU Cipta Kerja yang telah di sahkan pada Senin (05/10/2020) kemarin.

“Kami tentu saja tidak menginginkan situasi buruh seperti ini, apalagi ditengah Pandemi Covid-19. Sebetulnya saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah harusnya dapat fokus bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19”, ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan adanya aksi demo yang terjadi maka akan bisa jadi klaster baru, dimana Kota Bandung saat ini sudah dinyatakan Zona Merah Covid-19.

“Jadi saya harap Pemerintah Pusat dapat kembali mempertimbangkan keinginan rakyat khususnya buruh ini”, pungkasnya.