Ponpes Disebut Pendidikan Non-Formal, Uu Mengaku Tersinggung

Terasjabar.co – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengaku tersinggung ketika ada pihak yang menyebut pondok pesantren sebagai pendidikan non formal.

Padahal, katanya, pesantren memiliki kurikulum, silabus, dan tingkatan yang jelas.

“Tingkatannya jelas, di pesantren saya Miftahul Huda, ada tingkat ibtida tiga tahun, tsanawi tiga tahun, ada pengabdian. Tingkatannya jelas. Saya tersinggung pesantren disebut pendidikan non formal,” ujar Uu yang nampak mengenakan kemeja putih di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (20/10/2018).

Lebih lanjut, dia pun berharap, pemerintah pusat bisa memberikan bantuan untuk mensejahterakan pondok pesantren, kyai, dan ajengan.

Uu tak ingin pondok pesantren, kyai, dan ajengan hanya dibantu dari hibah dan Bansos saja.

“Saya berharap kepada pemerintah (pusat) ada bantuan, ada program, ada kode rekening, ada nomenklatur untuk pondok pesantren, kyai, dan ajengan jangan hanya dibantu dari hibah dan Bansos. Tapi ingin seperti program yang lain. Contoh, pemerintah (pusat) ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menterinya ada, nomenklaturnya ada, jadi siapapun presiden gubernur bupatinya walikotanya, pasti ada anggaran untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya yang nampak mengenakan kopiah hitam.

Dikatakan Uu, di saat pemerintah ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, sarana dan prasarananya malah tidak secara jelas ada.

Harusnya, kata dia, pondok pesantren, kyai, dan ajengan mendapatkan bantuan selain dari hibah dan Bansos seperti di Kabupaten Tasikmalaya saat dirinya masih menjabat sebagai bupati.

“Harapan kami ada seperti itu. (Bandingkan), biaya bos operasional siswa ada, tapi santri tidak ada. Dosen digaji, guru digaji, tetapi kenapa ajengan kyai ulama di lembur (daerah) tidak digaji. Padahal, keduanya sama mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Uu.