Ketua DPRD Jabar Singgung Masalah Lingkungan Hidup di Musrembang

Terasjabar.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menyinggung soal permasalahan lingkungan hidup pada Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Kota Bandung, Selasa (2/4/2019).

Hal itu disampaikan Ineu saat memberikan sambutan pada acara tersebut mengatakan kondisi lingkungan hidup yang semakin berdampak terhadap kebencanaan di Jawa Barat.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan salah satu masalah lingkungan hidup di Jabar kawasan Cekungan Bandung yang semakin sering dilanda banjir bandang dan genangan banjir.

Sebagai contohnya, kata Ineu, ialah bencana alam banjir yang semakin sering terjadi di kawasan utara dan timur Bandung seperti yang melanda Cijambe di Ujungberung, Kota Bandung pada Senin (1/4/2019) yang menerjang bangunan sekolah dasar.

“Persoalan degradasi lingkungan hidup harus menjadi perhatian kita semua untuk bisa diatasi. Tidak hanya pembuatan taman-taman yang dilakukan secara parsial, tapi penataan lingkungan pun wajib dilakukan,” kata Ineu.

Menurut dia, kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara atau KBU ini menjadikan kawasan Bandung jadi rawan bencana.

Oleh karena itu, kata Ineu, penataan lingkungan ini harus menjadi poin penting di saat pemanasan global yang semakin berdampak negatif.

“Jadi penataan lingkungan ini terutama untuk daerah rawan bencana, sehingga jadi daerah bebas bencana,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ineu juga menyoroti kinerja pemerintah dalam menegakkan Perda Provinsi Jabar No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Dia mengatakan peraturan ini harus ditegakkan dalam rangka penataan dan pengendalian pembangunan di utara Bandung yang berdampak pada bencana alam seperti longsor dan banjir bandang.

“Perda ini harus ditegakkan agar musibah bencana alam tidak terjadi lagi di Jawa Barat, khususnya di KBU,” kata Ineu.