Perda KBU Disorot, Bukti Dewan Prihatin Masalah LH

Terasjabar.co – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menyatakan keprihatinannya dengan kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat.

Menurutnya, kondisi lingkungan hidup yang semakin rusak, berdampak terhadap kebencanaan di Jawa Barat. Sebagai contoh, kawasan Cekungan Bandung yang semakin sering dilanda banjir bandang dan genangan banjir.

“Degradasi lingkungan hidup harus menjadi perhatian kita semua untuk bisa diatasi. Tidak hanya pembuatan taman-taman yang dilakukan secara parsial, tapi penataan lingkungan pun wajib dilakukan,” ucap Ineu dalam sambutan Musrenbang 2019 di Trans Luxury Hotel, Jl Jend. Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (3/4/2019).

Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menuturkan, kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU), menjadikan kawasan Bandung jadi rawan bencana. Karenanya, penataan lingkungan harus menjadi poin penting di saat pemanasan global yang semakin berdampak negatif.

“Penataan lingkungan terutama untuk daerah rawan bencana harus menjadi perhatian, agar daerah bebas bencana,” ujarnya.

Ineu juga menyoroti kinerja pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Peraturan ini, katanya, harus ditegakkan dalam rangka penataan dan pengendalian pembangunan di utara Bandung yang berdampak pada bencana.

Sementara itu, Menteri Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memaparkan tentang rencana kerja pemerintah terkait program menekan emisi karbon dan efek rumah kaca hingga penggunaan energi baru terbarukan.

“Sekaligus ada MoU dengan Pemprov Jabar terkait program menekan emisi karbon,” katanya, Kamis (4/4/2019).

Pihaknya menyambut baik pengawasan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kawasan industri yang baru di segitiga yang dibatasi oleh pelabuhan patimban serta bandara kertajati.

“Tentunya hal itu akan memeprcepat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ucap Bambang.

Serta yang menjadi sorotan itu, kata Bambang, pertumbuhan Jawa Barat bagian selatan karena masih ada ketimpangan sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang masif di wilayah selatan sekaligus harus sudah beradaptasi dengan potensi dan mitigasi bencana.

“Sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat Jabar selatan dan pertumbuhan ekonominya berjalan dengan baik tenang dan kesehatan masyarakat disana bisa lebih baik lagi,” tandasnya.