Dari Seleksi 15 Pejabat di OPD Pemprov Jabar Hanya untuk Dinkes yang Tidak Bisa Dilanjutkan

Terasjabar.co – Dari 15 posisi di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar yang menjalani Lelang Jabatan, hanya posisi Kepala Dinas Kesehatan yang tidak bisa dilanjutkan.

Untuk yang proses lelangnya berlanjut, panitia seleksi telah menjaring tiga sampai lima nama dari masing-masing posisi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemprov Jabar.

“(Untuk posisi Kadinkes) Pesertanya hanya satu orang dan kita sudah ajukan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur sudah mengajukan ke KASN dan juga ke PANRB agar seleksi untuk Dinas Kesehatan diperpanjang,” ujar Sekretaris Daerah Jabar sekaligus kordinator panitia seleksi, Iwa Karniwa, Senin (21/1/2019).

Menurut Iwa, seleksi sudah memasuki tahap akhir dan Sabtu (19/1) mereka baru saja merampungkan seleksi makalah dari peserta seleksi.

“Sabtu kemarin juga kami melakukan kordinasi dan juga pemantauan proses lelang pejabat tinggi pratama, semua pansel hadir, pakar hadir, sangat serius, agar bisa mendapat memimpin dinas secara profesional dan berintegritas,” kata Iwa.

Setelah seleksi makalah, Iwa mengatakan dilanjutkan dengan sesi wawancara untuk nanti diharapkan bisa mengerucut menjadi 3 besar.

Selanjutnya pleno dan dilaporkan kepada Gubernur.

“Nanti diumumkan berdasarkan abjad, biar gubernur sebagai pejabat pembina pegawaian menentukan tiga besar yang terpilih. Tapi perlu saya tekankan proses lelang lancar kondusif transparan sesuai dengan ketentuan berlaku tanpa intervensi, terlebih pansel merupakan orang-oang profesional dan indipenden salah satunya ada mantan LKPP,” kata Iwa.

Sebelumnya, berdasarkan pembahasan hasil seleksi administrasi dari 206 pendaftar, ditetapkan 114 pendaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 11 tahun 2017.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar, mengatakan ada beberapa hal tidak dipenuhi oleh pendaftar yang tidak lolos administrasi antara lain tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan, tidak melampirkan surat keterangan dokter bebas narkoba, dan pengalaman kerja tidak sesuai dengan JPT yang diminati.

“Di antara pendaftar juga ada yang menjabat sebagai administrator atau eselon 3 kurang dari dua tahun serta tidak melampirkan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti dari menteri, gubernur, wali kota, atau bupati asal pendaftar,” katanya di Bandung, Selasa (15/1/2019).

Khusus untuk Dinas Kesehatan, menurut Yerry, pendaftaran akan diperpanjang selama tujuh hari ke depan, setelah direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selanjutnya, bagi pendaftar yang lolos berhak mengikuti assemen kompetensi manajerial dan sosial kultural kerja sama BKD Jabar dengan BPIP Unpad di Hotel Paviliun Bandung. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melalui www.bkd.jabarprov.go.id dan www.seleksiterbuka.jabarprov.go.id.