DPRD Jabar Dorong Panti Rehabilitasi Perempuan

Terasjabar.co – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi capaian yang sudah dilakukan Sub Unit Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Sukabumi sudah baik. Program kegiatan yang berjalan dapat dikatakan produktif bagi kalangan perempuan.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Noviaty mengatakan, di panti rehabilitasi perempuan tersebut diisi dengan kwgiatan yang mengedepankan keterampilan dan sosialisasi. “Setiap hari nya selama jam produktif dilakukan kegiatan2 dari mulai olahraga, siraman rohani sampai ketrampilan,” ujar Tati di Sub Unit Reahbilitasi Sosial Karya Wanita, Kota Sukabumi, Rabu (10/10/2018) lalu.

Dia menambahkan, selama dalam penanganan rehabilitasi, kalangan perempuan khususnya dibina untuk dapat bersosialisasi seperti biasanya dimasyarakat. Dengan harapan selama di rehab dan kembali kepada lingkungan masyarakat memiliki kreatifitas yang lebih mandiri dan dapat membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri atau bekerja dengan layak.

“Selama pembinaan yang jauh lebih penting dalam mempersiapkan secara mental yang lebih baik agar tidak lagi kembali menjalankan kegiatan yang sama sebelum di rehab,” tambah politisi dari Golkar itu.

Target capaian Komisi V, lanjut Tati, bahwa tidak ada lagi penghuni Panti yang di Rehab dengan berbagai alasan dan kondisinya. Perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang bermartabat.

Selain itu, juga berharap bukan perempuan nya saja yang di rehab tetapi juga dengan kaum laki-laki sebagai pasangannya ketika terjaring.

“Sangat subyektif jika laki-lakinya tidak di rehab. Karena pada kasus ini perempuan-perempuan tersebut tidak sendirian tetapi ada pasangan nya. Sayangnya belum ada Panti yang disiapkan untuk rehabilitasi khusus laki-lakinya,” katanya.

Tati menyebutkan, terutama untuk Sub Unit Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Sukabumi bahwa ada sebagian bagunan yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan terutama bagian atap yang sudah mau roboh dan lapuk. Sehingga perlu perhatian serius bagi sarana dan prasarana yang lebih representatif.

“Secara komisional memang ada di komisi lain, tetapi perlu kita dorong juga untuk memperhatikan infrastrukturnya,” pungkasnya.