Peringkat 5 di Indonesia, Buruh Jabar Perjuangkan Peningkatan UMSK

Terasjabar.co – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jabar bersama 23 serikat buruh lain mendorong adanya peningkatan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) yang selama ini dinilai belum terealisasi dengan baik.

Ketua FSPMI Jabar Sabilar Rosyad mengatakan selama ini sulit untuk mewujudkan UMSK di Jabar. Sebab banyak mekanisme yang tidak mudah dilalui. Salah satunya keharusan melakukan perundingan antar serikat buruh atau pekerja dengan asosiasi perusahaan.

“Oleh sebab itu tujuan seluruh serikat di Jawa Barat ini bisa bergerak dan berjuang bersama mewujudkan UMSK di seluruh kabupaten/kota,” ujar Sabilar, Jumat (30/11/2018).

Menurutnya, Upah Minimum Regional (UMR) yang baru disahkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dianggap masih belum ideal. Hal tersebut dinilai sangat memprihatinkan mengingat Jabar sebagai daerah penyangga ibu kota.

“Urusan upah, kita ini urutan lima terendah se-Indonesia. Padahal pusat industri multinasional dan multiinternasional ada di Jabar. Tetapi kita miris upah di Jabar urutan terendah kelima,” katanya.

Pihaknya menilai perjuangan buruh ke depan akan semakin berat. Sehingga perlu sinergitas antara sesama organisasi atau federasi buruh dan pekerja agar tidak terpecah dalam mewujudkan UMSK 2019 mendatang.

Sementara itu Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jabar Diana Ramadiany mengakui untuk mewujudkan UMSK perlu intervensi dari pemerintah. Sebab meski besaran upah lebih besar dari UMK, tapi kembali pada kemampuan perusahaan.

Menurutnya dalam peraturan, besaran UMSK paling sedikit lebih tinggi lima persen dari UMK. Namun setelah diperbaharui UMSK bersifat adaptif terhadap kemampuan perusahaan.

“Artinya yang unggul dan mampu membayar lebih kepada pekerjanya. Itulah bentuk perlindungan pemerintah, kalau yang mampu bayar lebih, tolong dong bayar lebih. Kalau sudah dikategorikan unggul, ya perusahaan harus mau membayar lebih kepada pekerja. Ini perlu dipahami tidak serta merta semua perusahaan digeneralisir sektor unggulan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan perjuangan tidak hanya bisa dilakukan melalui pergerakan di lapangan. Tapi harus ada langkah komprehensif seperti jalur hukum.

“Karena kewenangan ini di pusat dan produknya PP dan Permenaker, saya kira teman-teman buruh harus melakukan langkah yudisial review,” ucapnya.

Haru mengatakan, buruh harus memiliki kemapuan atau kekuatan politis. Terlebih tahun depan sudah memasuki masa pemilihan Pileg dan Pilpres.

“Aspek politis dan hukum harus diperkuat sehingga perlawanannya bisa lebih efektif. Tidak hanya dengan demo,” ujarnya.