BP Perda DPRD Jabar Konsultasikan 13 Usulan Raperda Ke Dirjen Produk Hukum Daerah Kemendagri

Terasjabar.co – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah (Dirjen PHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).

Kunjungan dilakukan dalam rangka menkonsultasikan 13 usulan Raperda di Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya akan dituangkan pada Propemperda. Kegiatan konsultasi tersebut berlangsung di ruang rapat Dirjen PHD Kemendagri.

Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat mengatakan, beberapa point yang dikonsultasikan ialah, peluncuran Raperda serta perubahan Raperda.

“Point yang BP Perda konsultasikan diantaranya ialah peluncuran Raperda serta perubahan Raperda” kata Achdar.

Sementara, Kemendagri melalui Dirjen Produk Hukum Daerah memberi masukan dan saran kepada BP Perda DPRD Jabar untuk memprioritaskan membuat Perda yang dinilai memiliki peranan penting dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat, seperti Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dirjen PHD juga memberi masukan untuk kewenangan BP Perda dalam membuat raperda agar dimaksimalkan.

Untuk itu Ketua BP Perda DPRD Jabar, Achdar Sudrajat akan menindaklanjuti masukan dan saran dari Dirjen PHD Kemendagri ini untuk diaplikasikan kedalam BP Perda. Achdar menambahkan dari ke 13 usulan Raperda yang dianggap menjadi prioritas ialah Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda Keagamaan atau Raperda Pesantren, khusus untuk Raperda RP3KP.

“Raperda ini memiliki peranan penting bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat”, kata Achdar.