DPRD Jabar Minta Lelang Jabatan Jangan Jadi Alat Gubernur Masukkan Orangnya di Pemprov Jabar
Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara profesional. Diharapkan, seleksi ini bukan hanya formalitas untuk memasukkan paksa orang-orang yang dipercaya gubernur dan wakil gubernur baru ke dalam struktur Pemerintah Provinsi Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Didin Supriadin, menanggapi langkah Pemprov Jabar membuka seleksi 15 jabatan eselon dua. Menurut Didin, alangkah baiknya jika Pemprov Jabar memprioritaskan pejabat internal yang sudah lama duduk di eselon tiga atau eselon dua lainnya.
“Kalau mau pakai sistem lelang, sah-sah saja tidak ada masalah. Yang terpenting, lelang betul-betul profesional, sebisa mungkin sesuai aturan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Harus berbasis kompetensi kapasitas dan kapabilitas calon pejabat,” kata Didin, Selasa (1/1/2019).
Didin mengatakan selama ini sangat banyak pejabat eselon tiga di Pemprov Jabar yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan sudah sering dirotasi sambil menunggu promosi menjadi eselon dua. Pemerintah, katanya, harus memberikan kesempatan lebih besar untuk internalnya.
Di lain sisi, DPRD Jabar, katanya, menerima banyak informasi miring mengenai penyelenggaraan lelang jabatan tersebut. Masyarakat khawatir jika lelang jabatan ini hanya menjadi alat bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat ini dalam memasukkan orang kepercayaannya ke dalam struktur Pemprov Jabar.
“Jangan sampai lelang jabatan hanya dijadikan alat untuk memasukkan, memaksakan kehendak para pejabat, pejabat yang diinginkan oleh gubernur, misalkan,” katanya.
Didin mengatakan jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap struktur ASN yang terbentuk ini karena ASN adalah ujung tombak Pemprov Jabar.
“Sah-sah saja ketika ada pejabat dari Kota Bandung atau Kabupaten Tasikmalaya mengisi jabatan di Pemprov Jabar. Tapi lelang ini harus obyektif, jangan sebatas formalitas dijadikan alat untuk membawa orang-orang di luar pemprov,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Procinsi Jawa Barat. Pendaftaran ini dibupa pada 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 dengan mengakses www.seleksiterbuka.jabarprov.go.id atau www.bkd.jabarprov.go.id.
Kesempatan tersebut terbuka bagi pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut. Terdapat 15 posisi jabatan yang dibuka untuk diisi, yakni:
- Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Sumber Daya Air
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kepala Dinas Koperasi dan UKM
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Biro Hukum dan HAM
- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Kepala Biro Umum
- Kepala Biro Humas dan Protokol
- Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial,
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya telah menyampaikan rotasi dan mutasi dalam badan Pemerintah Provinsi Jabar sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri RI.
“Ada 15 jabatan kosong, sangat banyak yang akan dilelang. Dua pertiga eselon 2 level kepala dinas. Kami mengundang semua PNS,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Minggu (30/12/2018).
Ridwan Kamil mengatakan sejumlah jabatan yang dilelang tersebut kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun. 15 individu yang dibutuhkannya tersebut, katanya, harus penuh dedikasi untuk mendampinginya dalam membangun Jawa Barat selama lima tahun ke depan.
“Diseleksi oleh tim panel seleksi yang kompeten. Terbuka untuk seluruh PNS se-Indonesia. Mari berkompetisi dan bersemangat,” kata Ridwan Kamil.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan pihaknya menjamin transparansi, objektivitas, dan profesionalitas, dalam seleksi terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di Pemerintah Provinsi Jabar.
Iwa mengatakan pihaknya memastikan sudah meminta tim seleksi untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesional, kemudian objektif dalam seleksi terbuka tersebut. Dirinya berharap seleksi ini tidak dicederai dengan pelanggaran aturan.
“Kepada para calon peserta, diminta jangan ada kasak-kusuk dengan terus berupaya menggoda siapapun atau panitia karena panitia tidak akan terpengaruh,” katanya di Bandung, Senin (31/12/2018).
Pihaknya sebagai Kordinator Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabar sudah memberikan arahan pada ketua tim panitia seleksi agar tidak main-main dalam menetapkan kandidat yang mumpuni. Peserta juga dilarang untuk bermain curang.
“Jadi jangan coba-coba melakukan suap dan sebagainya. Cukup pelajari dan laksanakan seleksi kalau yang terbaik insyaallah akan jadi salah satu yang akan dipilih oleh Pak Gubernur,” ujarnya.
Iwa menambahkan dari proses open bidding sebelumnya, banyak yang berminat untuk mengabdikan diri bertugas di Pemprov Jabar. Dia berharap kondisi ini berjalan sesuai rencana, yakni objektif dan transparan.
“Ini open bidding, sepanjang sejarah Pemprov Jabar yang paling banyak dalam waktu yang sama, karena kami ingin Januari semua terisi,” tuturnya.
Leave a Reply