DPRD Jabar Awasi Pansos Rehabilitasi ABK

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat monitoring kerja ke Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus di Pagaden, Kabupaten Subang, Jum’at (19/10/2018) lalu.

Kunjungan tersebut terkait dengan Evaluasi Anggaran Kegiatan Triwulan I Dan Triwulan II Tahun Anggaran 2018 serta memonitoring lapangan sarana prasarana SDM dan untuk mengetahui perkembangan anak-anak panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Sahromi mengatakan, untuk merealisasikannya harus ada koordinasi dengan pihak terkait demi mensejahterakan anak-anak di panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus.

Sudah seharusnya untuk kebutuhan khusus ini kita pastikan agar dapat sepresentatif mungkin,” ujar Sahromi dalam keterangan yang diterima Terasjabar.co, Kamis (25/10/2018).

Sahromi berharap, anak-anak di panti ini bisa menjadi generasi penerus bangsa serta menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Untuk itu Komisi V DPRD Jabar akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan demi masa depan yang cerah anak-anak panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus.

Hal penting yang diprioritaskan pengawasannya, untuk masa depan anak-anak juga,” katanya.

Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Muhamad Nizar mengapresiasi Komisi V yang terus memberi support kepada panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Pasalnya, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi secara bertahap.

Support dari dewan ini sangat penting, untuk menigkatkan pelayanan juga,” ujar Nizar.

Nizar juga mengatakan, ada beberapa point penting yang menjadi catatan khusus untuk terus dikawal Oleh Komisi V DPRD Jabaf, diantaranya kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak panti.

Kemudahan hak-hak sipil anak-anak panti sangat penting mengingat masih banyaknya anak panti yang belum mempunyai akta kelahiran, serta fasilitas kesehatan untuk seluruh anak anak panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus.

Fasilitas kesehatan salah satu yang ingin kita miliki agar dapat terkontrol,” tandasnya.